Proporsional Mengangkat Isu Khilafah

Ke tiga, timbulnya perpecahan dari golongan yang tak sepakat dengan HTI. Kasus Din Syamsuddin versus Nadirsyah Hosen adalah contohnya. Meskipun sama-sama berada di kubu yang berseberangan dengan HTI, silang pendapat antara mantan ketua umum PP Muhammadiyah dan Syuriah PCI NU Australia itu ramai menghias media daring.

Perbedaan pendapat antara sesama alumnus UIN Syarif Hidayatullah Jakarta itu pun diperparah oleh tanggapan yang muncul dari para pendukungnya.

Ke empat, orang-orang anti khilafah di sekeliling Prabowo tentu akan memberikan hambatan kepada HTI jika nantinya mereka bersikeras melaksanakan agendanya saat Pabowo menang.

Sebutlah PAN yang merupakan perpanjangan tangan dari Muhammadiyah dalam menyalurkan aspirasi politiknya. Partai itu, kecuali mau dianggap mengkhianati 'garis politik' Muhammadiyah, sudah barang tentu akan memberikan perlawanan kepada HTI sebab Muhammadiyah sendiri sudah commit dengan status NKRI sebagai darul ahdi wassyahadah.

K.H. Idrus Ramli, kiai NU pendukung Prabowo adalah pengarang 2 jilid buku tentang HTI (Hizbut Tahrir Dalam Sorotan & Jurus Ampuh Membungkam HTI) | Dok. Youtube

Belum lagi elemen masyarakat lain yang sepaham dengan mereka, seperti orang-orang NU yang tak mendukung K.H. Ma'ruf Amin dan memilih menjadi pro Prabowo.

Ke lima, apakah Prabowo akan dengan mudah menyerahkan kekuasaannya kepada HTI jika dia menang?

Itu pun jika dia dianggap memenuhi syarat sebagai seorang khalifah, bagaimana menurut Anda?

Mari sikapi isu khilafah dengan propoporsional. Waspada harus, namun jangan sampai mengakibatkan kerugian.