Kenaikan Biaya Hidup dan Isu Ekonomi
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia sedang mengalami dinamika perubahan biaya hidup dan isu ekonomi seperi fluktuasi yang signifikan dalam perbelanjaan kebutuhan barang pokok seperti beras, minyak goreng dan bahan bakar. Fenomena ini diperparah dengan peningkatan presentase pengganguran dan PHK yang terjadi secara massal di Indonesia, tingkat inflasi yang semakin meningkat, dan kebijakan-kebijakan moneter yang dinilai tidak tepat. Hal ini diperkuat denagn penelitian terdahulu oleh Fahmi & Santosa (2021); Lestari (2022) yang menitikberatkan bahwa perubahan indeks harga konsumen tersebut terjadi berdasarkan dampak dari inflasi. Teori lain yang memperkuat analisis ini seperti Diniyah (2022) yang menyatakan pengangguran dipengaruhi oleh berbagai faktor seperi inflasi, upah minimum, IPM, jumlah penduduk, dan pertumbuhan ekonomi. Akibatnya, terjadi hambatan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan sebagai indikasi kesejahteraan sebuah negara yang disebabkan oleh perubahan pola konsumsi dan pengeluaran masyarakat. Hal ini didukung dengan teori Haryo Aswicahyono (2023) Â yang menyatakan salah satu dampak utama inflasi yang tinggiadalah terjadinya penurunan daya beli masyarakat sehingga mengurangi konsumsi rumah tangga dan menekan standar hidup. Kondisi ini akan menciptakan ketidak pastian dalam pasar dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Hal ini juga sejalan dengan teori Boediono (2020) yang mendefinisikan inflasi dalah proses dari kenaikan harga barang dan jasa yang sangat berkaitan dengan perubaan jumlah uang yang beredar dan kebijakan moneter. Teori lain yang mendukung, Manan (2023) menyatakan Inflasi yang mengacu pada kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus akan mempengaruhi daya beli masyarakat, biaya hidup, dan keputusan ekonomi di tingkat individu maupun perusahaan.
Dampak Demonstrasi & Pola Kemiripan dengan Demonstrasi 1998
Solusi Terbaik
Krisis ini berakar pada krisis empati dan tidak adanya tanggung jawab pemerintah yang tegas. Solusi terbaik harus mencerminkan pengakuan bahwa demonstrasi berfungsi sebagai mekanisme korektif krusial dalam demokrasi. Dengan mengambil langkah-langkah di atas, Pemerintah dan DPR tidak hanya meredam krisis jangka pendek, tetapi juga mengambil momentum berharga untuk melakukan reformasi mendasar yang dapat memulihkan legitimasi politik dan membangun kembali kepercayaan publik. Kegagalan merespons akan memperparah krisis kepercayaan, mengancam legitimasi politik, dan menghambat pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.
I. Aksi Cepat (Jangka Pendek): Perubahan Total dan Permintaan Maaf
-
Batalkan Semua Tunjangan Mewah!
DPR harus segera dan tanpa syarat membatalkan semua rencana kenaikan gaji, tunjangan rumah, atau fasilitas baru lainnya yang dianggap berlebihan. Ini adalah bukti pertama dari empati.
Pemerintah dan DPR harus meminta maaf secara terbuka atas kebijakan yang tidak sensitif terhadap kesulitan ekonomi rakyat.
