Pernyataan ini menimbulkan pertanyaan baru mengenai efektivitas koordinasi dan pengawasan di tingkat kecamatan. DPRD Sampang berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh aduan ini dengan memanggil pihak-pihak terkait, termasuk para Pj Kades dan dinas terkait, guna mencari titik terang atas pemecatan massal perangkat desa dan dugaan pelanggaran prosedur anggaran. Publik kini menanti langkah konkret dewan untuk memastikan supremasi hukum dan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat desa.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana. Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI