Indonesia menjadi pemegang Presidensi G20 selama satu tahun, mulai 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022. Serah terima dari Perdana Menteri Mario Draghi (kepresidenan Italia) kepada Presiden Joko Widodo telah dilaksanakan pada 31 Oktober 2021, pada KTT G20 di Roma, Italia.
G20 merupakan forum internasional yang didirikan pada tahun 1999 sebagai respon terhadap krisis ekonomi global 1997-1998. G20 berfokus pada koordinasi kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan yang mewakili kekuatan ekonomi dan politik dunia.Â
Kumpulan anggota G20 mewakili 80% dari PDB dunia, 75% dari ekspor global, dan 60% dari populasi global. G20 terdiri dari 19 negara dan 1 wilayah, yaitu: Argentina, Australia, Brasil , Kanada, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Republik Korea, Meksiko, Rusia, Arab Saudi, Afrika Selatan, Turki, Inggris Raya, Amerika Serikat, dan Uni Eropa.
Pada awal berdirinya, G20 merupakan pertemuan para Menteri Keuangan dan Gubernur Bank Sentral. Seiring berjalannya waktu, G20 berkembang menjadi diskusi berbagai isu pembangunan dan sejak tahun 2008, G20 juga menghadirkan Kepala Negara di KTT.
Dunia saat ini kembali berada dalam krisis multidimensi akibat pandemi COVID-19. Sebagai kelompok ekonomi utama dunia dengan kekuatan politik dan ekonomi, G20 dapat mendorong pemulihan dunia. Untuk itu, Indonesia dalam memimpin G20 dan sekaligus menjadi tuan rumah mengusung tema 'Recover Together Recover Stronger'.Â
Tema tersebut menggambarkan solidaritas dari Indonesia terutama sebagai emerging country agar pemulihan ekonomi dunia akibat dampak dari pandemi selama 2 tahun terakhir dapat berjalan bersama-sama, dan tidak hanya pulih bersama, tetapi juga pulih lebih kuat dengan bahu-membahu, saling mendukung dan berkelanjutan.
Tema 'Recover Together Recover Stronger' tersebut direalisasikan dengan mengedepankan partnership dan inklusivitas serta menyediakan platform terobosan dalam upaya transformasi di berbagai bidang. Dengan mengedepankan pembangunan ekonomi inklusif, maka akan tercipta akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, serta mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah.
Inklusi keuangan menjadi pendorong utama yang sangat penting untuk mencapai pembangunan ekonomi inklusif. Inklusivitas ekonomi akan mewujudkan kesetaraan gender dan kesetaraan keuangan. Oleh karena itu, ketimpangan akses keuangan menjadi salah satu hal terpenting untuk diatasi.
Menurut Global Woman Financial Literacy Index, akses keuangan wanita di Indonesia 4 persen di bawah pria. Namun, sebenarnya perempuan di Indonesia memainkan peran yang sangat penting, bahkan mayoritas dalam usaha kecil menengah, sebab dari statistik, 60 juta usaha kecil menengah di Indonesia, setengahnya dimiliki oleh perempuan di tingkat mikro.Â
Kaum perempuan menguasi 56% kepemilikan pada usaha kecil, sedangkan pada skala usaha menengah hanya 34 persen kepemilikan oleh kaum perempuan. Artinya, semakin kecil ukuran perusahaan atau kegiatan ekonominya, maka akan semakin besar kemungkinan bahwa usaha itu dimiliki atau dijalankan oleh perempuan.
Sementara itu, usaha kecil menengah di Indonesia menyediakan 67% dari penciptaan lapangan kerja. Â Dengan demikian, sebenarnya perempuan berperan penting dalam menciptakan lapangan kerja atau menjadi wiraswasta.
Pemerintah memahami bahwa tantangan usaha kecil menengah untuk berkembang itu salah satunya adalah mengenai akses keuangan. Maka, pemerintah memperluas pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR), dimana ini merupakan program kredit skala kecil yang diberikan oleh bank dengan bunga yang disubsidi. Dalam tiga tahun terakhir akibat pandemi, pemberian KUR berkembang secara sangat signifikan dari yang sebelumnya sekitar Rp200 triliun sekarang hampir mendekati Rp373 triliun. Perluasan pemberian KUR ini tentunya diharapkan dapat memberikan akses yang lebih luas kepada perempuan terutama untuk akses keuangan dari lembaga keuangan formal.
Pemerintah telah mendorong perbankan untuk setidaknya menyalurkan kreditnya kepada usaha kecil menengah minimal di level 30%. Namun, hal ini masih menjadi tantangan bagi sebagian bank karena belum terbiasa memberikan kredit skala mikro terutama milik perempuan. Â Maka dari itu, pemerintah melakukan strategi khusus pada BUMN dengan melakukan merger atau membuat holding company yang fokus pada kredit usaha kecil seperti yang dilakukan oleh BRI dengan PNM serta Pegadaian yang fokus memberikan penyaluran kredit kecil yang sebagian besar dimiliki oleh perempuan.
Kemampuan perempuan sebagai penerima kredit yang baik dan bisa mengembangkan usaha telah dibuktikan oleh Grameen Bank yang didirikan oleh M. Yunus. Pada akhir tahun 2006, Grameen Bank membuktikan pada dunia, bahwa usaha yang mereka rintis dengan modal sendiri dengan menggerakkan sumber daya yang mereka miliki dan mengedepankan kaum perempuan diakui dunia sebagai sebuah proyek memberantas kemiskinan. Atas prestasi tersebut, mereka memperoleh Nobel Perdamaian.
Grameen Bank berawal dari kegelisahan M. Yunus melihat perempuan miskin, sistem sosial-budaya yang patriarki, yang memantapkan langkah M.Yunus untuk berkomitmen menjalankan proyek kredit mikro Grameen Bank hanya kepada perempuan. Semangatnya kian bertambah menegtahui bahwa dalam sistem perbankan konvensional ternyata juga begitu bias gender.
Grameen Bank telah mampu membuktikan bahwa masyarakat miskin dan kaum perempuan mampu mandiri mengubah nasibnya dengan memberdayakan kemampuan artistik dan kreatif yang mereka miliki dalam merealisasikan kesejahteraan masing-masing. Bahkan sebagai negara yang sering dilanda bencana alam, para anggota Grameen Bank tetap mampu bangkit kembali setiap bencana berlalu dan dapat melunasi semua pembiayaan yang mereka terima setelah recovery.
Hal serupa, mengedepankan kaum perempuan dalam pengembangan usaha mikro pernah sukses di Indonesia dengan Program PPKKP (Pusat Pelayanan Kredit Koperasi Pedesaan). Program PPKP bermula dari proyek QTA-46 yang merupakan program bantuan kerjasama Pemerintah Belanda melalui Rabobank Foundation dengan Pemerintah Indonesia c.q. Departemen Koperasi. Proyek QTA-46 dimulai sejak tahun 1979 di daerah Jawa Barat dan Yogyakarta.
Pada tahun 1988, program ini diintegrasikan ke Bank Bukopin dengan nama PPKP. Program PPKKP, kemudian dikembangkan ke Provinsi Lampung, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Sulawesi Selatan. Dengan demikian, enam provinsi menjadi daerah operasi program ini. Kerjasama dengan Rabobank Foundation ini berakhir pada tahun 1991. Dengan berakhirnya proyek ini, maka pembiayaannya dilanjutkan oleh Bank Bukopin dengan dana sendiri dan tabungan anggota kelompok.
Pada tahun 1991 itu juga, Bank Bukopin bekerjasama dengan Bank Indonesia menjalankan program PPKKP dalam rangka pengembangan program PHBK dengan membuka wilayah kerja baru, yaitu Jabotabek. Penyaluran kredit untuk wilayah Jabotabek tersebut mendapat kredit likuiditas dari Bank Indonesia.
Sasaran program PPKKP ini diarahkan untuk membiayai usaha-usaha produktif dari para anggota KUD yang tergabung dalam kelompok-kelompok. Bidang usaha produktif yang dilayani di antaranya meliputi bidang usaha pertanian, perdagangan kecil, kerajinan, dan industri kecil.
Metode pemberian pembiayaan pada program PPKKP ini adalah Bank Bukopin menyediakan modal awal kepada KUD untuk jangka waktu lima tahun dengan masa tenggang satu tahun. Kemudian KUD memberikan pinjaman kepada anggota melalui Kelompok dengan jangka waktu pinjaman maksimal 6 bulan atau satu musim tanam untuk pertanian. Dasar pinjaman adalah kelayakan usaha anggota kelompok. Jaminan pinjaman adalah dalam bentuk apa saja yang dimiliki oleh anggota kelompok dengan resiko tanggung renteng secara bersama anggota kelompok, jika ada pinjaman anggota yang macet.
Program PPKKP ini berjalan dengan baik, dan menjadi pembelajaran bagi KUD dan masyarakat pelaku usaha mikro dalam menjalankan sebuah organisasi dan administrasi usaha pada tingkat paling bawah. Dengan pola tanggung renteng pada anggota Kelompok, tingkat pengembalian kredit lebih dari 99%.
Namun, seiring dengan perubahan status Badan Hukum Bank Bukopin dari Koperasi menjadi Perseroan Terbatas pada tahun 1993, program PPKKP ini tidak dilanjutkan lagi, tetapi hanya menunggu penyelesaian dari pembiayaan yang sudah berjalan. Hal ini dilakukan, karena dinilai biaya operasional yang dikeluarkan besar, sedangkan return on investment yang diperoleh Bank Bukopin sebagai sebuah persero tidak terlalu besar.
Dengan demikian, melihat keberhasilan yang dicapai oleh Grameen Bank hingga mendapatkan pengakuan dunia dan Program PPKP yang pernah sukses di Indonesia selama tahun 1979-1993, membuktikan bahwa kaum perempuan jika diberi kepercayaan untuk mengelola usaha, maka dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga dan dapat menjadi bagian pembangunan ekonomi inklusif.
Sebagaimana yang pernah disampaikan oleh Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani pada acara Side Event The 66 Session of The Commission on The Status of Woman, 16 Maret 2022 secara virtual, "Sejujurnya, jika melihat pemulihan ekonomi di Indonesia tahun lalu 2021 yang cepat, kinerja perbankan yang banyak menyalurkan ke usaha kecil menengah sebenarnya cukup luar biasa. Â Dan itu menunjukkan bahwa jika perempuan diberi kesempatan seperti ini, biasanya kinerja mereka relatif baik dan mereka sangat tangguh."
 MERZA GAMALÂ
- Pengkaji Sosial Ekonomi Islami
- Author of Change Management & Cultural Transformation
- Former AVP Corporate Culture at Biggest Bank Syariah
