Mahar politik juga berdampak terhadap kemjauan pembangunan di daerah. Karena adanya politik uang, maka ketika terpilih mereka tidak lagi memiliki kewajiban moral. Kebijakan-kebijakan yang diambil cenderung tidak berpihak kepada rakyat. Atas dasar kemampuan financial dan kekuatan kapital ekonomi,Â
maka yang dapat masuk dalam bursa kepemimpinan daerah bukanlah figur-figur yang berkompeten yang memiliki kapabilitas yang baik, akan tetapi hanya mereka yang termasuk dalam kelompok orang kaya atau memiliki kemampuan financial yang kuat. Akhirnya pemimpin yang dihasilkan belum tentu benar-benar mengetahui seluk-beluk dan permasalahan di daerah. Yang berdampak arah kebijakan yang tidak tepat sasaran.
Penyalahgunaan wewenang dikarenakan politik balas budi dapat menyebabkan praktik Kolusi, Korupsi, dan Nepotisme (KKN) semakin marak. Tentu ini berakibat pada pembangunan daerah yang tidak tepat sasaran sehingga merugikan keuangan negara, menyebabkan berkurangnya anggaran pembangunan, terlambatnya pembangunan fasilititas umum, dan merosotnya ekonomi di daerah.Â
Penyalahgunaan wewenang merupakan masalah klasik yang terjadi di Indonesia. Penyalahgunaan wewenang terjadi dikarenakan Kepala Daerah memiliki kewenangan istimewa yaitu legalitas untuk mengeluarkan kebijakan tertentu misalnya Keputusan Gubernur, Bupati/ Walikota atau berbentuk Peraturan Daerah dan/ atau Peraturan Kepala Daerah yang biasanya menjadikan mereka dapat bekerja sama dengan kawan/kelompok maupun dengan keluarganya.
Keberpihakan kepada kroni dan kelompok elite bisnis akan terlihat dari proses pengambilan keputusan dan berbagai produk kebijakan yang ditempuh. Sehingga janji politik sporadis yang disampaikan ketika kampanye berlangsung dan sederet kontrak politik dengan rakyat yang telah dibuat terabaikan. Sehingga yang terlihat hanyalah balas budi politik antar sesama mereka dalam poros koalisi koalisi jahat yang bertopeng humanisme.
