Tanggapan Disabilitas terkait Debat Capres Tema Inklusi

Debat capres kelima kemarin terasa istimewa. Soalnya ketiga calon akan membahas tema kesejahteraan sosial. Salah satu sub-topik bahasannya mengenai kesejahteraan sosial dan inklusi. 

Mendengar kata-kata inklusi ini, saya sebagai penyandang disabilitas bersemangat. Dibanding topik-topik sebelumnya, saya menunggu-nunggu momen di mana saya mendengarkan gagasan ketiga para calon pemimpin negara, tentang nasib dan teman-teman saya lima tahun mendatang.

Pertanyaan yang muncul dalam debat kemarin sangat menarik. Mengenai konsesi dan penyediaan data disabilitas. 

Konsesi sendiri mengandung pengertian komitmen pemerintah dan pihak swasta untuk penyediaan infrastruktur dan layanan publik. Sementara data disabilitas penting untuk mewujudkan konsesi tersebut.

Di Indonesia, konsesi dan data disabilitas ini masih sangat kurang. Ketersediaan infrastruktur dan layanan publik disabilitas yang baik baru ada di kota-kota besar. Terutama di Jakarta.

Sementara itu di kota-kota lain, jumlahnya bisa dibilang sedikit. Bahkan banyak yang masih belum tersedia. Gak usah jauh-jauh, lihat saja di Palembang yang menjadi kota tempat tinggal saya. 

Di sini, masih banyak area yang belum aksesibel. Pun pemeliharaan sarana dan prasarana publik. Banyak yang rusak dan dibiarkan terbengkalai. Baru bergerak untuk diperbaiki, jika sudah viral.

Sementara itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) sendiri menyoroti bahwa data disabilitas Indonesia tidaklah mencukupi. Data yang disajikan tidak komprehensif. Rasio angka disabilitas di negeri ini sangat kontras dengan prevalensi global. Di Indonesia, angka resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah hanya berkisar 4 – 5 persen. Sementara rata-rata global mencapai 15 persen.

Menurut Pak Prabowo sebagai pembicara pertama, partainya sudah sejak awal mengusung pembentukan UU Disabilitas. Capres nomor dua tersebut sering mengirim tim-tim atlet disabilitas untuk bertanding di luar. 

Makanya dirinya berkomitmen untuk membentuk Pendidikan khusus. Sekaligus merekrut pekerja disabilitas di lingkup pemerintahan dan Kementerian Pertahanan. Termasuk berkerja sama dengan pihak-pihak luar untuk menyediakan teknologi-teknologi terbaru untuk membantu disabilitas.