Dampak Teransisi Pemerintahan Terhadap Masyarakat Menegah Kebawah

 Sebagai mana yang telah kita ketahui transisi pemerintahan adalah proses dalam pemerintahan yang entah dari tahun ke tahun sering adanya transisi atau perubahan, suatu sistem dari orde-lama hingga orde-baru yang mana transisi ini bisa di lakukan karan beberapa faktor tertentu entah dari perkembagan zaman, hingga perbedaan pemegan ke kuasaan yang ada di dalamnya. Ketika politik sudah berubah pemegannya atau yg ber kuasa maka ada dua kemungkinan merubaha sisitem atau memonopoli sebuah sistem yang telah iya pegang dan melanjutkan sistem dari pemegang kuasa sebelumnya.

Karna adanya perubahan atau transisi dari pemerintahan itu jadi masyarakat harus mengikuti atau beradaptasi dari perubahan sistem tersebut dan tidak semua masyarakat bisa atau menerima dengan adanya perubahan sistem yang telah di kakukan oleh pemerintah atau politik yang ada di dalam pemerintahan itu. Sehinga transisi ini adalah sebuah proses perubahan yang menantang bagi kehidupan bagi kalagan masyarakat menegah ke bawah, dalam banyak kasus masyarakat meneggah ke bawah seringkali menjadi dampak dari perubahan kebijakan entah itu terkena secara langsung maupun tidak langsung.

Salah satu dampak yang seringkali di rasakan masyarakat menegah ke bawah dalam perubahan kebijakan sosial dan ekonomi. Masyarakat menengah ke bawah, yang umumnya bergantung pada subsidi pemerintah atau program sosial lainnya, sangat merasakan efek jika terjadi pemotongan atau perubahan dalam alokasi anggaran sosial. Misalnya, kebijakan subsidi bahan bakar yang dipangkas atau program bantuan sosial yang dikurangi, langsung berdampak pada pengeluaran rumah tangga mereka.

 Kenaikan harga barang-barang pokok sebagai akibat dari kebijakan baru ini semakin mempersulit kehidupan mereka yang sudah berada di bawah tekanan ekonomi Namun, tidak semua transisi pemerintahan membawa dampak negatif. Jika pemerintahan baru lebih berfokus pada peningkatan akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan, atau membuka lapangan kerja baru melalui program-program berbasis ekonomi kreatif dan UMKM, maka transisi ini bisa menjadi kesempatan besar bagi masyarakat menengah ke bawah.

 Pemerintah yang peduli terhadap sektor-sektor yang langsung bersinggungan dengan kehidupan sehari-hari mereka, seperti sektor kesehatan, pendidikan, dan ekonomi mikro, bisa meningkatkan kualitas hidup mereka dalam jangka panjang. Selain itu, perubahan kebijakan infrastruktur juga bisa membawa angin segar bagi mereka. Pemerintah yang mendorong pembangunan infrastruktur di daerah-daerah yang selama ini tertinggal bisa membuka akses lebih besar bagi masyarakat menengah ke bawah terhadap kesempatan ekonomi dan sosial.

 Infrastruktur yang baik terutama dalam hal transportasi, akses air bersih, dan fasilitas kesehatan dapat meningkatkan kualitas hidup mereka secara signifikan. Namun, transisi pemerintahan yang disertai dengan ketidakstabilan politik seringkali menambah ketidakpastian bagi masyarakat menengah ke bawah. Ketika terjadi ketegangan politik atau bahkan konflik sosial, kelompok ini seringkali menjadi pihak yang paling rentan. Masyarakat yang sudah berada dalam kondisi ekonomi yang sulit, akan semakin terhimpit ketika ada ketidakstabilan politik yang mengganggu kegiatan ekonomi dan sosial mereka.

Kesimpulannya, transisi pemerintahan seharusnya menjadi momentum untuk memperbaiki nasib masyarakat menengah ke bawah. Namun, untuk itu dibutuhkan kebijakan yang tidak hanya berpihak pada kelompok yang sudah mapan secara ekonomi, tetapi juga memberi perhatian lebih kepada kelompok yang rentan. Pemerintah yang baru perlu memastikan bahwa kebijakan mereka mengarah pada pengentasan kemiskinan, peningkatan kualitas hidup, dan membuka lebih banyak kesempatan bagi mereka yang selama ini terpinggirkan. Tanpa perhatian yang serius terhadap kelompok ini, transisi pemerintahan justru bisa memperburuk ketimpangan sosial dan ekonomi yang sudah ada.

Penulis: Moh Arif Wildan Prodi Sosiologi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang