Selain itu, ada berbagai agenda strategis lainnya, yang perlu didorong, seperti: 1) Rekrutmen CPNS 2018, perampungan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pengembangan talent pool ASN nasional; 2) Implementasi Perpres 54 tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi tahun 2019-2020, dan pengawasan berbasis meryt sistem; 3) Marchinery of Government, implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-government-join programme dengan pemerintah Korea), dan pengintegrasian e-planning, e-budgetting dan e-reporting; serta 4) Penguatan pelayanan publik melalui mall pelayanan publik dan inovasi pelayanan publik.
Semua agenda tersebut perlu dikawal secara sinergis oleh seluruh struktur dan rentang birokrasi dari pusat hingga ke daerah. Semua harus berjalan dengan baik karena SDM aparatur memiliki peran yang sangat sentral dalam reformasi birokrasi.
Oleh karenanya, perlu dilakukan investasi pengembangan SDM yang komprehensif sehingga ASN mampu menjadi penggerak reformasi birokasi. Investasi dalam pengembangan SDM ini adalah tugas besar yang harus jalankan di daerah, untuk menjamin pembangunan administrasi dan reformasi birokrasi yang mengarahkan bangsa dan negara mewujudkan cita-cita luhur kemakmuran rakyat.
