Tanggal 29 Oktober 2019 kemarin, tirto.id membahas tentang obat ARV (Antiretroviral) yang digunakan untuk memperlambat perkembangan HIV di laporan indepthnya. Salah satu tulisan yang dirilis terkait ini berjudul "Rapor Merah Penanganan HIV dan Dugaan Korupsi ARV".
Laporan ini dibuka dengan cerita seorang ODHA (Orang Dengan HIV/AIDS) yang biasanya mendapatkan ARV kombinasi Tenofovir, Lamivudin, dan Efavirenz (TLE) dalam bentuk Fixed Dosed Combination (FDC) yang hanya perlu diminum 1 butir sekali, kini mendapatkan obat yang bentuknya pecahan. Obat tersebut adalah Tenofovir 1 butir, Lamivudin 2 butir, dan Evavirenz 1 butir. Alhasil, dia jadi lebih ribet mengingat jadwal minum yang harus dibagi siang-malam.
Sayangnya, obat pecahan ini menimbulkan efek samping yang tidak diharapkan pada pasien. Beliau mengalami pusing dan ruam kulit. Ketika kontrol, beliau mendapatkan kembali ARV kombinasi yang bentuk FDC. Pasien diberitahu oleh petugas bila ARV kombinasi yang bentuk FDC stoknya hanya sedikit sekali.
Kok bisa?
Untuk menjawabnya, reporter tirto.id mengajak pembaca untuk mengalihkan perhatian pada sistem pengadaan obat ARV ini. FDC TLE diproduksi perusahaan farmasi di India. Pemasarannya di Indonesia dilakukan secara tunggal oleh PT Kimia Farma. Per Juli 2018, PT Indofarma Global Medika mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Merek dagangnya Telura. Diproduksi PT Mylan, India.
Pada tahun 2018, PT Kimia Farma dan Indofarma tak sepakat dengan harga yang ditawarkan Kementerian Kesehatan (Kemenkes). Pemenang juga tak didapat saat Kemenkes menggelar lelang terbatas.Â
Jadilah terdapat kelangkaan stok. Untuk menyikapi ini, Kemenkes membeli ARV bentuk pecahan dengan harga di atas pasaran internasional. BUMN farmasi tersebut menjadi pihak yang diuntungkan. Sementara Kemenkes tidak punya jalan lain karena obat harus terus tersedia.
Oktober 2018 lalu, Kejaksaan Agung (Kejagung) mengusut indikasi kasus dugaan korupsi penggelembungan dana pengadaan obat HIV/AIDS oleh PT Kimia Farma Trading & Distribution terkait tender di Kementerian. Juli lalu, kasus ini masih belum berkembang jauh. Kejagung fokus pada dugaan korupsi pengadaan obat, vaksin, dan perbekalan kesehatan atau penyediaan obat AIDS dan PMS tahap I pada Kemenkes tahun anggaran 2016.
Di laporan lain yang berjudul "Obat ARV Senilai Rp 2,8 Miliar Kadaluarsa di Tangan Kemenkes" yang dirilis pada 31 Oktober 2019, diceritakan beberapa orang ODHA mendapatkan obat ARV pecahan yang nyaris kadaluarsa. Ada seorang pasien yang mendapatkan obat dengan bulan kadaluarsa pada Juni. Padahal dia mendapatkan obat tersebut pada bulan Juni.
Pihak puskesmas mendapat instruksi kalau mereka memang diminta atasannya untuk mengeluarkan obat pecahan yang hampir kadaluarsa itu terlebih dahulu. Bila sudah habis, maka pasien baru diberi FDC. Namun ketika Tirto.id konfirmasi ke Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung (P2PML) Kemenkes, mereka membantahnya.
Padahal, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap penatausahaan dan cek fisik Tim BPK per tanggal 12 Maret 2019, terdapat obat ARV jenis EFV 600mg yang kedaluwarsa senilai Rp2.857.275.000. Rinciannya, terdiri dari 14.940 botol yang harga beli per botolnya Rp191.250, dan tanggal kedaluwarsa 1 Maret 2019.
