Presiden Rusia Vladimir Putin memproklamirkan empat wilayah Ukraina (Donetsk, Luhansk, Kherson dan Zaporizhzhia) menjadi bagian negara Rusia.
Dalam upacara Kremlin yang penuh kemegahan dan menjanjikan Moskow akan menang dalam "operasi militer khusus" menghadapi militer baru yang berpotensi serius.
Proklamasi kekuasaan Rusia atas 15% Ukraina, yang merupakan aneksasi terbesar di Eropa sejak Perang Dunia Kedua, ditolak mentah-mentah oleh Ukraina dan negara-negara Barat sebagai tindakan ilegal. Amerika Serikat, Inggris dan Kanada mengumumkan sanksi baru pada Rusia.
Presiden Ukraina Volodymr Zelenskiy mengatakan negaranya telah mengajukan aplikasi jalur cepat untuk bergabung dengan aliansi militer NATO dan bahwa dia tidak akan mengadakan pembicaraan damai dengan Rusia selama Putin masih menjadi presiden.
Putin dalam salah satu pidato anti-Amerika terberatnya selama lebih dari dua dekade berkuasa, mengisyaratkan bahwa dia siap untuk melanjutkan apa yang dia sebut pertempuran untuk "Rusia yang lebih bersejarah".Â
Di lain kesempatan, Putin juga mengecam Barat ingin menghancurkan Rusia dan, juga menuduh Washington dan sekutunya meledakkan pipa gas Nord Stream.
Menurut Putin, rakyat empat wilayah Ukraina, yakni: Donetsk, Luhansk, Kherson dan Zaporizhzhia telah membuat pilihan bersejarah dalam sebuah referendum untuk bergabung bersama negara Rusia untuk hidup dengan nasibnya, dan untuk menang bersamanya. Namun, hal tersebut dikecam oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskyy dan pemerintah Barat sebagai ilegal dan memaksa.
Resolusi Dewan Keamanan PBB 30 September 2022 yang diajukan oleh Amerika Serikat dan Albania mengutuk pencaplokan Moskow atas bagian-bagian Ukraina.
Sepuluh negara memberikan suara mendukung, sementara China, Gabon, India, dan Brasil abstain. Sementara, Rusia memveto resolusi PBB tersebut.
Selanjutnya, Amerika Serikat akan meminta 193 anggota Majelis Umum PBB untuk mengutuk tindakan Rusia.Â
Duta Besar AS untuk PBB Linda Thomas-Greenfield menyampaikan resolusi yang meminta negara-negara anggota PBB untuk tidak mengakui perubahan status Ukraina dan mewajibkan Rusia untuk menarik pasukannya.Â
Beliau berkata, "Di Majelis Umum, negara-negara di dunia akan mengatakan dengan lantang dan jelas: Adalah ilegal, dan tidak dapat diterima, untuk mencoba menggambar ulang perbatasan negara lain melalui kekerasan."
Sementara itu, Duta Besar Rusia untuk PBB Vassily Nebenzia, mengangkat tangannya untuk memberikan satu-satunya suara menentang resolusi tersebut.
Berpendapat bahwa daerah-daerah, di mana Moskow telah merebut wilayah dengan paksa dan di mana pertempuran masih berkecamuk, memilih untuk menjadi bagian dari Rusia. "Tidak akan ada jalan untuk mundur karena rancangan resolusi hari ini akan coba diterapkan," kata Nebenzia.
Duta Besar Ukraina untuk PBB Sergiy Kyslytsya mengatakan satu tangan yang menentang resolusi itu merupakan "saksi tentang isolasi Rusia dan upaya putus asanya untuk menyangkal kenyataan dalam komitmen bersama kita, mulai dari piagam PBB."
China, merupakan salah satu yang abstain dari resolusi Dewan Keamanan PBB tersebut bersama Gabon, India, dan Brasil. Namun, China mengkhawatiran tentang "krisis yang berkepanjangan dan meluas" di Ukraina.
China telah tegas di pagar atas konflik, mengkritik sanksi Barat terhadap Rusia tetapi berhenti mendukung atau membantu dalam kampanye militer, meskipun kedua negara menyatakan kemitraan strategis "tanpa batas" pada bulan Februari 2022.Â
Dalam pengakuan yang mengejutkan, Presiden Rusia Vladimir Putin bulanSeptember 2022 mengatakan bahwa pemimpin China Xi Jinping memiliki kekhawatiran tentang Ukraina.
Duta Besar Beijing untuk PBB Zhang Jun berpendapat bahwa sementara "kedaulatan dan integritas teritorial semua negara harus dijaga", "masalah keamanan sah" negara juga harus ditanggapi dengan serius.
Semoga eskalasi geopolitik global ini segera mereda dan dunia semakin damai dengan umat manusia yang sejahtera di muka bumi ini.
