Tantangan Sistem Mata Uang Tunggal di Eurozone dan Hilangnya Kedaulatan Kurs

Sebaliknya, negara pinggiran seperti Yunani, Italia, dan Spanyol sering mengalami defisit neraca berjalan dan pertumbuhan ekonomi yang lemah. Tanpa alat kurs, mereka tidak bisa memperbaiki daya saing dengan cepat. 

Ketimpangan ini semakin tajam setelah krisis. Negara-negara pinggiran harus menyesuaikan diri lewat penghematan anggaran dan reformasi pasar tenaga kerja. Proses ini sangat menyakitkan dan memicu ketidakpuasan sosial. 

Simon Tilford, analis ekonomi Eropa, menulis, "Tanpa integrasi politik dan ekonomi yang sangat tinggi, berbagi mata uang justru bisa lebih banyak mudarat daripada manfaatnya." Kebijakan pengetatan fiskal yang diterapkan justru memperdalam resesi dan memperburuk pengangguran. 

Selain itu, ketidakseimbangan struktural sulit diatasi. Negara-negara dengan produktivitas rendah tidak bisa lagi mengandalkan devaluasi untuk menyesuaikan harga barang dan jasa. Mereka harus menurunkan upah dan harga secara internal, proses yang dikenal sebagai "internal devaluation." Internal devaluation berarti negara berusaha menurunkan biaya produksi, terutama upah, untuk meningkatkan daya saing tanpa mengubah nilai tukar. 

Dampaknya, pertumbuhan ekonomi melambat dan tingkat pengangguran tinggi dalam waktu lama. Banyak generasi muda di negara-negara pinggiran terpaksa mencari pekerjaan di luar negeri. 

Respon dan Reformasi 

Eurozone tidak tinggal diam menghadapi tantangan ini. Salah satu langkah utama adalah pembentukan European Stability Mechanism (ESM), yaitu dana darurat untuk membantu negara yang mengalami krisis. ESM dirancang agar Eurozone bisa merespons krisis dengan lebih cepat dan efektif. 

Selain itu, muncul seruan untuk melakukan integrasi fiskal yang lebih dalam. Banyak ekonom dan pemimpin Eropa berpendapat bahwa kebijakan anggaran harus lebih terkoordinasi. Dengan begitu, Eurozone bisa mengurangi ketimpangan antarnegara anggota. 

Namun, perdebatan tetap terjadi. Sebagian pihak mengusulkan agar negara-negara bermasalah keluar dari euro dan kembali ke mata uang nasional. Opsi ini dianggap sangat berisiko dan bisa memicu gejolak lebih besar. 

Olli Rehn, Wakil Presiden Komisi Eropa, pernah menyatakan, "Kita butuh budaya stabilitas sejati dan kapasitas bersama yang lebih besar untuk mengatasi krisis, jika ingin menghindari disintegrasi Eurozone." 

Pelajaran penting juga bisa diambil untuk kawasan lain yang ingin membentuk integrasi moneter regional, seperti ASEAN. Tanpa koordinasi fiskal dan politik yang kuat, risiko ketegangan seperti di Eurozone sangat besar.