Mohon tunggu...
Mochamad Syafei
Mochamad Syafei Mohon Tunggu... Guru - Menerobos Masa Depan

Kepala SMP Negeri 52 Jakarta. Pengagum Gus Dur, Syafii Maarif, dan Mustofa Bisri. Penerima Adi Karya IKAPI tahun 2000 untuk buku novel anaknya yang berjudul "Bukan Sekadar Basa Basi".

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan Pilihan

Gonjang-ganjing Guru PPPK

25 Maret 2021   06:38 Diperbarui: 25 Maret 2021   06:47 198
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Sertifikasi guru akan ditinjau ulang. Hanya guru berprestasi yang akan terus mendapatkan sertifikasi yang selama ini sudah diterima nya. Guru yang sudah bersertifikasi tapi tidak berprestasi kemungkinan akan dihentikan pemberian uang sertifikasi nya. 

Berita seperti ini selalu menghiasi nasib guru di negeri ini. Entah itu hoaks atau bukan. Tidak ada kejelasan. Yang jelas justru beberapa rekan guru sekolah swasta sudah tidak mendapatkan sertifikasi itu. 

Guru K2 sudah lolos seleksi. Sudah lama. Mereka sudah bahagia karena sudah lolos seleksi K2. Mungkin malah sudah ada yang mengadakan syukuran segala. 

Tapi hingga kini mereka tak pernah tahu akhir nasibnya. Saling lempar antara pemerintah pusat dengan daerah terus berlangsung hingga bertahun-tahun. Hingga guru lolos K2 pun sudah pasrah. 

Kemudian muncul lagi perekrutan guru PPPK. Kabar gembira yang juga sekaligus memupuskan harapan guru K2. Pengumuman perekrutan guru PPPK saja dilakukan berbarengan oleh beberapa menteri. Sepertinya, program ini program yang sudah matang. 

Akan direkrut satu juta guru. Sebuah program yang cukup bombastis. Seakan akan mendadak butuh guru. 

Sementara hitung hitungan angka satu juta guru PPPK seakan hitungan dukun cabul. Entah bagaimana cara menghitungnya sehingga ketemu angka sejuta. 

Anggaran untuk guru PPPK melalui APBN. Sehingga tidak akan terjadi nasib guru K2 yang kedua. Guru K2 nasibnya tidak jelas karena antara pemerintah daerah dan pusat tidak satu suara. Perekrutan oleh pusat, tapi giliran nggaji disuruh pemda. Sehingga Pemda banyak yang mogok. 

Kuota satu juta pun melompong. Data dari daerah daerah tak sampai ke kuota. Sehingga setiap orang waras akan bingung sendiri karena menyangka dirinya sudah gila melihat fakta seperti itu. 

Selama ini setiap daerah teriak kekurangan guru. Ketika disuruh melaporkan formasi untuk guru PPPK malah pada diem bae. Ada apa? 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun