Tidak dapat dipungkiri Golkar masih menjadi makhluk seksi di negeri ini. Begitu terjadi masalah dengan Ketua Umum Golkar yang juga kebetulan Ketua DPR RI, maka tak pelak lagi, keriuhan akan menyeruak di tubuh Golkar. Apa yang akan terjadi di Golkar, dianggap akan mempengaruhi situasi dan kondisi politik nasional. Dalam hal mempengaruhi publik, harus diacungi jempol, bahwa Golkar masih mempunyai data tarik yang tinggi di masyarakat. Perolehan suara Golkar pada pileg, masih signifikan dibanding partai-partai lain.Â
Golkar dapat menjadi faktor dominan dalam mempengaruhi situasi politik nasional. SN sebelum terbelit kasus e-KTP, merupakan personifikasi dalam "politik" Golkar. Pada saat awal pemerintahan JokoWi-JK, muncul kekhawatiran akan terjadinya kebuntuan politik di DPR. Karena dengan berlakunya UU MD3, maka Ketua DPR bukan menjadi hak bagi partai pemenang pileg. PDIP yang mendapatkan suara terbanyak, harus merelakan hasil pemilihan Ketua dan Wakil Wakil Ketua DPR dari pihak KMP.Â
Terjadinya dua poros kekuatan di DPR dengan munculnya dua kubu dengan gerbong besar, KMP dan KIH, setelah Pilpres, sempat menimbulkan kekhawatiran akan teejadinya kebuntuan politik di DPR karena perbedaan pandangan politik. Kubu KIH berorientasi kepada mendorong g terlaksananya program pemerintah baru. Kubu KMP yang dikhawatirkan akan mengkritisi dengan tajam, program pemerintah. Namun ternyata kepemimpinan SN sebagai Ketua DPR tidak menunjukkan indikasi untuk menghambat program pemerintah JokoWi JK.Â
Kepemimpinan SN di DPR baru dibicarakan banyak elemen, ketika muncul kasus Papa minta saham. SN sempat dibawa ke sidang MKD dan bahkan mundur sebagai Ketua DPR. Sebagai gantinya Ade Komaruddi  yang dipercaya sebagai Ketua DPR.Â
Namun seiring dengan situasi politik Golkar yang memburuk, SN justru muncul sebagai kekuatan baru sebagai Ketua Golkar. Tanpa basa basi SN pun mendukung pemerintahan JokoWi JK, bahkan PDIP sebagai partai pendukung utama saja belum memberikan sikap untuk Pilpres 2019. SN membawa Golkar yang seksi itu untuk mendorong iklim politik yang kondusif bagi bukan saja pemerintahan JokoWi JK, tetapi juga menggaransi pencalonan JokoWi untuk periode ke dua, pada Pilpres 2019. Begitu seksi nya Golkar di belantara politik nasional.
Nah pasca SN ditahan, maka kepemimpinan Golkar menjadi seksi untuk dijadikan pilihan elit politik. Kalau Golkar menganggap perlu dilakukan Munaslub, maka pemilihan Ketua Golkar akan berpotensi merubah haluan. Walaupun hal tersebut belum tentu terjadi. Namun jika Ketua Golkar ditentukan cukup dengan Plt, maka haluan akan mendapatkan garansi lebih besar untuk tetap statusquo.Â
Nah mana yang akan dipilih oleh elit pimpinan Golkar hari ini, mari kita tunggu hasilnya.