Mohon tunggu...
Lestarisiana
Fiksiana
Cerbung Cerpen Horor Puisi Roman
Halo Lokal
Bandung Joglosemar Makassar Medan Palembang Surabaya
Humaniora
Bahasa Filsafat Pendidikan Seni Sosbud
Inovasi
Gadget Nature Otomotif
Lyfe
Beauty Book Diary Film Games Healthy Hobby Home Humor Love Music Parenting Worklife
Money
Entrepreneur Financial
New World
Artificial intelligence Cryptocurrency Metaverse NFT
Olahraga
Atletik Balap Bola Raket
Ruang Kelas
Ilmu Alam & Tekno Ilmu Sosbud
Travel Story
Foodie Trip
Video
Vox Pop
Hukum Kebijakan Politik
Lagi Rame!
Reshuffle Kabinet Merah Putih
17+8 Tuntutan Rakyat
Pejabat dan Lidahnya yang Tak Terkontrol
Solidaritas Warga(net) ASEAN: SEAblings
Affan Kurniawan. Remember His Name!
Demokrasi Jalanan: Ketika Kedaulatan Rakyat Menjadi Nyata
Kamu pasti suka!
Melanie Putri Marbun 121231044
Melanie Putri Marbun 121231044 Mohon Tunggu... MAHASISWA - UNIVERSITAS DIAN NUSANTARA (UNDIRA) Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial

Melanie Putri Marbun 121231044, Universitas Dian Nusantara, Fakultas Ekonomi Bisnis dan Ilmu Sosial, Jurusan Akuntansi, Dosen Prof. Dr. Apollo Daito, M,Si.Ak UNDIRA

Selanjutnya

Tutup

Pendidikan

diskursus penyusutan aktiva berdasarkan uu no 7 hpp pasal 11, sd 11 a dan pmk 072

23 April 2025   20:01 Diperbarui: 23 April 2025   20:01 119
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
sumber dari PMK
sumber dari PMK
sumber dari PMK
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Guidelines, G. A. (n.d.). Chapter 19 -- Depreciation Costs. 1--19.

Harta, A., & Berwujud, T. A. K. (2022). Peraturan Menteri Keuangan Nomor 72 Tahun 2023 Penyusutan Harta Berwujud dan/atau Amortisasi Harta Tak Berwujud. 3.

https://www.pajak.go.id/id/peraturan/penyusutan-harta-berwujud-danatau-amortisasi-harta-tak-berwujud

https://peraturan.bpk.go.id/Details/257823/pmk-no-72-tahun-2023#:~:text=PMK.01%2F2021-,Peraturan%20Menteri%20ini%20mengatur%20tentang%20ketentuan%20umum%2C%20penyusutan%20harta%20berwujud,atau%20pemberitahuan%20kepada%20direktur%20jenderal

Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI

HALAMAN :
  2. 1
  3. 2
  4. 3
LIHAT SEMUA
Mohon tunggu...

Lihat Konten Pendidikan Selengkapnya
Lihat Pendidikan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
TAG

peraturan pemerintah

pajak

amortisasi

akuntansi

keuangan

penyusutan

humaniora

pendidikan
Daftarkan email Anda untuk mendapatkan cerita dan opini pilihan dari Kompasiana
icon
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Batalkan Laporkan
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Akun Terverifikasi
Diberikan kepada Kompasianer aktif dan konsisten dalam membuat konten dan berinteraksi secara positif.
Pelajari selanjutnya.