Mohon tunggu...
Mochamad Syafei
Mochamad Syafei Mohon Tunggu... Guru - Menerobos Masa Depan

Kepala SMP Negeri 52 Jakarta. Pengagum Gus Dur, Syafii Maarif, dan Mustofa Bisri. Penerima Adi Karya IKAPI tahun 2000 untuk buku novel anaknya yang berjudul "Bukan Sekadar Basa Basi".

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Wakil Menteri dan Staf Khusus Dibubarkan Saja

27 Desember 2021   16:28 Diperbarui: 27 Desember 2021   16:36 378
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Sampai sekarang saya belum paham fungsi dan kerjaan staf khusus, baik staf khusus presiden maupun staf khusus menteri. Eh, muncul lagi wakil wakil menteri. 

Di sekretariat kepresidenan banyak anak muda. Banyak yang jago jago juga. Tapi presiden tetap memiliki staf khusus. Untuk apa? 

Butuh apa pun, presiden bisa langsung minta semua kebutuhan itu ke sekretariat presiden. Kerjaan di sekretariat presiden memang untuk memasok kebutuhan itu. 

Ternyata bukan hanya presiden, staf khusus pun kemudian muncul di kementrian. Dan staf khusus di kementrian direkrut oleh Menteri sendiri. Bahkan di kementrian kelautan, staf khusus menteri pernah dibeliin mobil dan apartemen oleh pak menterinya. Staf khusus menteri tersebut muda dan cantik. Sehingga muncul pertnyaan miring tentang mereka. 

Karena yang mengangkat menteri, maka yang diangkat menjadi staf khusus menteri juga teman dekat atau orang yang pernah berjasa kepada sang menteri. Bukan karena mereka profesional. Tapi balas jasa. 

Mungkin nanti akan ada staf khusus bupati dan camat juga jika melihat kebiasaan orang Indonesia meniru kejelekan yang menguntungkan. Mau dibikin seperti apa pemerintahan di negeri ini? 

Ngapain para wakil menteri itu? 

Kerjaan menteri sangat berat sehingga butuh seorang wakil menteri. Jelas jawaban tersebut merupakan sebuah omong kosong bohong. 

Di satu kementrian ada banyak PNS. Bahkan sering disinggung bahwa terlalu banyak PNS tidak memiliki pekerjaan. Kalau PNS yang sudah digaji negeri tidak ada kerjaan mereka, apa yang dilakukan wakil menteri? 

Bahkan banyak upaya untuk menyedikitkan jabatan di kementerian. Seperti penghapusan eselon 3 dan 4. Juga pengurangan jabatan eselon 2 dan 1. Lalu logikanya di mana pekerjaan menteri berat dan butuh dibantu wakil menteri kalo bukan sebuah kebohongan? 

Sudah saatnya, kita cuma butuh 10 menteri saja. Kalau menteri cuma dibutuhkan sepuluh, maka tak butuh wakil menteri satu pun juga. Jika birokrasi semakin sedikit maka akan semakin lancar banyak urusan. Akan tetapi, jika birokrasi di gemukkan, maka korupsi akan tumbuh menjamur di negeri ini. 

Jika harapan pada Jokowi sudah tak mungkin, semoga presiden berikutnya berani menantang ketidakwajaran ini. Amin

Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun