Analisis Terhadap Artikel "Dampak Perceraian dan Pemberdayaan Keluarga Studi Kasus di Kabupaten Wonogiri", Jumal Buana Gender PSGA LPPM IAIN Surakarta

Demikian juga dengan semakin pesatnya perkembangan mediator baik melalui lembaga peradilan maupun di luar lembaga peradilan yang berusaha mendamaikan para pihak ketika terjadi perselisihan dalam perkawinan. Tidak kalah pentingnya juga peranan pengacara atau advokat dalam mengerem angka percaraian dengan memberikan pelayanan sebelum para pihak memutuskan maju ke meja hijau di pengadilan, tetapi kuasa hukum berusaha untuk mendamaikan para pihak sampai seoptimal mungkin. Ada upaya untuk mengerem tingkat perceraian yang terjadi seperti di daerah Bulukerto dengan menerapkan denda yang tinggi, sehingga warga mengurungkan niatnya untuk bercerai, tradisi ini sudah melembaga, bahkan menjadi hukum adat di daerah tersebut. 

Berbicara perceraian dipersulit juga dilakukan tidak hanya di jajaran kecamatan, tetapi juga di tingkat desa ada daerah yang memberlakukan adanya pengutan agar orang yang akan bercerai akan berpikir karena harus membayar sejumlah uang. Tujuannya adalah agar orang akan bercerai mengurungkan niatnya dan kembali dalam keluarga yang tentram dan damai. Seperti halnya di kecamatan Bulukerto, bahkan ada istilah denda bagi orang yang akan bercerai. Dari sisi yang lain dari pihak Pengadilan Agama tidak lagi menyertakan persyaratan untuk mengajukan perceraian berupa pengantar dari desa. Dari adanya prosedur demikian menyebabkan angka perceraian semakin meningkat, karena dari sisi prosedur akan semakin mudah orang mengajukan gugatan ke pengadilan untuk berusaha bercerai. Apakah yang terjadi di Kecamatan Bulukerto adalah produk Badan Pengawas Desa (BPD) atau hanya hukum adat setempat yang berjalan di sana. Sanksi kepada masyarakat yang melakukan perceraian, sehingga bisa efektif mengerem angka perceraian di daerah tersebut

Di buat oleh 

Meirda Maris Nur Rohmah/ 232121050 / HKI 4B