[caption id="attachment_360643" align="alignnone" width="650" caption="Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie atau Ical (Dok Antara)"][/caption]
Pemerintah sudah meminta pihak kementerian keuangan untuk mengumumkan pengusaha yang terlibat dalam penunggakan pajak.
Bahkan seorang Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) untuk mencegal siapa saja yang terlibat dalam kasus pajak. Baca di sini.
Publik pun sudah mengetahui maksud dari pernyataan JK itu yaitu untuk aparat penegak hukum segera memasukkan penjara Ketua Umum Partai Golkar atau Ical dalam kasus pajak.
Selama ini di era Pemerintahan SBY, Ical dengan kekuasaannya melalui Partai Golkar yang berkoalisi dengan SBY tidak pernah dimasalahkan kasus pajaknya.
Bahkan Golkar berhasil melobi Partai Demokrat dan beberapa partai lainnya untuk menyatakan kasus Lapindo merupakan bencana di mana pemerintah mempunyai tanggung jawab dalam mengatasi masalah itu termasuk ganti rugi. Ternyata DPR telah menyetujuinya.
Posiis Golkar yang berada di luar pemerintah dan menjadi Ketua Presedium Koalisi Merah Putih (KMP) bisa terancam karena kasus Ical dengan pajaknya dan dualisme Golkar.
Perlawanan Ical
Tentunya Ical tidak akan tinggal diam dengan langkah pemerintah yang akan mengumumkan para penunggak pajak. Ical dipredikasi akan masuk penjara.
Sebagai Ketua Presidium KMP, Ical dengan kekuataannya bisa mengerahkan anak buahnya di DPR melalui Fraksi Partai Golkar dengan menggunakan hak interpelasi terhadap pemerintah mulai dari kasus Kartu Sakti sampai bus Karatan.
Golkar pun jagoan di DPR seperti Aziz Syamsuddin, Bambang Soesatyo, Misbakhun, Ade Komaruddin.
Boleh dibilang, Golkar itu jagoan di parlemen. Partai berlambang pohon beringin ini mempunyai kekuatan lobi dengan partai lain termasuk di kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH).
