Mohon tunggu...
Merza Gamal
Merza Gamal Mohon Tunggu... Pensiunan Gaul Banyak Acara

Penulis Buku: - "Spiritual Great Leader" - "Merancang Change Management and Cultural Transformation" - "Penguatan Share Value and Corporate Culture" - "Corporate Culture - Master Key of Competitive Advantage" - "Aktivitas Ekonomi Syariah" - "Model Dinamika Sosial Ekonomi Islam" Menulis untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman agar menjadi manfaat bagi orang banyak dan negeri tercinta Indonesia.

Selanjutnya

Tutup

Money Pilihan

Serial Kedaulatan Digital dan Sistem Pembayaran Nasional (Bagian 3)

24 April 2025   21:56 Diperbarui: 24 April 2025   21:56 252
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Gambar ilustrasi,  Sumber: Dokumentasi pribadi Merza Gamal diolah dengan Generative AI 

QRIS memudahkan rakyat kecil bertransaksi secara digital, tanpa perlu bergantung pada platform asing. GPN memastikan setiap swipe kartu debit tak perlu lagi "jalan-jalan" ke luar negeri.

Keduanya bukan hanya sistem teknis, tapi simbol self-reliance. Dan dalam peta geopolitik digital, kemandirian adalah bentuk kekuatan baru.

Dari Kritik ke Tekanan Terselubung

Beberapa laporan diplomatik dan analisis media menyebut bahwa dalam diskusi bilateral, AS menyarankan agar sistem pembayaran Indonesia lebih "terbuka".

Apa makna terbuka di sini?

Lebih memberi ruang kepada pemain asing. Lebih banyak integrasi dengan sistem global. Dan tentu, lebih banyak data yang mungkin bergerak lintas batas.

Apakah itu adil?

Kita tentu menyambut kompetisi dan kolaborasi. Tapi keterbukaan tanpa kendali adalah jalan menuju hilangnya kedaulatan.

Hak Kita Untuk Menentukan Sistem

Kita tak sedang menolak kerja sama. Tapi seperti Jepang dengan JCB-nya, India dengan RuPay, dan China dengan UnionPay---kita ingin sistem kita sendiri.

Bukan untuk menutup dunia, tapi agar kita punya bargaining power. Agar pelaku UMKM tak harus membayar mahal untuk sekadar menerima pembayaran. Agar data transaksi kita tidak dijadikan komoditas oleh pihak asing.

Apa yang Perlu Kita Lakukan?

  1. Perkuat Regulasi -- Pemerintah dan Bank Indonesia harus mengunci sistem dengan aturan yang melindungi kepentingan nasional tanpa melanggar prinsip perdagangan internasional.
  2. Perluas Edukasi Publik -- Masyarakat perlu paham mengapa penting mendukung sistem nasional. QRIS dan GPN harus dipahami bukan sekadar alat bayar, tapi alat perjuangan.
  3. Bangun Diplomasi Digital -- Kita harus pandai menjelaskan bahwa sistem kita tidak anti-asing, tapi pro-kedaulatan. Dan itu adalah hak setiap negara.
  4. Persiapkan Digital Rupiah -- Sebagai langkah lanjut, BI harus mengembangkan CBDC dengan prinsip inklusif, aman, dan menjaga kontrol penuh negara terhadap arus uang digital.

Penutup: Mitra, Ya. Pengawas? Tidak.

Dalam dunia yang makin digital, kedaulatan tidak hanya tentang tanah dan udara. Tapi juga tentang siapa yang mengendalikan data, transaksi, dan sistem ekonomi kita.

Amerika boleh jadi mitra. Tapi kita tak perlu menerima semua masukan seolah mereka pengawas.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Money Selengkapnya
Lihat Money Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun