Oleh : Mona Fatna
Aturan yang benar sejatinya tak meyokong berbagai pendukung lain yang fungsinya hanya menghadirkan kerusakan lagi ketidakadilan. Apalagi yang dijejal adalah mereka yang masih tak paham esensi dari pada perlindungan, sementara berbagai kebijakan seringnya dikeluarkan atas dasar kepentingan rakyat. Lalu pentingnya dimana, ketika aturan yang ada malah balik membui mereka yang tak bersalah, padahal kebebasan berekpresi dipersilahkan seperti yang dikata oleh penguasa, tapi makin kesini hukum dijadikan alat negara untuk mengontrol segalanya. Apakah solusi hak asasi manusia untuk semua adalah jalannya ?
HAM : Standar Ganda Barat
Ketika ketidakadilan terjadi pada semua elemen masyarakat, maka segalanya akan terasa sia-sia dan bias saja. Apalagi yang dijejal adalah hak bagi setiap manusia secara menyeluruh untuk mendapatkan keadilan yang merata. Sedang hukum yang dinaunginya tak mampu melerai segala bentuk kebiadabannya.
Dunia menjadikan HAM sebagai standar dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang terjadi di dunia. Namun bagi seorang muslim, HAM adalah prinsip yang salah, karena menjadikan manusia bebas tanpa aturan, sementara fitrah manusia adalah lemah.
Setara Institute Bersama Internasional NGO Forum on Indonesia Development (INFID) yang mengungkap skor indeks HAM Indonesia Tahun 2023 yang mengalami penurunan menjadi 3,2 dari sebelumnya 3,3. Skor rata-rata untuk seluruh variable adalah 3,2 yakni turun menjadi 0,1 dari tahun sebelumnya yang skornya berada pada 3.3.
Setara mengungkapkan bahwa Presiden Joko Widodo memiliki kinerja paling buruk dalam melindungi dan memenuhi hak warga atas tanah dan kebebasan berpendapat. Ini sejalan dengan kepemimpinan dari tahun 2019 yang tak pernah mencapai skor indeks HAM di angka 4, karena selama menjabat skor yang ada hanya mampu mencapai di angka 3,3. (CnnIndonesia,10-12-2023).
Berbagai pelanggaran HAM yang sering melangar adalah yang membuat aturan, sejatinya hanya melahirkan kecatatan pada konstitusi yang dipegang, apalagi berbagai pelanggaran terus terjadi tanpa menimbulkan rasa risih yang tak berkesudahan. Mengingat Hari HAM sedunia sering di peringati pada 10 Desember, namun nyatanya hal itu tak bisa menghentikan kasus kejahatan terhadap kemanusiaan dan penengakan hukum yang masih jauh dari harapan.
Berbagai fakta dalam negeri tak pernah hilang dari ingatan, ketika HAM diperjuangkan oleh para korban yang merasakan ketidakadilan, misalnya 12 kasus pelanggaran HAM berat hingga kini belum ada titik terang untuk diselesaikan.
Kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di masa lalu, sejatinya seperti penyakit yang terus menggerogoti tubuh, meski telah diobati tapi tak pernah sembuh, obat yang ada hanya memberikan efek untuk menahan sakit, sedang menyembuhkan tak ada. Negara harusnya mengusut tuntas dan mengadili pihak-pihak yang bertanggung jawab atas pelanggaran HAM tersebut. Namun hal itu seperti menunggu tumbuhnya rumput ditengah padang pasir.
Bukan itu saja, melihat tahun-tahun sebelumnya, nyatanya pelanggaran HAM tak pernah diadili, bahkan ditindak seadil-adilnya oleh aparat hukum. Menurut Amnesti Internasional Indonesia berbagai pelanggaran HAM terus terjadi di Indonesia, misalnya Penggunaan gas air mata oleh aparat hukum di Stadion Kanjuruan, Malang, Jawa Timur, pada Oktober 2022 yang menewaskan 35 orang dan mencederai 433 orang lainnya, bukan itu saja kejadian yang belum lama terjadi di Rempang antara warga yang menolak proyek Eco City di Rempang, aparat hukum dengan seenaknya menggunakan kekuatan dengan menembakkan Meriam air dan gas air mata ke arah masyarakat hingga menyebabkan puluhan siswa sekolah dilarikan ke rumah sakit karena insiden sampai akhirnya situasi bergulir menjadi kerusakan.
