Israel tiap tahun terus memperbaiki peringkatnya di World Happiness Report (WHR). Lihat di sini: (klik di sini). Itu membuat Israel di tahun 2023 ini menduduki peringkat 4, bersama dengan semua negeri Skandinavia, padahal warga Israel setiap waktu harus waspada atau bersiap menghadapi serangan teror dari beberapa negeri tetangganya yang tidak menginginkan berdirinya negara Israel atau tidak menginginkan keberadaan semua orang Yahudi di wilayah sekitar itu.
WHR diterbitkan oleh PBB tiap tahun sejak 2012 untuk menjadi indikator baru bagi keberhasilan sebuah negara atau pemerintahan. Dulu, pengukurnya atau indikatornya hanya sedikit, seperti: 1. life expectancy, 2. education, 3. GDP per capita, sebagaimana yang digunakan oleh Human Development Index (HDI). Lihat di sini: (klik di sini).
WHR mengukur secara lebih praktis dibanding dengan SGDs (Sustainable Development Goals) yang juga diselenggarakan oleh PBB. SGDs ini memiliki 19 goals yang terlalu rinci. Lihat di sini: (klik di sini).
Sedangkan WHR memiliki 6 indikator:
1. GDP per capita.
2. Social support.
3. Healty life expectancy
4. Freedom to make life choices.
5. Generosity.
6. The absence of corruption.
Itu artinya Israel memiliki 6 pencapaian yang bagus di semua indikator itu.
Perlu diketahui: satu indikator mempengaruhi indikator yang lain. Sebagai contoh GDP per capita pasti mempengaruhi kemampuan memberi layanan umum bagi masyarakat, sehingga mempengaruhi healty life expectancy, mempengaruhi freedom to make life choices (misalnya pendidikan), juga social support.Â
Begitu juga sebaliknya: The absence of corruption bisa meningkatkan GDP per capita. Healthy life expectancy bisa meningkatkan produktivitas yang berujung pada GDP per capita. Juga indikator yang lain, seperti freedom to make life choices yang bisa meningkatkan GDP per capita.
Di luar pencapaian di WHR, Israel terkenal dengan teknologinya yang maju, perekonomian yang berhasil, demikian juga terkenal dengan berbagai perusahaan global multinasionalnya di seluruh dunia.Â
Belum lagi soal sistem pertahanan militernya yang sejak lama terkenal kuat. Termasuk juga soal teknologi pertaniannya yang terbukti berhasil diterapkan di berbagai tempat di dunia, antara lain Ethiopia yang dulu tandus dan dilanda kelaparan, juga di India. Mungkin berkat teknologi pertanian Israel, dunia bisa terbebas dari ancaman kelangkaan pangan.
Namun bagaimanapun juga, beberapa tahun terakhir ini, warga Israel memiliki ketidakpuasan pada pemerintahannya, terutama pada PM Benjamin Netanyahu yang sudah belasan tahun berkuasa. Ini beberapa kritik yang dilemparkan warga Israel:
1. Menjadi populer dengan cara memanfaatkan gerakan radikalisme seputar Jewish supremacist, anti-Arab, atau religious-Zionism.
2. Tidak fokus dalam mengupayakan perdamaian dengan Palestina.
3. Fokus meraih kekuasaan politik saja, bukan fokus pada kepentingan masyarakat Israel.
4. Kabinetnya diisi oleh orang yang loyal kepadanya, bukan orang yang memiliki kapasitas atau kualifikasi.
5. Korup.
6. Mengancam praktik demokrasi di Israel.
Yuval Noah Harari, sejarawan & filsuf menjadi salah satu pengkritik Netanyahu dalam soal praktik demokrasi. Harari juga menyebut Netanyahu memecah-belah masyarakat agar ia bisa terus berkuasa (lihat nomor 1 & 2 di atas). Itu disampaikan Harari di Washington Post, 11 Oktober lalu, dalam sebuah artikel, juga melalui berbagai wawancara. Lihat di sini: (klik di sini).
Harari percaya pembantaian yang terjadi pada Sabtu pagi buta 7 Oktober 2023 lalu di wilayah perbatasan Israel-Gaza disumbang oleh ketidakmampuan atau kekurangan Netanyahu sebagai PM Israel sebagaimana disebutkan di atas.
Salah satu "sumbangan" Netanyahu pada peristiwa pembantaian yang dilakukan Hamas pada warga biasa Israel tak bersenjata itu adalah: Netanyahu tidak bisa menerima masukan dari mereka yang ahli pada soal keamanan, seperti Kepala Israel Defence Forces (IDF). Menteri Pertahanannya sendiri, Yuav Galant dipecatnya pada Maret lalu.
Sekitar 1.400 warga Israel tewas dibantai Hamas yang bergaya ISIS hanya dalam waktu beberapa jam saja. Ada yang dipenggal, Â dibakar hidup-hidup, diperkosa, dianiaya hingga tewas, dll. Aparat keamanan terlambat datang, karena gangguan telekomunikasi untuk memberi bantuan di semua wilayah yang diserang oleh Hamas di hari yang mengerikan tidak hanya bagi warga Israel, tetapi juga bagi dunia.Â
Peristiwa ini bakal menjadi tambahan memori hitam bangsa Yahudi (dan juga dunia) setelah memori hitam holocaust atau pembantaian orang Yahudi Eropa secara sistematis oleh Nazi German. Hamas di pagi itu nampaknya menyasar warga biasa yang tak bersenjata untuk dibunuhi mereka, lalu lari kembali bersembunyi di Gaza Strip.
Menurut beberapa laporan media (klik salah satunya di sini), terlihat itu adalah serangan genocida yang berakar pada kebencian yang sudah lama pada bangsa Yahudi, yaitu ratusan tahun lamanya. Anehnya kebencian ini juga dianut oleh sebagian masyarakat Indonesia. Serangan Hamas itu memang bukan untuk bertempur dengan tentara Israel, tapi melakukan pembunuhan massal pada warga biasa.
Penutup
Netanyahu sebagai PM bisa dibilang terlalu fokus memoles dirinya supaya terus berkuasa. Ia tentu berhasil dalam soal itu dan terlihat dalam kemenangannya di Desember 2022 lalu. Namun ia kehilangan orientasi pada potensi ancaman dari wilayah sekitarnya, seperti ancaman dari Hamas (dan juga kelompok lain yang seperti Hamas) yang sejak dulu terlihat bertekad melakukan genocida pada bangsa Yahudi sebagaimana dilakukan Nazi German puluhan tahun lalu pada PD2.
Netanyahu memiliki beberapa kekurangan yang bisa membahayakan Israel, bahkan bisa membahayakan kemanusiaan, karena balasan Israel pada serangan Hamas kemarin pada warga biasa berpotensi menjadi besar, lama, atau melibatkan banyak negeri lainnya. Yang pasti produktivitas di Israel bakal menurun, karena sibuk berperang. Juga tingkat happiness warganya bakal menurun. Itu nanti bisa kita lihat di laporan di 2 tahun WHR berikutnya.
Apa yang terjadi di Israel, tentu saja bisa menjadi pelajaran penting bagi Indonesia. Jokowi tentu saja seorang presiden terbaik yang pernah dimiliki Indonesia. Keberhasilannya sangat terlihat dalam mengangkat perekonomian, salah satunya berkat program hilirisasinya. Termasuk juga pembangunan infrastruktur yang sangat signifikan, bahkan di wilayah terpencil.
Saat pandemi yang panjang kemarin, Jokowi dipuji dunia karena Indonesia salah satu dari sedikit negara di dunia yang berhasil melalui pandemi dengan baik.
Di sepanjang periodenya Jokowi harus menjaga kestabilan politik, agar upayanya dalam bidang ekonomi dan lain-lain tidak mendapat gangguan. Ia kelihatannya membiarkan (mengangkat) para politisi untuk menduduki posisi strategis di kabinetnya, meski tidak memiliki kualifikasi atau kapasitas yang cukup. Orang-orang menyebut itu sebagai bagi-bagi kue kekuasaan. Menteri-menteri yang diangkatnya akhirnya berguguran karena kasus korupsi. Mungkin saja mereka malah masuk dalam jebakan Jokowi.
Namun demikian semua prestasi Jokowi bisa hancur dalam waktu singkat, karena ia nampaknya belum menyiapkan endorsement yang jelas atau ia sengaja mengaburkan "petunjuk" mengenai capres yang bakal menggantikannya nanti.
Padahal endorsement-nya penting agar masyarakat tidak terlambat dan salah memilih capres & parpol yang bisa membuat perekonomian Indonesia kembali jatuh. Ia malah sempat memberi "arahan" yang membuat "bingung" masyarakat untuk memilih salah satu dari 2 capres, yaitu Ganjar atau Prabowo.
Jokowi memang memiliki banyak prestasi, namun ada juga yang belum ditangani Jokowi di 2 periodenya yang mungkin bakal menjadi lebih parah lagi, yaitu kesehatan mental bangsa ini. Meski ia punya program Revolusi Mental, namun itu cuma jargon politik saja ternyata.
Itu terlihat pada perilaku korup yang tetap ada yang dilakukan oleh mereka yang berada di lembaga tinggi negara, dan termasuk juga pada mereka yang disebut penegak hukum dan penegak keadilan.
Sebagaimana disebut oleh WHO dalam laporannya: World mental health report: Transforming mental health for all (klik di sini), kesehatan mental masyarakat begitu penting, karena bisa menyebabkan:
1. Menurunkan produktivitas.
2. Bertambahnya beban pemerintah karena naiknya biaya kesehatan.
3. Kecenderungan pada pelanggaran hukum & kekerasan meningkat.
4. Memicu kemiskinan.
Di Israel mungkin saja persoalan kesehatan mental masih berada di lapisan atas dari pemerintahannya. Namun di Indonesia terlihat sudah sampai ke lapisan terbawah, mulai dari lembaga tinggi negara hingga ke masyarakat di lapisan terbawah sebagaimana tergambar dari peringkat Indonesia yang buruk di WHR.
M. Jojo Rahardjo
Sejak 2015 menulis ratusan artikel & video seputar perkembangan neuroscience dan kaitannya dengan berbagai aspek kehidupan.
