Nuklir: Harapan Baru di Era Pemerintahan Presiden Prabowo

Sejak awal kepemimpinannya, Presiden Prabowo Subianto telah menyoroti pentingnya diversifikasi energi, termasuk pemanfaatan nuklir sebagai bagian dari strategi energi bersih nasional. Wacana ini bukanlah sesuatu yang baru, namun kali ini, visi tersebut semakin nyata dengan rencana pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) pertama di Indonesia.

Dalam berbagai kesempatan, Prabowo menegaskan bahwa nuklir bukan hanya tentang senjata, tetapi juga tentang kesejahteraan masyarakat. Nuklir telah terbukti menjadi solusi untuk berbagai bidang, seperti kesehatan, pertanian, dan industri. Bahkan, Presiden pertama RI, Soekarno, telah memiliki visi besar tentang nuklir dan mendirikan Badan Tenaga Atom yang kemudian berkembang menjadi BATAN.

Namun, setelah BATAN dilebur ke BRIN, peran dan pengelolaan teknologi nuklir sempat mengalami stagnasi. Dengan adanya rencana menghidupkan kembali fungsi BATAN sebagai lembaga non-kementerian, harapan untuk pengembangan nuklir di Indonesia semakin nyata.

Salah satu langkah konkret yang tengah disiapkan adalah pembangunan PLTN berkapasitas 250 megawatt pada tahun 2032. Dewan Energi Nasional (DEN) telah menargetkan lokasi pembangunan reaktor nuklir di Kalimantan. Dengan cadangan uranium dan thorium yang cukup melimpah, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemain utama dalam energi nuklir di Asia Tenggara.

Keunggulan nuklir dibandingkan dengan energi fosil seperti batu bara sangat jelas. Satu kilogram uranium (U-235) dapat menghasilkan energi setara dengan tiga juta kilogram batu bara. Selain itu, nuklir tidak menghasilkan emisi karbon dioksida (CO2), sehingga jauh lebih ramah lingkungan dibandingkan pembangkit listrik konvensional.

Namun, tantangan terbesar yang masih dihadapi adalah penerimaan masyarakat dan regulasi. Sebagian besar masyarakat masih memiliki ketakutan terhadap energi nuklir, terutama karena bayangan insiden seperti Chernobyl dan Fukushima. Padahal, dengan teknologi reaktor generasi terbaru, risiko seperti itu dapat diminimalkan hingga hampir nol.

Selain itu, penguatan regulasi diperlukan agar pemanfaatan nuklir di Indonesia tetap berada dalam koridor keamanan dan kesejahteraan masyarakat. Pembentukan badan pengawas yang independen juga menjadi kunci untuk memastikan bahwa setiap pengembangan nuklir dilakukan dengan standar tertinggi.

Presiden Prabowo sendiri telah menegaskan bahwa pengembangan nuklir bukanlah sekadar wacana, tetapi suatu langkah konkret untuk menjadikan Indonesia mandiri dalam energi. Dengan teknologi yang semakin canggih dan kesiapan infrastruktur yang terus berkembang, masa depan nuklir di Indonesia tampaknya semakin cerah.

Kini, pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia akan memiliki PLTN, tetapi kapan kita akan melihatnya beroperasi. Dengan visi dan komitmen yang jelas dari pemerintah, harapan untuk menjadikan nuklir sebagai bagian dari solusi energi nasional semakin mendekati kenyataan.