Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) selaku perpanjangan tangan lembaga keuangan formal berusaha untuk menjadi intermediatory institution dalam mengimplementasikan keuangan inklusif yang bertujuan untuk memeratakan akses keuangan di Indonesia, sejauh ini telah berhasil menjaga dan meningkatkan kapasitasnya dalam memberikan akses dan menyalurkan kredit.Â
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, Pemerintah telah menetapkan target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% per tahun hingga 2024. Upaya perluasan akses masyarakat terhadap layanan keuangan dalam RPJMN 2020-- 2024 yang merupakan penjabaran dari Nawa Cita, bertujuan untuk mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik. Sasarannya adalah meningkatkan akses masyarakat dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) terhadap layanan jasa keuangan formal dalam kerangka pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkeadilan.
Indeks Keuangan Inklusif (IKI) adalah salah satu cara alternatif untuk pengukuran keuangan inklusif yang menggunakan indeks multidimensional berdasarkan data makroekonomi, terutama pada jangkauan layanan sektor perbankan. Pengukuran IKI pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan Bank Indonesia untuk mengkombinasikan berbagai indikator sektor perbankan, sehingga pada akhirnya IKI dapat menggabungkan beberapa informasi mengenai berbagai dimensi dari sebuah sistem keuangan yang inklusif, yaitu akses (access), penggunaan (usage) dan kualitas (quality) dari Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.
Akses Bank Pembiayaan Rakyat Syariah
Sesuai Indikator Keuangan Inklusif yang dibuat oleh Bank Indonesia, akses merupakan salah satu indikator yang sangat penting dari keberadaan perbankan. Akses yang dimaksud tentu saja adalah kemampuan bank untuk menjangkau masyarakat dalam mengakses lembaga keuangan formal baik dalam hal menabung maupun untuk memperoleh pembiayaan.
BPRS yang notabene core kegiatan usahanya memberikan bantuan pembiayaan harus menjadi ujung tombak utama dalam mengimplementasikan akses terhadap masyarakat dan UMKM. Terutama kepada para kelompok usaha yang sedang membutuhkan bantuan modal untuk meningkatkan kapasistas usahanya dalam hal produksi yang kemudian akan berimplikasi pada penyerapan tenaga kerja yang lebih banyak.
Peran BPRS tidak hanya sebatas pada pembiayaan kepada UMKM sebagai target utama penggerak perekonomian mikro dan menengah tetapi juga pada pendampingan dan pengelolaan dana yang ada sehingga akan membuat keuangan UMKM menjadi lebih accountable, credible, transparant,dan managable yang artinya antara kedua belah pihak yaitu UMKM sebagai penerima dana dan BPRS sebagai penyandang dana akan memperoleh manfaat pembagian hasil yang lebih maksimal.
Penggunaan Dana Bank Pembiayaan Rakyat SyariahÂ
Tujuan penggunaan dana pada sektor ekonomi tentu ditujukan untuk kegiatan yang produktif seperti membeli bahan baku, membayar gaji karyawan, berinvestasi mesin-mesin baru dan canggih yang nantinya akan meningkatkan kapasitas produksi. Berdasarkan data yang diperoleh dari OJK, penggunaan dana dari BPRS kepada sektor ekonomi ditujukan untuk hal-hal yang produktif.Â
Pembiayaan Sektor ekonomi Primer terdiri dari dua sektor, yaitu sektor ekonomi pertanian, kehutanan, sarana pertanian dan sektor pertambangan. Pembiayaan Sektor ekonomi Sekunder terdiri atas tiga sektor, yaitu perindustrian; sektor listrik, air dan gas; serta sektor konstruksi. Dan  Pembiayaan Sektor Tersier Sektor ekonomi tersier ini terdiri atas lima sektor, yang meliputi sektor perdagangan, restoran, dan hotel; sektor pengangkutan, pergudangan, komunikasi; sektor jasa dunia usaha; sektor jasa sosial; dan sektor lain-lain.
Kualitas Pembiayaan Bank Pembiayaan Rakyat SyariahÂ
