Korupsi BSPS Sumenep: 4 Orang Jadi Tersangka, Negara Rugi Rp26 M

SURABAYA - Kejaksaan Tinggi Jawa Timur (Kejati Jatim) menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS) di Kabupaten Sumenep. Kerugian negara akibat praktik ini ditaksir mencapai lebih dari Rp 26,3 miliar.

Keempat tersangka langsung ditahan di Rutan Kejati Jatim selama 20 hari ke depan, terhitung sejak Selasa (14/10/2025), setelah menjalani pemeriksaan intensif.

Identitas Para Tersangka

Penyidik Pidana Khusus Kejati Jatim menjerat para pelaku yang memiliki peran berbeda dalam skandal program bedah rumah ini. Mereka adalah:

• RP, selaku Koordinator Kabupaten Program BSPS Sumenep.

• AAS dan MW, keduanya merupakan fasilitator lapangan.

• HW, yang berperan sebagai pembantu fasilitator.

Asisten Pidana Khusus Kejati Jatim, Wagiyo, menyatakan bahwa penetapan tersangka dan penahanan didasarkan pada alat bukti serta kesaksian yang dinilai telah mencukupi oleh tim penyidik.

Modus Operandi Pemotongan Dana

Praktik korupsi ini dilakukan dengan cara memotong dana yang seharusnya diterima utuh oleh ribuan warga penerima bantuan. Menurut Wagiyo, para tersangka melakukan pemotongan dengan dalih biaya administrasi dan komitmen.

"Per penerima, dana dipotong untuk modus pembuatan laporan dan komitmen fee," jelas Wagiyo.

Rincian pemotongan yang dibebankan kepada setiap penerima adalah sebagai berikut:

• Rp 3,5 juta hingga Rp 4 juta untuk commitment fee.

• Rp 1 juta hingga Rp 1,4 juta untuk biaya pembuatan laporan.

Hasil penghitungan sementara menunjukkan kerugian keuangan negara mencapai lebih dari Rp 26,3 miliar. "Angka pastinya masih dihitung BPK," ujar Wagiyo menambahkan.

Skala Program BSPS di Sumenep

Pada tahun 2024, pemerintah pusat mengalokasikan anggaran yang sangat besar untuk program BSPS di Kabupaten Sumenep, yakni lebih dari Rp 109 miliar.

Dana tersebut ditujukan untuk 5.490 penerima manfaat yang tersebar di 143 desa pada 24 kecamatan. Setiap penerima seharusnya mendapatkan alokasi Rp 20 juta, dengan pembagian Rp 17,5 juta untuk pembelian material bangunan dan Rp 2,5 juta untuk upah tukang.