Tidak mudah menjawabnya dengan pasti. Proses seleksi dosen belum secara khusus menitikberatkan publikasi sebagai pertimbangan kelayakan. Alhasil, kesiapan untuk rajin menulis karya ilmiah sangatlah tidak merata di kalangan dosen di seluruh provinsi.
Makanya, kebijakan publikasi karya ilmiah level internasional bagai buah simalakama. Kebijakannya bagus, tapi kesiapannya belum matang. Ibarat buah yang terlanjut cepat dipetik, tentu saja rasa manisnya tidak begitu kentara.Â
Jika sudah begini siapa yang harus disalahkan? oknum perjokian sangat cermat mencium permintaan pasar. Mereka bahkan tidak merasa bersalah ketika terang terangan menawarkan jasa via WA dan Facebook.
Minimnya Rasa Malu
Para oknum dosen yang memakai jasa joki untuk memuluskan publikasi karya ilmiah umumnya tidak merasa terbebankan. Seharusnya, secara akademik mereka sadar telah menyalahi aturan.
Tidak sedikit yang bahkan terbesit rasa malu, toh yang salah kebijakannya terlalu berat. Ada yang seperti ini, menyalahkan kebijakan dan membenarkan kebodohan karena tidak siap bertempur.
Walaupun demikian, pembuat kebijakan juga perlu untuk menganalisa kemampuan menulis seluruh dosen di Indonesia. Dalam konteks perekrutan dosen, perlu dipertimbangkan kemampuan menulis calon dosen sebagai bahan penilaian di tingkat awal.
Jadi, dosen tidak hanya diharapkan mapan secara teoritis, tapi juga siap untuk produktif menulis. Itupun jika pemerintah serius membenah problematika literasi saat ini.
Menyalahkan kebijakan bukanlah cara yang bijak untuk bebas dari persyaratan menulis karya ilmiah. Begitu juga pemerintah, membiarkan dosen tenggelam dalam lautan karya ilmiah tanpa skoci penyelamat tentu saja tidak fair.Â
Para joki sudah lebih dulu memahami kondisi lapangan. Mereka sangat paham banyak dosen yang sedang tenggalam, makanya mereka datang membawa skoci penyelamat dengan dalih penyelamatan.
Lantas, dimana skoci penyelamat dari pemerintah? apakah ikut tenggelam bersama kebijakan?
