Bahkan, mungkin mereka tidak pernah berfikir bahwa program FCL, yang sampai bulan November 2018 kemarin menghabiskan dana lebih dari 13 Milliar rupiah, ini yang menjadi salah satu beban dari PT. Pos Indonesia yang menyebabkan ditundanya pembayaran gaji pegawainya.
Sebelum ada FCL, pegiat literasi bisa berdaya upaya untuk melakukan kegiatan mereka. Mereka memang terbeban dengan ongkos kirim yang mahal. Namun mereka memiliki jalan keluarnya sendiri.
Seorang teman, yang 'hobi' mengumpulkan buku-buku layak pakai untuk dikirim ke sekolah dan perpustakaan di luar Jawa, menjual cokelat dan teh untuk biaya mengirimkan buku itu.Â
Teman lain yang memiliki TBM di kaki gunung Tangkuban Perahu, dengan senang hati berbagi biaya pengiriman buku ke TBM-nya. Kadang, dia sendiri yang menyewa mobil pick up untuk menjemput buku-buku yang ditawarkan oleh donatur. Artinya, ongkos kirim buku memang mahal. Namun itu bukan berarti tidak bisa diupayakan, kan?
Jadi menurutku, bila memang program FCL belum bisa membuat aturan yang nyaman untuk pegiat literasi dan efisien untuk menyandang dana, sebaiknya dihentikan saja dulu program itu. Program bisa digodog dengan lebih matang dan lebih baik.
Tapi mau digodog sampai kapan? Dan bagaimana nasib anak-anak yang ada di daerah pinggiran dan 3T untuk bisa menikmati buku?
Hei, bukankah setiap kabupaten/kota memiliki Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah? Mereka kan menaungi perpustakaan desa yang tersebar di seluruh penjuru nusantara.Â
Salah satu alokasi wajib dari dana desa adalah untuk membuat perpustakaan. Dari berdesa.com, Menteri Pembangunan Desa Tertinggal dan Transmigrasi, Eko Putro Sandjojo, menegaskan hal tersebut dan melakukan penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Perpustakaan Nasional RI.
Jadi, daripada mendesak PT. Pos untuk mengembalikan program FCL, menurutku sebaiknya kita desak pemerintah desa untuk membangun perpustakaan. Atau kalau perpustakaan sudah ada, kita desak untuk membuatnya lebih bagus.
Perpustakaan Nasional sendiri juga sudah menyanggupi untuk mengakomodasi bacaan yang dibutuhkan oleh masyarakat pedesaan. Pak Syarif Bendo, Kepala Perpustakaan Nasional RI, berkata bahwa beliau akan mengadakan pertemuan antara Kemendes, penerbit, dan penulis untuk membahas mekanisme membawa konten buku supaya bisa sampai ke daerah pedesaan. Desa hanya diminta untuk menyiapkan infrastruktur. Sedangkan buku dan kontennya, akan disediakan oleh Perpusnas.
Jadi, kita biarkan pemerintah menunaikan kewajibannya untuk mencerdaskan anak bangsa. Kalau kita mau ikut serta, gunakan daya dan upaya yang bisa kita usahakan. Kalau tidak mau berusaha, ya lakukan apa yang mampu dilakukan.
