Saat pidato membuka sidang pleno dalam Tanwir II di Samarinda, Ketum PP Muhammadiyah Din Syamsudin mengatakan sebagai berikut"
"Belum pernah ada perwakilan resmi Muhammadiyah di pemerintahan. Kalau pun ada itu Ibu Siti Fadhilah Supari yang jadi Menkes. Itu pun berkat Pak Jusuf Kalla yang bersikeras menginginkan Menkes dari Muhammadiyah dan perempuan," kata Din disambut tepuk tangan.Sumber: DetikNews
Sejatinya, Muhammadiyah memiliki mantan Ketua Umum yang pernah menjadi menteri di dua kabinet yang berbeda. Dia adalah Prof. Dr. H.A. Malik Fadjar, M.Sc.
Profesor Malik Fadjar menjadi Menteri Pendidikan Nasional pada Kabinet Gotong Royong (2001 - 2004). Sebelumnya, pada masa pemerintahan Presiden B.J. Habibie atau yang disebut Kabinet Reformasi Pembangunan, Profesor Malik Fadjar menjadi Menteri Agama (23 Mei 1998-29 Oktober 1999).
Mungkin ada yang terlewat oleh saya dari pidato Profesor Din Syamsudin tersebut karena pada berita di DetikNews itu ada paragraf yang berbunyi:
Din kemudian menambahkan saat ini warga Muhammadiyah tidak lagi menjabat dalam jabatan eksekutif. Dia menyindir Menag Suryadharma Ali (SDA) yang sewenang-wenang menggeser jabatan di tingkat bawah, sehingga tak lagi diisi oleh warga Muhammadiyah.
Saya yakin Profesor Din Syamsudin tidak lupa. Karena pidato lengkap beliau tidak ada, saya mengasumsikan yang dimaksud Pak Din Syamsudin adalah selama 10 tahun terakhir ini saja perwakilan resmi Muhammadiyah tidak ada di pemerintahan. Hehehe, memangnya ada keharusan menteri itu perwakilan resmi ormas? Nanti semua ormas menuntut ada perwakilan resmi untuk dijadikan menteri dong, Pak?
Menurut pendapat saya, pengisi jabatan menteri itu dipilih karena kapasitas dan kapabilitasnya, bukan karena afiliasinya pada ormas tertentu. Salam hormat, Profesor Din.
