Ini Caranya Agar Pejabat Indonesia Rajin Baca Buku

Sebagai contoh, syarat menjadi anggota dewan seperti bupati wajib membaca minimal 20 buku. Sedangkan walikota minimal 30 buku, dan gubernur 50 buku. 

Anggota dewan tingkat atas wajib membaca minimal 100 buku seuumur hidup. Debat kandidat didesain berbentuk diskusi buku di depan publik dan disiarkan langsung di televisi nasional. 

Calon presiden dan wakil presiden wajib membaca paling kurang 200 buku. Saat debat kandidat, mereka diharuskan memaparkan buku-buku yang telah dibaca di 10 kampus publik  terbaik seluruh Indonesia.

Bagi pejabat yang melakukan kunjungan kerja ke luar kota disyaratkan untuk membeli satu buku. Semakin lama kunjungan, maka semakin banyak buku yang harus dibeli. 

Jadi, saat pejabat pulang ke daerah jurnalis langsung menunggu di bandara untuk mewawancara buku apa yang telah dibeli dan apa isinya. 

Jika pejabat berkunjung ke luar negeri, mereka wajib membeli minimal 3 buku terbaik. Kalau mereka berada di luar negeri lebih dari tiga hari, buku yang wajib dibeli harus dua kali lipat. 

Lalu, sepulangnya ke Indonesia, petugas imigrasi wajib mengecek jumlah buku yang dibawa pulang. Kalau mereka tidak membeli buku dengan jumlah yang ditetapkan, setiap pejabat wajib membayar semua tiket pulang pergi dan akomodasi selama di luar negeri.

Para pejabat diberi waktu satu bulan untuk membaca buku yang telah dibeli. Kemudian mereka diundang ke rapat untuk memaparkan isi buku di depan para wartawan dan menjelaskan hasil kunjungan ke luar negeri.

Pejabat yang tidak bisa memaparkan hasil bacaan dinonaktifkan selama 3 bulan dan dikirim ke pulau terpencil untuk membaca kembali buku yang sudah dibeli. Mereka tidak boleh membawa apapun kecuali buku. 

Para pejabat ini wajib tinggal di rumah warga dan membayar kebutuhan harian memakai uang pribadi. Selama berada di pulau, gaji mereka dipotong dan tunjangan dialihkan untuk membayar kebutuhan listrik warga. 

Uang tunjangan pejabat dikalkulasi berdasarkan jumlah buku yang dibaca perbulan. Semakin minim buku yang dibaca, semakin sedikit tunjangan yang diberikan. 

Pejabat juga wajib membayar pajak jika tidak mencapi target baca buku per tahun. Pajak tersebut dikumpulkan dan dipakai untuk membangun pustaka di daerah terpencil. 

Tidak ada rumah dinas bagi pejabat yang malas membaca. Komplek rumah dinas pejabat dikelilingi oleh sebuah toko buku besar. Setiap rumah dinas wajib memiliki pustaka pribadi.