"Mau tumpah darah? Di sini Allahu Akbar,sana juga Allahu Akbar. Allahu Akbar yang mana ini? Sini Allahu Akbar, sana juga Allahu Akbar, saya juga Allahu Akbar. Bukan begini caranya, ini pertumpahan darah, mengalir darah nanti di aspal ini. Kami di sini mencegah saudara-saudara jangan sampai tumpah darah di sini. Jangan begini caranya," kata salah seorang Polisi yang emosional menenangkan massa aksi people power atau yang berubah nama menjadi Gerakan Kedaulatan Rakyat.
Tercatat, korban meninggal dunia dalam aksi 21-22 Mei sebanyak 7 orang. Sementara untuk korban luka-luka per Rabu (22/5) pagi mencapai lebih 200 orang. Siapakah yang harus bertanggung jawab dengan semua kekacauan ini?
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) adalah pihak pertama yang harus bertanggungjawab dengan semua kekacauan ini. Sedari awal, strategi dan isu politik identitas yang dibungkus dengan #2019GantiPresiden sudah diramalkan akan membawa polarisasi dan konflik horizontal di kalangan masyarakat. Gerakan dan provokasi kader PKS di kalangan akar rumput sejak awal telah mengoyak kemajemukan dan membuat benturan di sana-sini.
Dengan strategi dan isu politik identitas, secara garis besar PKS diuntungkan. PKS berhasil mendapatkan perhatian dan mendapatkan dukungan di pemilihan legislatif (Pileg) 2019. Akan tetapi, perjudian yang dilakukan PKS tersebut harus dibayar mahal dengan konflik yang bahkan memakan korban nyawa.
Pihak kedua yang harus bertanggung jawab adalah Partai Gerindra. Mengapa? Karena jika diibaratkan, Gerindra adalah kapten tim Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Gerindra seharusnya punya kendali penuh untuk menentukan pola permainan di lapangan, secara capres-cawapres yang diusung merupakan kader Gerindra.
Tak seharusnya partai nasionalis yang berdiri 6 Februari 2008 ini terjebak dalam pusaran politik identitas dan sampai harus mengorbankan rakyat demi syahwat politik. Apalagi, capres yang mereka usung merupakan pernawirawan TNI yang terikat Sapta Marga, sumpah prajurit dan delapan wajib TNI. Dimana dalam poin keenam wajib TNI mengatakan "tidak sekali-kali merugikan rakyat."
PKS dan Gerindra akan dicatat dalam tinta sejarah. Demi ambisi berkuasa, politik identitas dijadikan senjata, rakyat diadu domba dan agama dijadikan tameng sebagai pembenaran narasi perpecahan.
