Revisi yang dilakukan pemerintah terhadap Undang-undang No. 22 tahun 1999 menjadi No. 32 tahun 2004 dan UU No. 25 tahun 1999 menjadi UU No. 33 tahun 2004 yang mengatur tentang perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah. Undang-undang ini merupakan Undang-undang yang mengatur terkait kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Melalui otonomi daerah pemerintah daerah diberikan keleluasaan dalam mengatur penerimaan dan juga mengatur pengeluaran yang sesuai dengan kepentingan daerahnya masing-masing.Â
Masing-masing daerah memiliki kewajiban dan kewenangan untuk menyusuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar dapat meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan laju perekonomian daerah serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaran otonomi daerah. Penyelenggaran pemerintahan daerah tidak dapat dipisahkan dari adanya penggunaan dan pemanfaatan anggaran serta pendapatan daerah.Â
Setiap tahun pemerintah selalu menyiapkan rancangan pendapatan dan belanjanya yang dikemas ke dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD yang disusun oleh pemerintah telah memuat besarakan alokasi anggaran untuk setiap program dan aktivitas yang menggunakan dana daerah.Â
Anggaran mruakan suatu alat perencanaan target yang harus dicapai oleh pemerintah juga sebagai alat untuk mengendalikan alokasi sumber dana public yang telah disetujui oleh badan legislative untuk selanjutnya dilakukan pembelanjaan.
 Suatu organissasi sektor public pada umumnya akan dinilai baik jika mampu melaksanakan tugas dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan pada standar atau kualitas yang tinggi dengan menggunakan biaya yang rendah.Â
Masyarakat membutuhkan pertanggungjawaban secara nyata atas setiap mata anggarann yang dikeluarkan oleh pemerintah baik dalam alokasi sumber daya, efisien dalam pemanfaatan sumber daya dengan pemanfaatan atau penggunaan yang minimal untuk mencapai hasil yang optimal serta mampu mencapai target atau sasaran yang telah di tetapkan. Aloksi anggaran oleh pemerintah perlu dilakukan sebuah analisis, untuk melihat apakah anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah sudah sesuai dengan tingkat efisisiensi yang tinggi atau masih memerlukan penyesuaian kembali karena terdaat ketidak efisienan anggaran.
 Analisis ini biasa disebut dengan analisis efisiensi anggaran. Berdasarkan Permendagri No. 13 tahun 2006, efisiensi meruakan suatu hubungan antara masukan (input) dan keluaran (output), efisiensi merupakan ukuran apakah penggunaan barang dan jasa yang dibeli dan digunakan oleh organisasi perangkat pemerintah untuk mencapai tujuan organisasi perangkat pemerintah data tercapai manfaat tertentu. Efisiensi juga dapat diartikan sebagai gambaran perbandingan antara besarnya biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh pendapatan dengan realisasi pendapatan yang diterima (Yulianti, 2015).Â
Sehingga analisis efisiensi anggaran merupakan suatu analisis atau penilaian terhadap perbandingan biaya atau anggaran yang di keluarkan dengan manfaat yang diterima. Dalam melakukan analisis efisiendi anggaran, Tulungagung terpilih menjadi daerah yang digunakan sebagai studi kasus. Tulungagung merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di bagian selatan Jawa Timur.Â
Tulungagung merupakan salah satu Kabupaten yang terletak di bagian selatan Jawa Timur. Kabupaten ini merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan laut pasifik sehingga memiliki garis pantai yang luas, selain itu Tulungagung juga berda di wilayah lereng Gunung Wilis sehingga Kabupaten Tulungaggung juga memiliki wilayah dataran tinggi yang subur. Seperti Kabupaten lain pada umumnya, Kabupaten Tu;ungagug memiliki beberapa kebijakan prioritas dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Tulungagung. Penerapan kebijakan prioritas juga diiringi dengan pengalokasian dana atau anggaran untuk setiap pos-pos yang menjadi sasaran kebijakan di Kabupaten Tulungang.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis efisiensi suatu anggaran belanja dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPEDDA) di Kabupaten Tulungagung.
A. Model dan teknik observasi
Dalam melakukan analisis diatas tentunya diperlukan data-data terkait yang dapat terjamin keakuratannya. Oleh karenanya data didapatkan dari sumber yang relevan , dimana data didapat dari proses observasi yang dilakukan secara langsung pada instansi-instansi yang terkait yaitu BAPPEDA (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah), BPKAD (Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah), BPS (Badan Pusat Statistik) Kabupaten Tulungagung. Data-data yang diperlukan dalam menyusun artikel ini yaitu data alokasi anggaran tahun 2017, data barang dan jasa publik di Kabupaten Tulungagung dan data lain yang relevan untuk dianalisis.
Dalam melakukan pengumpulan data melalui observasi secara langsung tentunya terdapat beberapa kendala dihadapi. Kendala-kendala tersebut berupa proses perizinan dan regulasi yang cukup rumit. Alur dari proses perizinan untuk dapat melakukan observasi dimulai dari menyerahkan surat pengantar observasi ke Bakesbangpol, kemudian diterbitkan surat ijin observasi ke BAPPEDA dan BPKAD, dan harus menyerahkan surat tembusan ijin observasi ke KODIM dan Dekan Fakultas. Tidak hanya itu, dalam melakukan proses observasi secara langsung, juga dipersulit dengan tidak diperbolehkannya data anggaran untuk diminta. Namun kemudian, data anggaran dapat diperoleh dari sumber data sekunder yaitu dari sumber yang relevan.
B. Data – Data yang Diperlukan Untuk Melkukan Analisis Efisiensi
Data-data yang diperlukan untuk melakukan analisis efisiensi anggaran yaitu data anggaran Kabupaten Tulungagung tahun 2017, data jumlah SD yang didapatkan dari penjumlahan jumlah SD dan MI, data jumlah SMP yang didapat dari penjumlahan jumlah SMP dan MTS, jumlah SMA yang didapat dari penjumlahan jumlah SMA dan SMK dan data jumlah puskesmas yang didapat dari jumlah seluruh fasilitas kesehatan yang terdapat di Kabupaten Tulungagung. Berikut merupakan data-data yang digunakan dalam melakukan analisis efisiensi:
Desa
4 810 200
6 202
5 861
341 426
6 202
000
865 000
438 500
500
865 000
7 657 400
10 843
10 026
817 004
10 843
000
121 000
116 650
350
121 000
8 305 400
11 585
11 405
179 860
11 585
000
156 000
295 986
014
156 000
4 394 700
5 720
5 242
478 700
5 720
000
927 000
226 850
150
927 000
Tanggunggunu
7
5 134 100
4 532
4 004
528 268
4 532
ng
000
603 000
334 500
500
603 000
Kalidawir
17
8 851 200
10 569
10 023
546 791
10 569
000
913 000
121 687
313
913 000
Pucanglaban
9
5 825 000
5 547
5 253
293 982
5 547
000
451 000
468 500
500
451 000
Rejotangan
16
7 619 000
9 950
9 643
307 515
9 950
000
738 000
222 900
100
738 000
Ngunut
18
8 173 300
11 104
10 394
709 645
11 104
000
548 000
902 200
800
548 000
Sumbergempol
17
7 757 700
10 507
9 986
521 114
10 507
000
715 000
600 900
100
715 000
Boyolangu
17
7 842 900
10 515
10 014
501 129
10 515
000
305 000
175 430
570
305 000
Tulungagung
14
-
-
-
-
-
Kedungwaru
19
9 166 500
11 949
11 276
672 306
11 949
000
071 000
764 200
800
071 000
Ngantru
13
6 166 300
8 049
7 519
530 026
8 049
000
183 000
156 200
800
183 000
Karangrejo
13
6 112 900
7 947
7 762
185 000
7 947
000
254 000
254 000
000
254 000
Kauman
13
6 045 000
7 992
7 395
597 021
7 992
000
716 000
694 035
965
716 000
Gondang
20
8 803 900
12 156
11 839
316 478
12 156
000
101 000
622 800
200
101 000
Pagerwojo
11
6 028 000
7 027
6 803
224 443
7 027
000
539 000
095 750
250
539 000
Sendang
11
6 590 000
7 102
6 666
435 527
7 102
000
229 000
701 500
500
229 000
Jumlah
271
125 283
159 304
151
8 186 242
159
500 000
435 000
118 192
412
304 435
588
000
Sumber : Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemdes Kabupaten Tulungagung
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
Â
DATA JUMLAH SD
NO.
KECAMATAN
SD
MI
Negeri
Swasta
Negeri
Swasta
1.
Besuki
28
3
4
2.
Bandung
36
1
1
5
3.
Pakel
34
1
7
4.
Campurdarat
34
2
5.
Tanggunggunung
26
1
3
6.
Kalidawir
38
2
1
22
7.
Pucanglaban
25
2
2
8.
Rejotangan
31
3
1
19
9.
Ngunut
41
4
1
8
10.
Sumbergempol
33
3
10
11.
Boyolangu
36
4
3
12.
Tulungagung
33
10
2
13.
Kedungwaru
36
11
3
14.
Ngantru
26
2
1
8
15.
Karangrejo
29
5
1
4
16.
Kauman
32
2
17.
Gondang
35
1
2
18.
Pagerwojo
22
19.
Sendang
35
1
1
TULUNGAGUNG
610
55
7
105
DATA JUMLAH SMP
NO.
KECAMATAN
SMP
MTS
Negeri
Swasta
Negeri
Swasta
1.
Besuki
2
1
1
2.
Bandung
3
1
1
4
3.
Pakel
2
2
4.
Campurdarat
2
1
5.
Tanggunggunung
2
2
6.
Kalidawir
3
1
1
2
7.
Pucanglaban
2
1
8.
Rejotangan
2
4
1
5
9.
Ngunut
3
1
1
2
10.
Sumbergempol
2
2
3
11.
Boyolangu
1
3
1
1
12.
Tulungagung
6
5
1
13.
Kedungwaru
3
5
2
14.
Ngantru
2
1
1
15.
Karangrejo
2
2
1
1
16.
Kauman
2
1
17.
Gondang
2
1
1
18.
Pagerwojo
4
19.
Sendang
3
2
1
TULUNGAGUNG
48
28
8
31
Â
DATA JUMLAH SMA
NO.
KECAMATAN
SMA
MA
SMK
Negeri
Swasta
Negeri
Swasta
Negeri
Swasta
1.
Besuki
0
1
0
0
0
0
2.
Bandung
0
1
0
3
1
1
3.
Pakel
1
0
0
0
0
0
4.
Campurdarat
1
0
0
1
0
1
5.
Tanggunggunung
0
0
0
1
0
0
6.
Kalidawir
1
0
0
1
0
2
7.
Pucanglaban
0
0
0
0
0
0
8.
Rejotangan
1
1
1
0
1
0
9.
Ngunut
1
1
0
1
0
1
10.
Sumbergempol
0
0
0
3
0
2
11.
Boyolangu
1
0
2
0
3
6
12.
Tulungagung
1
4
0
1
2
5
13.
Kedungwaru
1
2
0
1
0
4
14.
Ngantru
0
0
0
1
0
0
15.
Karangrejo
1
1
0
1
0
1
16.
Kauman
1
1
0
0
0
0
17.
Gondang
1
0
0
1
0
0
18.
Pagerwojo
0
0
0
0
1
0
19.
Sendang
0
1
0
0
0
1
TULUNGAGUNG
11
13
3
15
8
24
DATA JUMLAH PUSKESMAS
NO
KECAMATAN
JUMLAH FASILITAS KESEHATAN
Rumah Sakit
Puskesmas Publik
Puskesmas Pembantu
Polindes
1.
Besuki
2
2
10
2.
Bandung
1
1
4
18
3.
Pakel
2
3
19
4.
Campurdarat
1
3
9
5.
Tanggunggunung
1
3
7
6.
Kalidawir
2
3
17
7.
Pucanglaban
1
3
9
8.
Rejotangan
2
4
16
9.
Ngunut
3
2
4
18
10.
Sumbergempol
2
4
17
11.
Boyolangu
1
2
4
17
12.
Tulungagung
3
2
3
14
13.
Kedungwaru
3
2
6
19
14.
Ngantru
2
3
13
15.
Karangrejo
1
3
13
16.
Kauman
1
1
3
13
17.
Gondang
2
2
20
18.
Pagerwojo
1
4
11
19.
Sendang
2
4
11
TULUNGAGUNG
12
31
65
271
C. Efisiensi Anggaran Terhadap Penyediaan Fasilitas Publik berdasarkan SFA (Stochastic Frontier Analysis)
Efisiensi merupakan suatu ukuran dalam membandingkan rencana penggunaan masukan (input) dengan penggunaan yang direalisasikan atau kata lain penggunaan yang sebenarnya (output). Dalam melakukan analisis efisiensi dapat menggunakan dua pendekatan yaitu efisiensi berdasarkan input oriented dan output oriented. Output oriented merupakan pengukuran efisiensi dengan memaksimalkan output yang diproduksi dengan suatu set input yang tetap. Sedaangkan input oriented adalah meminimalkan input yang digunakan untuk memproduksi output yang tetap.
Sementara untuk melakukan analisis menggunakan metode frontier, menggunakan eeficiency frontier (batasan yang efisien), yang dapat dibagi menggunakan dua pendekatan yaitu :
DEA (Data Envelopment Analysis) merupakan pendekatan non-parametrik yang menggunakan pemograman matematika untuk mengidentifikasi Efficiency Frontier. Dimana dalam analisis ini ukuran efisiensi yaitu 0-1, jika ukuran efisiensi semakin mendekati 1, maka data tersebut semakin efisien. Analisis ini juga menghindari spesifikasi error antara inputdan output dan biasanya digunakan untuk menganalisis produksi atau biaya.
SFA (Stochastic Frontier Analysis) merupakan pendekatan parametrik yang menggunakan ekonometrika dan menggunakan data untuk memperkirakan parameter fungsi yang dihipotesakan. Dalam analisis ini memiliki ukuran efisien 0-1, semakin mendekati 1 maka data akan semakin efisien, namun dalam hal biaya , dinilai semakin efisien jika data mendekati nol. SFA juga mempertimbangkan adanya penyimpangan (noise atau error).
Analisis yang digunakan dalam modul ini menggunakan dua cara , yaitu untuk menentukan analisis efisiensi anggaran (yang terdapat pada tabel analisis anggaran) dan analisis SFA menggunakan ln anggaran dibandingkan dengan keseluruhan ln jumlahsd,ln jumlahsmp,ln jumlahsma,ln jumlah puskesmas secara bersamaan. Namun dalam melakukan analisis
Dalam artikel ini, menggunakan analisis SFA (Stochastic Frontier Analysis), dimana data yang digunakan adalah data anggaran dengan pengukuran efisiensi anggaran tersebut dalam pengadaan fasilitas publik yaitu dalam sektor pendidikan (SD,SMP,SMA), sektor kesehatan (jumlah puskesmas), dimana jumlah puskesmas ini merupakan hasil dari penjumlahan jumlah rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, polindes.
Berdasarkan analisis dilakukan terhadap data anggaran tahun 2017 dan data jumlah barang dan jasaa publik (jumlah SD,SMP,SMA, dan Puskesmas) Kabupaten Tulungagung menggunakan metode SFA didapatkan hasil bahwa :
Penggunaan anggaran Kabupaten Tulungagung dalam penyediaan barang dan jasa publik dilakukan secara tidak efisien. Karena tingkat efisiensi yang di dapatkan pada analisis efisiensi anggaran berdasarkan SFA berada pada tingkat efisiensi 0,798.
Tingkat efisiensi anggaran Kabupaten Tulungagung termasuk dalam tingkat inefisiensi tinggi, karena tingkat inefisiensi yang didapat melebihi 0,05 yang juga merupakan standar H0 dari analisis yang dilakukan.
Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa sektor yang paling efisien adalah pada penyedian puskesmas atau penyediaan pelayanan kesehatan. Dan sektor yang paling tidak efisien adalah pada penyediaan fasilitas pendidikan sekolah dasar(SD).
Kelemahan dari penelitian ini adalah kurang lengkapnya data yang digunakan untuk bahan analisis, sehingga analisis yang dilakukan penulis belum mampu merepresentasikan kondisi yang sesungguhnya. Artikel ini diharapkan mampu menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutn
