Rusmin Sopian
Rusmin Sopian Wiraswasta

Urang Habang. Tinggal di Toboali, Bangka Selatan. Twitter @RusminToboali. FB RusminToboali.

Selanjutnya

Tutup

Media Pilihan

Jurnalis dan Kekerasan

12 Februari 2019   20:10 Diperbarui: 12 Februari 2019   20:39 21 2 3

Menurut data statistik yang dikumpulkan Bidang Advokasi AJI Indonesia, selama kurun waktu tahun 2018 lalu, tercatat setidaknya ada 64 kasus kekerasan terhadap jurnalis. Peristiwa yang dikategorikan sebagai kekerasan itu meliputi pengusiran, kekerasan fisik, hingga pemidanaan terkait karya jurnalistik.

Padahal Presiden Jokowi dalam Kongres ke-24 PWI tahun lalu di Solo menegaskan tidak boleh ada kekarasan terhadap wartawan dan menghalang-halangi liputan.

"Wartawan yg meliput dilindungi undang-undang pers," ujar Presiden Joko Widodo dalam sambutannya saat membuka Kongres XXIV Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Sunan Hotel Solo, Jum'at (28/09).

Presiden Jokowi menyampaikan, kebebasan pers akan mewujudkan pemerintahan yang responsif, transparan dan akuntabel. Oleh karena itu, kritik yg disurakan media merupakan hal wajar. Bahkan, dengan kritik pemerintah akan bisa membenahi kekurangan yang ada.

"Tapi perlu saya tegaskan bahwa kritik beda dengan fitnah, berbeda dengan provokasi. Kritik bukan mencari kesalahan dan beda dengan nyinyir," tandasnya

Kondisi ini membuat para pelaku dan penghasil karya intelektual yang bernama wartawan sangat rentan terhadap aksi-aksi purba yang bermuara kepada pelanggaran terhadap UU NO 40 tentang Pers. Kondisi ini amat memperihatinkan. Bahkan data dari LBH Pers menunjukan adanya peningkatan kwalitas kekerasan terhadap kelompok pewarta dari tahun ke tahun terus meningkat.

Fenomena ini membuktikan bahwa kemerdekaan pers yang merupakan hak azazi bagi setiap warganegara dan  salah satu bentuk perwujudan kedaulatan rakyat dan menjadi variabel penting dalam menciptakan kehidupan bermasyarakat belum optimal dan kerap terlanggarkan. Apalagi dalam UU Pers pasal 4 ayat 2 dengan tegas dan lugas dikatakan bahwa terhadap Pers Nasional tidak dikenakan pensensoran, pemberedelan dan pelarangan penyiaran. Dan bagi mareka yang menghalangi aplikasi dari pasal 4 ayat 2 itu dapat dipidana dan dikenakan denda sebanyak 50 juta sebagaimana yang diatur dalam pasal 18 ayat 1 bab VIII UUD Pers.

Dalam UU Pers diatur hak-hak narasumber dan masyarakat dalam perannya sebagai pengontrol dan pengawas terhadap terciptanya kemerdekaan pers. Dalam pasal 17 ayat 2 Bab VII UU NO 40 dengan tegas dinyatakan bahwa masyarakat dapat memantau dan melaporkan analisa mengenai pelanggaran hukum dan kekeliruan tehnis pemberitaan yang dilakukan pers. Masyarakat juga dapat melakukan koreksi terhadap kekeliruan yang dilakukan pers dalam pemberitaan sebagaimana yang diatur dalam hak koreksi.Perusahaan pers yang melanggar ketentuan pasal 5 ayat 2 dan 3 tentang hak jawab dan hak koreksi dapat dipidana dengan denda lima ratus juta rupaih sebagaimana yang diatur dalam UU Pers pasal 18 ayat 2

Dalam mewujudkan kemerdekaan pers yang merupakan sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi sebagai  upaya untuk memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia, para wartawan juga terikat dengan kode etik jurnalistik. KEJ merupakan standar dan acuan bagi para wartawan dalam menjalankan profesinya dengan tetap menghormati hak azazi manusia.

KEJ merupakan standar moral bagi wartawan dalam melahirkan karya intelektual yang bukan hanya cepat dan akurat namun cepat, akurat, dan tetap berlandaskan kepada penghormatan terhadap hak azazi bagi manusia sehingga integritas dan profesionlitas wartawan dapat ditegak dalam upaya mendapatkan kepercayaan yang tinggi dari publik sebagai konsumen dan masyarakat.

Pada sisi lain banyaknya aksi purba yang menimpa kaum jurnalis hendaknya menjadikan para jurnalis sebagai profesi khusus penghasil karya intelektual untuk berbenah dan introspeksi diri.

Apalagi dalam peraturan Dewan Pers NO 1 tahun 2010 telah diatur tentang standar kompetensi wartawan sebagai bentuk penilaian terhadap profesionalistas wartawan. Standar kompetensi wartawan yang merupakan keputusan Dewan Pers untuk melindungi kepentingan publik dan hak pribadi masyarakat. Standar kompetensi wartawan ini lahir dalam upaya untuk menjaga kehormatan dan martabat profesi wartawan dalam upaya untuk menciptakan karakter wartawan unggulan.

Adanya standar kompetensi wartawan ini membuat para wartawan dituntut untuk selalu menjalankan profesi ini dengan profesional yang dilengkapi dengan standar profesional yang tinggi. Apalagi dalam kondisi masyarakat yang kritis dan berpendidikan maka standar kompetensi wartawan menjadi sesuatu yang harus dimiliki para pekerja pers dalam menjalankan profesinya.

Apalagi dalam UU Pers ada hak masyarakat untuk menggugat wartawan yang tidak profesionl dalam menjalankan profesinya sebagai jurnalis. Singkat kata menjadi wartawan butuh profesionalitas dan kompetensi yang tinggi seiring dengan perubahan zaman.

Masih adanya aksi purba yang terjadi terhadap jurnalis membuktikan bahwa sosialisasi UU Pers perlu dikampanyekan kembali pada semua sendi  dan elemen masyarakat. Dan ini merupakan salah satu tugas dan peran penting yang diemban para wartawan dan perusahaan pers serta organisasi pers yang ada di daerah ini dalam upaya untuk mencerdaskan bangsa yang secara inheren merupakan salah satu tugas kaum jurnalis.

Pada isi lain kita sangat berharap kepada habitat pers untuk selalu menjadikan KEJ sebagai standar kardinal kerja dalam menghasilkan dan melahirkan berita yang akan dikonsumsi masyarakat sebagai pembaca.

Kegagalan melahirkan berita yang berstandar dan melalaikankan standar berita yakni chek dan richek bukan hanya membuat insan pers menjadi korban aksi purba kelompok-kelompok yang memang sangat tidak memahami UU pers dan alur kerja dunia pers tapi juga indikasi kegagalan habitat pers dalam mencerdaskan masyarakat. Apalagi dalam UU Pers dengan tegas disebutkan bahwa salah satu tugas pers adalah mencerdaskan masyarakat lewat pemberitaan.

Kita sangat berharap aksi purba yang menimpa kawan-kawan media selama kurun waktu tahun 2018 lalu merupakan starting point bagi perusahaan pers dan organisasi pers untuk meningkatkan standarisasi bagi para wartawannya dalam usaha melahirkan jurnalis yang profesional dalam menyebar informasi dan mampu memartabatkan diri dalam menjalankan profesi ini.

Sudah waktunya pelatihan dan kegiatan pendidikan terhadap para kaum jurnalis kembali digelar sehingga para wartawan mampu menjadi agen pembangunan yang bukan hanya mampu menjalankan profesi dengan standar kompetensi yang sejati namun mampu mencerdaskan masyarakat. 

Dan inilah saatnya bagi semua habitat pers untuk menjadikan aksi purba sebagai bagian untuk berbenah dan membenahi diri demi kepentingan publik dan kepentingan pers sendiri sebagai elemen pencerdasan dan pencerahan bagi masyarakat. Dan tentunya pemahaman masyarakat terhadap pers juga harus terus disampaikan sehingga tercipta simbiosis mutualisme untuk membangun peradaban bangsa yang semakin hari semakin tergerus dengan sikap ego yang makin hari makin mengkristal.  Salam kebebasan pers. (Rusmin) 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2