Meningkatkan Efisiensi Pelayanan KTP Melalui Business Process Reengineering (BPR) di Sektor Pemerintahan

Implementasi e-KTP Digital: Aplikasi e-KTP memungkinkan akses data melalui smartphone, mengurangi kebutuhan KTP fisik.

Perubahan ini mencerminkan upaya modernisasi dengan mendigitalkan sistem dan menghilangkan tahapan yang tidak efisien. Mendaftar secara daring dan menghilangkan kebutuhan untuk melalui proses di kantor distrik membuat prosesnya lebih mudah dan cepat,  memberikan pengalaman yang lebih nyaman bagi masyarakat.

Gambar 4 Sistem baru yang diterapkan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa petugas pelayanan memeriksa kelengkapan berkas permohonan E-KTP. Setelah itu, mereka melakukan verifikasi dokumen. Di kantor Kecamatan Cimahi Selatan, petugas menggunakan beberapa teknologi, antara lain:

1. Komputer untuk pencatatan dan mengunggah dokumen.
2. Kamera perekaman untuk mencetak E-KTP dan Kartu Keluarga (KK).
3. Printer untuk mencetak surat dan sertifikat lainnya.

Kesimpulan

Penerapan BPR dan digitalisasi di sektor pemerintahan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas layanan. Dengan mengurangi ketergantungan pada sistem manual dan meningkatkan aksesibilitas, diharapkan pelayanan publik dapat menjadi lebih cepat, akurat, dan ramah pengguna. Di masa mendatang, pemerintah perlu terus berupaya mempercepat transformasi digital guna memenuhi kebutuhan masyarakat yang terus berkembang dan Meningkat. Dalam Penerapan Business Process Reengineering (BPR) dan digitalisasi dalam pelayanan KTP di Kecamatan Cimahi Selatan menunjukkan hasil yang positif. Dengan menyederhanakan prosedur, mempercepat proses, dan memanfaatkan teknologi digital, efisiensi serta kualitas pelayanan publik dapat meningkat secara signifikan. Langkah ini tidak hanya mengurangi beban kerja instansi pemerintah, tetapi juga memberikan pengalaman yang lebih baik bagi masyarakat.  

Rekomendasi

1. Pemerintah perlu mempercepat integrasi digital dalam pelayanan KTP dengan mengembangkan aplikasi daring untuk pengajuan dan pelacakan permohonan.

2. Pelatihan bagi petugas kecamatan harus dilakukan untuk memaksimalkan pemanfaatan teknologi.

3. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai penggunaan layanan digital perlu ditingkatkan untuk memastikan adopsi yang lebih luas.

4. Evaluasi dan pengawasan berkala terhadap sistem yang baru diterapkan perlu dilakukan untuk memastikan kualitas pelayanan tetap optimal.