Hubungan yang dibangun antara Yusril dengan Jokowi dan HTI tidak akan ketemu kalau disangkutpautkan dengan politik. Karena baik sebagai pribadi atau pun sebagai Ketua PBB, statement yang dikeluarkan oleh Menteri era Gus Dur, Megawati, dan SBY ini tidak condong hanya ke salah satu pihak baik itu pemerintah atau pun oposisi, melainkan keduanya.
Oleh karena itu, permintaan untuk mundur sebagai pengacara dari HTI adalah pernyataan yang emosional dan kurang tepat. Lagipula, masalah hukum yang ditangani oleh Yusril berkaitan dengan HTI dan kesediannya menjadi penasihat hukum Jokowi-Ma'ruf adalah variabel yang berbeda.
Kalau di persidangan, bisa saja kuasa hukum A yang melawan B, pada kesempatan lain menjadi kuasa hukum B yang melawan A, tentu saja setelah kasus yang dihandle selesai ditangani sesuai kontrak.Â
Ilustrasi tersebut saya gunakan untuk menggambarkan bahwa sebagai advokat, Yusril adalah seorang profesional yang bebas pergi ke mana saja sesuai kehendaknya. Analogi lain, profesi advokat itu mungkin seperti air, bisa berubah-ubah sesuai bentuk wadahnya, tapi sifatnya tetap air.Â
Kesalahan logika yang menyamaratakan antara aktivitas hukum sebagai bentuk dukungan politik sebelumnya pernah terjadi kala Gus Ishom yang notabene adalah Pengurus PBNU ddiminta untuk menjadi saksi ahli di Kasus Ahok tempo dulu. Dari judul saja sebenarnya sudah terlihat, kalau yang akan disampaikan oleh Gus Ishom sebagai ahli adalah pernyataan ilmiah yang jelas tuntunannya. Tapi kenyataannya malah beliau disebut sebagai pendukung Ahok yang notabene seorang kristiani. Jaka sembung makan sop, nggak nyambung sob!
Terakhir, kalau misalnya keputusan Yusril "menyebrang" ke Kubu Jokowi-Ma'ruf didasari oleh motif politik untuk mengamankan suara PBB, tetap saja tidak apple to apple bila disandingkan dengan HTI. Kenapa? Ya karena HTI kan tidak berpolitik, mereka tidak nyoblos, mereka anti demokrasi hehe
Tabik.
