Hasim Adnan
Brosis, ada yang tahu apa hubungan Sosis dan Reklamasi ? penulis bisa menebak bahwa jawaban terbanyak terkait[caption caption="Sosis reklamasi (sekedarcatatan.net dan megapolitan.kompas.com)"][/caption] pertanyaan itu adalah: tak ada hubungan sama sekali. Tapi perlu penulis sampaikan, mulai sekarang sejarah akan mencatat bahwa ternyata ada satu benang yang menyambungkan antara keduanya.
Pertanyaan yang mungkin muncul dalam benak pembaca adalah, dari mana penulis bisa menemukan benang penyambung antara Sosis dan Reklamasi? Sebab kalau saja penulis tidak bisa membuktikan itu, bisa jadi penulis akan dianggap ngaco—istilah yang disematkan Ahok ke BPK—karena tak ada logika yang bisa mengkonfirmasi adanya hubungan keduanya.
Nah, supaya tak ada prasangka negatif, penulis akan mencoba menyusun pembuktian secara kronologis. Benang penyambung itu bermula dari rilis yang disampaikan oleh Wakil Gubernur Jawa Barat, Dedy Mizwar, terkait banyaknya jalanan yang rusak akibat lalu lalang truk-truk besar yang mengangkut material untuk reklamasi teluk Jakarta.
Berangkat dari rilis tersebut, sebenarnya sudah mulai tampak benang penyambung sebagaimana penulis maksdukan. Yup betul, umum diketahui bahwa Dedy Mizwar, aktor gaek yang sekarang menjabat Wakil Gubernur Jawa Barat itu, adalah salah satu duta iklan sebuah produk makanan kesukaan sebagain anak-anak, berupa Sosis. Persis dititik inilah, dimulainya hubungan Sosis dengan Reklamasi.
Jurus Kelit dan Siasat Kampanye
Tidak seperti biasanya, Dedy Mizwar merilis kondisi Jawa Barat. Jarangnya Duta Sosis ini muncul di media dalam kapasitasnya sebagai Wakil Gubernur bisa dimaklumi mengingat posisinya sebatas pembantu Gubernur. Namun, sependek pengetahuan penulis, aktor yang juga dikenal sebagai pemeran Naga Bonar ini, perlahan tapi pasti mulai muncul kepermukaan.
Sah-sah saja, jika Demiz, demikian landihanbarunya yang penulis dengar, tampaknya sedang berusaha menampakkan dirinya sebagai pejabat publik, yang naga-naganya berminat juga untuk menjadi Balon Gubernur Jawa Barat jelang helatan Pilgub pada tahun 2018 nanti. Dan penulis melihat apa yang dilakukan Demiz, sebagai sesuatu yang cukup pintar dalam memanfaatkan momentum terkait isu moratorium reklamasi pantai utara Jakarta.
Hal demikian bisa dibaca dari pernyataan Demiz sebagaimana dimuat oleh berbagai media massa berikut ini:
"Memang dampak langsung reklamasi Pantai Utara Jakarta secara langsung tidak kami terima, tetapi dari material yang diangkut ini oleh truk-truk besar, jalanan hancur, masyarakat kami jadi dirugikan. Belum penyakit ISPA, ya kan, karena debu yang luar biasa. Kalau hujan, beceknya juga luar biasa," ujarnya. (Lihat: Â regional.kompas.com/read/2016/04/21/18512001/Wagub. Jabar.Jalan.di.Bogor.Rusak. akibat.Reklamasi.Teluk.Jakarta.)
Sayangnya usaha Demiz di atas, tidak lantas bisa menutupi kenyataan apa yang sebenarnya tengah terjadi. Ingin ditegaskan bahwa sebenarnya Demiz tengah lempar batu sembunyi tangan terkait rusaknya jalanan yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah Jawa Barat. Rilis yang disebarkannya pun, tak bisa dengan mudah mengelabui penglihatan publik (bac: penulis) bahwa terlah terjadi pembiaran terhadap pengrusakan sarana publik berupa jalan.
Penulis katakan demikian, karena sebenarnya kerusakan jalan yang diakibatkan karena seringnya dilalui oleh truk-truk besar yang mengangkut material untuk reklamasi teluk Jakarta tersebut bisa diantisipasi bila hukum ditegakan secara kosekuen dan konsisten. Dengan kata lain, mengapa pemerintah provinsi Jawa Barat tidak menindak atau menghentikan truk-truk yang secara kasat mata melanggar ketentuan mengenai batas tonase muatan?.
Belum lagi bila mempertimbangkan bahwa hingga saat ini jalan (baca: transportasi darat) dan mungkin untuk beberapa dasarwasa ke depan masih jadi primadona karena memilik keunggulan dalam faktor aksesibilitas dan mobilitas. Menjadi tidak mengherankan bila prasarana jalan dari masa ke masa mengalami pembebanan (volume lalulintas dan beban sumbu) yang terus meningkat.
Berangkat dari pemahaman demikian, bukankah sejatinya pemerintah provinisi terus mengupayakan agar jalan yang tersedia harus memperhatikan aspek kapasitas maupun daya dukung seiring dengan perkembangan teknologi. Karena dengan kemampuan kendaraan yang lebih baik, sebagian pengguna jalan, wabil khusus jenis kendaraan angkutan barang (operator) memiliki cara pandang  bahwa membawa muatan sebanyak-banyaknya dalam satu kali lintasan akan memberikan keuntungan yang lebih.
Cara pandang di atas mau tidak mau akan berdampak pada beban sumbu kendaraan, sebagaimana yang termaktub dalam dalam buku Pedoman Tata Cara Perencanaan Perkerasan Jalan yang ditetapkan Ditjen. Bina Marga, akan mengalami pergeseran. Nah, poin inilah yang kemudian jangan sampai terlupakan oleh setiap pemangku kebijakan (dalam konteks ini pemerintah Provinsi Jawa Barat).
Bila terjadi kesalahan dalam menetapkan parameter perancangan jalan maka konsekuensinya berakibat pada hasil rancangan teknis di lapangan yang tidak bisa memberikan kebutuhan pengguna jalan secara optimal, sehingga sangat mungkin terjadi over/under design. Nah bila benar itu terjadi, maka bisa mengkibatkan terjadinya kecelakaan, hambatan-hambatan, dan ketidaknyamanan perjalanan, yang pada ujungnya berimbas pada tingginya biaya operasi kendaraan bagi pengguna dan pemeliharaan jalan bagi pemerintah.
Penulis tidak berpretensi untuk mendeskriditkan apa yang dilakukan oleh Demiz dalam kapasitasnya sebagai Wakil Gubernur yang menyenggol proyek reklamasi sebagai tertuduh tunggal rusaknya jalanan yang dilintasi truk-truk besar bermuatan material Reklamasi Teluk Jakarta. Hal ini penulis lakukan lebih karena keinginan melihat pembangunan di Jawa Barat lebih maju. Soal penulis membuat sub tema yang seolah menilai apa yang dirilis Demiz sebagai jurus kelit dan siasat kampanye jelang Pilgub Jabar tahun 2018, anggap saja sebagai angin lalu. Cag, ah. ***
