sumber: abc.net.au
Percepatan infrastruktur akan menjadi andalan bagi Presiden Joko Widodo untuk menggerakkan perekonomian nasional, ketika harga komoditas, khususnya Migas juga terjerembab. Tak heran bila di awal tahun 2016, tepatnya bulan Januari, tiada hari bagi Presiden untuk mendorong percepatan pembangunan infrastruktur agar bisa menstimulasi pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pemerataan pembangunan.
Setelah menghadiri penandatanganan kontrak pembangunan infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) awal bulan ini. Senin (19/1) Presiden Joko Widodo menyaksikan langsung penandatanganan kontrak kegiatan strategis Kementerian Perhubungan. Terdapat 12 paket kegiatan strategis senilai Rp 2,07 triliun dari total 273 paket kegiatan senilai Rp 14,24 triliun. Dari 12 kegiatan yang ditandatangani, sebanyak 8 paket berupa pembangunan infrastruktur pembuatan jalan, kereta api, bandara dan infrastruktur lainnya.
Dalam percepatan infrastruktur ini, ibarat olahraga, Presiden Joko Widodo seperti lari cepat agar bisa segera sampai ke finish. Tak hanya di Kementerian Perhubungan, di Kementerian PUPR ada 5.344 proyek sebesar Rp 42,74 triliun yang ditandatangani kontraknya dengan para kontraktor di seluruh Indonesia. Pembangunan infrastruktur pada tahun ini akan booming.
Presiden juga tak hanya menggeber pembangunan infrastruktur yang didanai APBN. Infrastruktur yang dikerjakan oleh swasta dan BUMN juga terus digenjot. Salah satu infrastruktur BUMN yang akan di-groundbreaking oleh Presiden pada minggu ini adalah Proyek Kereta Cepat Bandung-Jakarta. Proyek yang tak didanai oleh APBN dan tak mendapat jaminan dari pemerintah ini menelan investasi US$ 5,5 miliar (sekitar Rp 76 triliun)
Proyek Kereta Cepat Bandung-Jakarta dibiayai dengan skema business to business (B to B) antara konsorsium BUMN yang tergabung dalam PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI) yang memegang kepemilikan saham 60% dengan konsorsium China Railways dengan saham 40%. BUMN Indonesia itu terdiri dari PT Wijaya Karya Tbk, PT Jasa Marga Tbk, PT Kereta Api Indonesia (KAI) dan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) VIII. Skema pembiayaan proyek tersebut 25% ekuitas (modal) konsorsium Indonesia dan China dan 75% dari Bank Pembangunan China (CDB).
Kereta cepat Bandung-Jakarta dirancang tak hanya sekadar alat transportasi, tetapi juga diintegrasikan dengan pengembangan kawasan. Dengan pembangunan kereta cepat ini akan mendorong tumbuhnya koridor ekonomi baru, bahkan kota baru. Bila proyek kereta ini sudah operasional, bisa juga kelak dilanjutkan pembangunan kereta cepat Bandung-Surabaya. Masalahnya sampai kini konsorsium BUMN dan China baru bisa mendanai kereta cepat Bandung-Jakarta. Bila kelak ada investor yang mau mendanai kereta cepat dari Bandung-Surabaya, tentu peluangnya sangat terbuka.
Kereta cepat ini memang megaproyek. Infrastruktur yang didanai oleh APBN pun tak ada yang investasinya seperti kereta cepat. Namun bila melihat aset BUMN dan ekuitasnya, kiranya investasi kereta cepat ini masih sangat proporsional. Apalagi untuk mendanai proyek ini juga dari pinjaman dari CBD dengan tenggat waktu hingga 40 tahun. Kemampuan proyek ini, untuk mengembalikan pinjaman juga tak perlu diragukan.
Pada tahun 2015 aset dari 118 BUMN tercatat Rp 4.500 triliun. Setelah aksi korporasi secara dinamis pada 2016 aset BUMN melonjak 17,9% menjadi Rp 5.395 triliun. Bahkan aset tersebut juga akan membengkak lagi 15,7% pada akhir 2016 sebesar Rp 6.240 triliun. Tak berlebihan bila banyak kalangan menyebut, dengan makin gencarnya aksi korporasi yang dilakukan oleh BUMN, asetnya akan membengkak menjadi Rp 11.000 triliun pada 2019
Tak heran bila Presiden Joko Widodo sejak dari awal memimpin negeri ini ingin mengoptimalkan BUMN untuk ikut menggerakkan pembangunan infrastruktur. Dengan aset 2015 yang besarnya dua kali lipat dari APBN, tentunya BUMN akan bisa mengiringi larinya Presiden Joko Widodo. Selain memiliki aset yang berjibun, BUMN juga memiliki ekuitas tiap tahunnya yang terus mananjak. Tahun 2015 ekuitas BUMN mencapai Rp 1,761 triliun, membangkak bila dibanding 2014 sebesar Rp 1.090 triliun. Ekuitas itu akan menyaingi APBN pada 2016 sebesar Rp 1.966 triliun.
Dari konfigurasi kinerja semacam itu, dalam mengimbangi lari cepatnya Presiden Joko Widodo dalam membangun infrastruktur, tentunya tak hanya membangun kereta cepat Bandung-Jakarta. Pada 2016 BUMN mengenjot belanja modal (Capex) 51% menjadi Rp 404,8 triliun dari tahun 2015 sebesar Rp 268,3 triliun. Sebuah angka yang tentu tidak kecil. Bila belanja modal ini berkolaborasi dengan Capex-nya pemerintah tentu akan bisa menjadi daya ungkit perekonomian nasional.
Dari Capex 2015 sebesar Rp 268,3 triliun, di mana 76% atau Rp 245 triliun digunakan untuk mendanai 86 proyek strategis seperti pembangunan infrastruktur energi, jalan tol, PLTU, perkerataapian, kebandarudaraan dan kepelabuhanan. Untuk mendanai infrastruktur ini, BUMN pada 2015 juga mendapat Penyertaan Modal Negara (PNM) untuk 36 BUMN sebesar Rp 41,42 triliun.
Sejumlah proyek infrastruktur yang dikerjakan BUMN sejak 2015 antara lain pembangunan jalan tol Pejagan-Pemalang di Jawa Tengah. Meski belum sempurna, Jalan tol Pejagan-Pemalang ini nantinya pada Hari Raya Lebaran 2016 bisa dilewati para pemudik. Begitu pula pembangunan PLTU Riau yang dikerjakan oleh PLN juga sudah mulai beroperasi
Atas prestasi dalam mengerjakan infrastruktur pada 2015, BUMN juga akan mengerjakan 121 proyek strategis yang dijadwalkan groundbreaking tahun 2016. Nilai total proyek groundbreaking dan yang akan diresmikan tahun 2016 sekitar Rp 281 triliun atau 69% dari total Capex. Proyek itu selain pembangunan kereta cepat Bandung-Jakarta, kelanjutan pembangunan jalan tol Pejagan-Pemalang di Jawa Tengah, terminal 3 Utimate-Bandara Soekarno Hatta dan lain sebagainya.
Tentu dengan belanja modal dan biaya operasional yang cukup signifikan tahun 2016 akan menjadi momentum bagi BUMN untuk menggenjot kinerja finansial agar memberikan kontribusi secara signifikan kepada bangsa dan negara. Dari sisi pendapatan dan laba, BUMN pada 2016 mematok target pendapatan sebesar Rp 1.969 triliun naik 11,40% bila dibanding tahun 2015 sebesar Rp 1.278 triliun. Begitu pula keuntungannya juga akan mencapai Rp 172 triliun naik 11,46% dibanding tahun 2015 sebesar Rp 150 triliun.
Yang cukup menarik, dalam rangka transformasi korporat, BUMN yang menderita kerugian pada 2015 menurun signifikan tinggal 18 BUMN dari 118 BUMN yang ada. Jumlah tersebut jauh lebih kecil bila dibanding BUMN yang rugi pada tahun 2014 sebanyak 25 BUMN.
Tentu selain bisa mengiringi lari cepatnya Jokowi dalam mempercepat pembangunan infrastruktur, banyak hal yang bisa diperbuat oleh BUMN. Mulai dari setoran terhadap keuangan negara yang terus meningkat baik dari sisi pajak dan deviden, BUMN juga mempunyai peranan dalam menyalurkan Kredit Usaha Rakyat (KUR) kepada 1,6 juta UMKM hingga mampu menyerap tenaga kerja 2,7 juta.
Tak berlebihan bila kini BUMN seperti berpacu dengan waktu untuk mengikuti larinya Jokowi. Sekalipun asetnya terus bertambah, mereka tak bisa santai, apalagi berpangku tangan. Inovasi dan kreativitasnya terus dituntut, agar BUMN bisa ikut mendorong pertumbuhan perekonomian nasional dan memberikan kontribusi nyata kepada stakeholders-nya. Hanya dengan itu, mereka tak akan tertinggal, apalagi kalah dengan lari cepatnya Jokowi.
