Banyak masyarakat mengharapkan bantuan Pemerintah bisa merata untuk seluruh rakyat. "Aturan Lockdown itu kan masyarakat dijamin segala kebutuhannya! Ini dilakukan PPKM, tapi masyarakat tidak dijamin, tidak dikasih makan." Begitu komentar netizen di media sosial.
Baik, mari kita pelajari lebih lanjut kebijakan ini.
Karantina Wilayah (Lockdown)
Aturan terkait karantina wilayah telah diatur dalam UU 6/2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan. Aturan terkait karantina wilayah dijelaskan dalam Pasal 53, Bab VII. Dalam aturan itu diatur sejumlah poin terkait. Yaitu bahwa karantina wilayah merupakan bagian respons dari kedaruratan kesehatan masyarakat.Â
Karantina wilayah dilaksanakan kepada seluruh anggota masyarakat di suatu wilayah apabila dari hasil konfirmasi laboratorium sudah terjadi penyebaran penyakit antaranggota masyarakat di wilayah tersebut.
Anggota masyarakat yang dikarantina tidak boleh keluar masuk wilayah karantina. Serta selama masa karantina wilayah ternyata salah satu atau beberapa anggota di wilayah tersebut ada yang menderita penyakit kedaruratan kesehatan masyarakat yang sedang terjadi maka dilakukan tindakan Isolasi dan segera dirujuk ke rumah sakit.
Konsekuensi berlakunya aturan itu adalah selama dalam karantina wilayah, kebutuhan hidup dasar orang dan makanan hewan ternak yang berada di wilayah karantina menjadi tanggung jawab Pemerintah pusat.
Karantina wilayah atau lockdown jelas bukan pilihan yang baik. Anggaran Pemerintah untuk penanggulangan covid, pengobatan gratis, vaksin gratis dan berbagai subsidi untuk pemulihan ekonomi saja sudah luar biasa besarnya. (Baca juga: Sering Dicaci, Ternyata ini Daftar Bantuan Pemerintah Saat Pandemi).
Apalagi saat ini ekonomi terpuruk karena sektor bisnis yang hancur, otomatis penerimaan pajak pun berkurang.
Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM)
Jokowi menngungkapkan bahwa Pemerintah serius menangani krisis kesehatan akibat pandemi Covid-19. Namun, Pemerintah juga punya tugas menyelesaikan krisis perekonomian pada saat yang sama.
