Analisis Pilihan

Jelang Pemilu, APK Jadi Penyumbang Sampah Visual Terbesar di Yogyakarta

27 Maret 2019   23:39 Diperbarui: 27 Maret 2019   23:57 138 2 0
Jelang Pemilu, APK Jadi Penyumbang Sampah Visual Terbesar di Yogyakarta
inews.id

Jelang Pemilu, APK Jadi Penyumbang Sampah Visual Terbesar Di Yogyakarta!

Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2019, alat peraga kampanye (APK) di Yogyakarta terus bertambah dan menjadi penyumbang sampah visual terbesar.

-----------------------------------------------

Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 bakal terselenggara tak kurang dari dua bulan lagi. Mendekati perayaan pesta demokrasi tersebut, para calon legislatif (Caleg) kini saling berlomba-lomba mengkampanyekan diri agar meraih banyak pendukung.

Hampir sebagian dari mereka pun menggelontorkan jutaan rupiah untuk membuat dan memasang alat peraga kampanye (APK). Maraknya pemasangan APK di area publik itu membuat wajah Kota Yogyakarta kini dipenuhi gambar para politikus.

APK berupa baliho, poster, banner, hingga rontek itu sendiri sangat mudah ditemui di Kota Yogyakarta. Sebab, hampir di setiap persimpangan jalan raya ataupun tembok kosong hampir dipastikan terdapat APK.

Alhasil, saat ini APK pun dinilai menjadi penyumbang sampah visual terbesar di Yogyakarta. Padahal, pemasangan APK tidak boleh sembarangan dan sudah diatur oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Langgar Perda dan Etika Pariwara Indonesia

Selain itu, pemasangan APK secara sembarangan juga melanggar Peraturan Daerah (Perda) No 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame dan Etika Pariwara Indonesia.

Keduanya mengisahkan tentang aturan yang sama terkait pemasangan iklan luar ruang. Meski tidak disebutkan secara khusus terkait APK, pemasangan tersebut tetap melanggar karena APK tergolong dalam iklan luar ruang.

Pada Etika Pariwara Indonesia (EPI), peraturan tersebut tercantum dalam poin 4.4. Isinya menjelaskan tentang bagaimana iklan luar ruang termasuk APK tidak boleh terpasang di fasilitas umum, bahu jalan, hingga bangunan bersejarah.

Peraturan khusus terkait APK sendiri pun sebenarnya sudah dikeluarkan oleh Bawaslu. Bahkan, mereka juga telah mensosialisasikan program tersebut kepada seluruh partai politik.

Bawaslu Amankan 2.811 APK 

Dilansir dari Tribun Jogja, Koordinator Divisi Pengawasan, Hukum, dan Hubungan Antarlembaga Bawaslu Kota Yogyakarta, Noor Harsya Aryo Samudro mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengamankan 2.811 sampah visual APK sejak September 2018 hingga Januari 2019.

Angka tersebut pun dinilai Bawaslu Kota Yogyakarta sangat tinggi. Bahkan menurutnya, jumlah itu menjadi yang terbesar di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Noor Harsya menambahkan, nilai itu akan lebih banyak jika bendera partai politik juga turut dihitung. Sebab, hingga kini Bawaslu Kota Yogyakarta masih menunggu kepastian dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) terkait apakah bendera termasuk dalam APK.

https://nusantara.medcom.id 
https://nusantara.medcom.id 

Coreng Citra Kota Budaya

Menjamurnya sampah visual APK hingga kini mendapatkan tanggapan dari berbagai masyarakat. Sebagian dari mereka pun mengatakan bahwa APK itu menganggu pemandangan dan merusak wajah Kota Yogyakarta.

Inisiator Reresik Sampah Visual dan Dosen Komunikasi Visual FSR ISI Yogyakarta, Sumbo Tinarbuko mengatakan, secara tidak sadar APK yang menjadi sampah visual tersebut sudah mencoreng citra Yogyakarta sebagai Kota Budaya.

Padahal menurut Sumbo, kelebihan tersebut seharusnya menjadikan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai tauladan wilayah lain dalam pelaksanaan kampanye. Secara politik para caleg memang mesti memasang APK dengan payung kebudayaan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2