Reputasi Pemerintah Terhadap Serangan Hacker

Pada Era Globalisasi seperti saat ini, bermacam-macam media yang bervariasi kian berembang sebagai sarana komunikasi untuk mendapatkan informasi. 

Banyak perusahaan/instansi dan juga bidang kerja yang memanfaatkan hal ini sebagai alat atau wadah mereka sebagai media mereka untuk menyampaikan informasi penting kepada khalayaknya. 

Maka dari itu, penggunaan suatu media sebagai sarana komunikasi dan informasi juga tentu memiliki dampak terhadap reputasi suatu perusahaan/instansi yang bersangkutan. 

Definisi reputasi dikutip dari artikel oleh Jamal, J. menurut Fombrum (1996, 2012) merupakan representasi yang datang dari aksi suatu organisasi di masa lalu yang akan menentukan prospek masa depan dari organisasi tersebut yang mendeskripsikan daya tarik utama dari organisasi dibandingkan dengan yang lainnya. 

Reputasi baik atau positif penting untuk dibangun dan dipertahankan oleh suatu organisasi untuk membangun kepercayaan publiknya yang nantinya akan mempengaruhi kesuksesan organisasi tersebut. 

Oleh karena itu, suatu instansi/organisasi perlu untuk mengelola reputasi yang dimilikinya, termasuk saat terjadi krisis yang melanda. Contoh kasus yang belum lama ini terjadi adalah adanya kasus kebocoran data yang dialami oleh Pemerintahan Indonesia oleh hacker bernama Bjorka.

Dilansir dari Purwakarta News, Bjorka diduga merupakan seseorang atau sekelompok hacker yang meretas situs pemerintahan Indonesia seperti Kominfo. Bjorka juga mengklaim bahwa dirinya telah berhasil mencuri dokumen rahasia milik negara yakni milik Badan Intelijen Negara (BIN). 

Selain itu, ia juga mengaku telah menjual data pemerintah kepada suatu situs bernama breached.to. Data ini antara lain data pengguna Indihome, data kartu SIM, data KPU, dan juga data surat menyurat rahasia milik Presiden dan para pejabat penting di Indonesia. Tidak hanya itu, baru-baru ini Bjorka juga mengancam akan meretas data milik MyPertamina. 

Dengan adanya kasus ini, tentu sangat berdampak pada reputasi pemerintahan yang terancam. Hal ini dikarenakan bahwa dengan adanya data penting yang bersifat rahasia milik pemerintahan yang bocor ke tangan orang lain mengindikasikan bahwa sistem keamanan siber yang dimiliki oleh pemerintahan Indonesia masih tergolong lemah. 

Terlebih lagi, kasus peretasan dan kebocoran data ini bukan kasus yang pertama kali terjadi oleh pemerintah Indonesia. Pada tahun 2014, kebocoran data KPU sempat menjadi sorotan masyarakat karena hacker diklaim telah menjual sebanyak 2,3 juta data pada situs forum dark web.