Harmoni pembangunanÂ
Terdapat tiga pra syarat untuk menerapkan konsep ini, yaitu demokrasi, keadilan, dan keberlanjutan. Demokrasi, berarti segala pembangunan harus melibatkan partisipasi masyrakat. Penduduk setempat dimana lokasi pembangunan dikerjakan, diajak merumuskan kebijakan. Cukup beralasan sebab pembangunan diperuntukkan masyarakat. Mereka mengetahui persis akan kebutuhannya. Selain itu, juga diperlukan transparansi dan akuntabilitas publik guna melaporkan perkembangunan pembangunan sesuai kehendak semua pihak Jangan sampai ada ketidaksesuai antara laporan dan kenyataan, sebab bisa jadi bom waktu. Kedua, keadilan. Keadilan menuntut upaya pembangunan  mendistribusikan kebermanfaatan yang proporsional kepada semua pihak.Â
Keterbukaan akses, kualitas sarana, hingga peluang yang sama diberikan kepada, Â bukan hanya generasi saat ini, melainkan juga generasi yang akan datang. Semua kelompok masyarakat mesti merasakan dampak pembangunan yang merata. Ketiga, keberlanjutan. Prasyarat ini mendorong pembangunan yang visioner, jangka panjang. Pembangunan yang berkelanjutan ialah pembangunan yang serius memproyeksikan dampak di masa depan sehingga kegiatannya memperhatikan efisiensi, mencari upaya alternatif, produksi dan teknologi yang bersih, hingga pola pembangunan yang hati-hati dan arif. Ketiga prasyarat ini harus menjiwai segala program pembangunan. ( Sonny, 2002).
Konsep green econmy mutlak diperlukan mengingat bukan hanya karena  dunia tengah serius  memperhatikan dampak sosial dan lingkungan hidup di abad 21, tetapi juga karena kehidupan manusia dan alam juga akan diisi oleh generasi yang akan datang, yang karenanya perlu disegerakan dan dapat terwujud hanya dengan komitmen politik tinggi para regulator, perubahan cara pandang terhadap alam, serta kesadaran akan masa depan umat manusia. Besar harapan, Kabinet Indonesia Maju yang baru selalu memadukan sektor pembangunan dengan pendekatan sosial dan pendekatan lingkungan. Semoga!
Note: tulisan telah dipublish pada akhir tahun 2019
