Pemerintahan Pilihan

Pekerjaan Rumah Pemimpin Baru Maluku

12 Juli 2018   11:45 Diperbarui: 12 Juli 2018   11:56 404 0 1

Pesta demokrasi pemilihan kepala daerah baru saja kita lewati secara serentak di berbagai wilayah di Indonesia, tak terkecuali di Provinsi Maluku. Berdasarkan hitung cepat yang dilakukan oleh beberapa lembaga survei serta perhitungan oleh KPU Provinsi Maluku, pasangan Murad Ismail-Barnabas Orno hampir pasti memenangi pemilihan gubernur Provinsi Maluku mengalahkan dua pasangan lainnya.

Langkah pertama dan utama yang harus dilakukan pemimpin terpilih ialah merealisasikan janji-janji kampanye serta melanjutkan program pemerintahan sebelumnya yang belum selesai. Sebagai pemenang, pasangan Murad-Barnabas memiliki visi yaitu Maluku yang terkelola secara jujur, bersih, dan melayani. Terjamin dalam kesejahteraan dan berdaulat atas gugusan kepulauan.

Untuk mewujudkan visi tersebut beberapa program dan misi yang ditawarkan diantaranya birokrasi yang akomodatif, komunikatif, koordinatif, kolaboratif, serta bersih dan melayani; penyelenggaraan pendidikan berkualitas dan gratis berbasis gugus pulau; industrialisasi sumber daya alam dan manusia; pengembangan infrastruktur; hingga pengembangan ekonomi dan pariwisata serta jaminan keamanan dan kesehatan bagi masyarakat. Menarik memang jika melihat beberapa program yang ditawarkan. 

Sebagai rakyat kita tentunya harus tetap mengawal jalannya pemerintahan agar apa yang telah dijanjikan benar-benar untuk kepentingan rakyat dan tidak disalahgunakan. Jangan sampai janji-janji politik saat berkampanye hanya isapan jempol belaka demi menarik suara rakyat Maluku. Rakyat tentunya sangat menginginkan perubahan ke arah yang lebih baik.

Potret Maluku dalam Data

Menyikapi beberapa program dari bakal gubernur terpilih, pastinya harus disesuaikan dengan kondisi nyata yang terjadi di Provinsi Maluku. Hanya dengan data-lah kita dapat melihat gambaran sebenarnya dari keadaan Provinsi Maluku, mulai dari kependudukan, perekonomian, hingga pertanian. Berlandaskan data yang akurat pemerintah memiliki acuan dalam menentukan kebijakan yang pro rakyat. 

Membangun tanpa berlandaskan data sama dengan berjalan tanpa arah tujuan. Bisa jadi pembangunan yang direncanakan tidak tepat sasaran dan menimbulkan pemborosan anggaran karena buta akan data di lapangan.

Salah satu data yang sangat sensitif dan selalu menjadi perhatian pemerintah adalah data kemiskinan. Berdasarkan publikasi BPS, persentase penduduk miskin di Provinsi Maluku pada September 2017 sebesar 18,29%. Angka tersebut turun 0,16% dari bulan Maret 2017 dan turun sebesar 0,97% dibandingkan September 2016. 

BPS menghitung angka kemiskinan melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang diselenggarakan dua kali dalam setahun di seluruh wilayah Indonesia. Tugas pemerintahan yang baru tentunya bagaimana membuat angka kemiskinan di Provinsi Maluku terus berkurang dengan program-program yang efektif dan berkelanjutan.

Sesuatu yang dekat dengan kemiskinan ialah pengangguran. Menurut BPS, penganguuran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru. 

Bisa juga dikatakan sebagai penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, atau penduduk yang belum mulai bekerja padahal ia sesungguhnya telah diterima bekerja. Tentunya orang yang tidak/belum bekerja tidak akan memiliki penghasilkan yang bisa diigunakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari, dan berimbas pada angka kemiskinan.

Berdasarkan data BPS, jumlah angkatan kerja di Provinsi Maluku pada bulan Februari 2018 sebesar 772.274 orang. Dari jumlah tersebut 56.956 orang diantaranya merupakan pengangguran dengan angka Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) sebesar 7,38 persen. TPT merupakan persentase pengangguran terhadap jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja. 

Dibandingkan periode yang sama tahun 2017, TPT Provinsi Maluku mengalami penurunan sebesar 0,39 persen. Sektor pertanian masih menjadi lapangan pekerjaan utama penduduk di Provinsi Maluku.

Salah satu indikator penting dalam mengukur keberhasilan pemerintah adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM). IPM diukur melalui tiga dimensi yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak. 

Dari data yang dikeluarkan BPS, meskipun angka IPM Provinsi Maluku mengalami peningkatan, namun masih berada di bawah IPM Nasional. Laju pertumbuhan IPM juga belum menunjukkan peningkatan yang berarti. Tahun 2017, IPM Provinsi Maluku sebesar 68,19, sementara IPM Indonesia sebesar 70,81. 

Pemerintahan yang baru harus terus menggenjot laju pertumbuhan IPM dengan meningkatkan kualitas tiga dimensi perhitungan IPM, yaitu kesehatan, pendidikan, dan standar hidup layak sebagaimana program dan janji politik yang telah disuarakan kepada rakyat.

Dari sisi ekonomi, tantangan lebih besar juga menanti pemimpin baru Maluku.  Hingga bulan Maret 2018, Provinsi Maluku telah mengekspor barang sebesar 1,147 juta US$. Bandingkan dengan impor sebesar 133,091 juta US$, angka yang sangat jauh tidak seimbang. 

Provinsi Maluku harus mampu mengimbangi besarnya angka impor, atau mengurangi ketergantungan pemakaian barang impor dan meningkatkan produksi lokal agar mampu bersaing dengan produk impor. Sumber daya alam yang melimpah, khususnya di sektor maritim harus mampu dioptimalkan oleh pemerintah. Perikanan dan hasil migas di Blok Masela sangat sayang apabila tidak dimanfaatkan dengan baik, karena itulah aset yang dimiliki Maluku.

Sektor pariwisata tampaknya bisa menjadi salah satu strategi alternatif bagi pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk Maluku. Sebagaimana kita ketahui bersama, wilayah Provinsi Maluku yang terdiri dari gugusan pulau merupakan anugerah dengan berlimpahnya objek wisata laut yang menawan. Pengelolaan terhadap objek wisata harus diatata dengan baik, karena tren yang terjadi sekarang adalah menggeliatnya dunia pariwisata Indonesia yang didukung oleh pemerintah pusat dengan slogan Wonderful Indonesia.

Membangun Maluku dengan Data

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2