Pendidikan Indonesia : "Ruang Belajar Bagi Segelintir Orang"

Bagi kita yang bisa mengakses pendidikan dengan mudah, pastinya mempunyai mimpi yang merupa angkasa. Tapi di lorong-lorong pemukiman kumuh jangankan untuk mimpi yang merupa angkasa, bisa menghentikan bunyi genderang di perut saja sudah alhamdulillah. Sampai hari ini, pendidikan Indonesia masih menjadi hal yang sulit digapai bagi mereka yang sehari-harinya mencari uang dengan cara bertarung melawan sengatan matahari di lampu merah, berlarian dari kejaran Satpol-PP, atau mereka yang harus melelapkan tubuh di pinggiran trotoar. Bahkan bagi mayoritas buruh di Indonesia, bisa menyekolahkan anaknya hingga perguruan tinggi adalah hal yang sangat sulit.

Hal itu bukan tanpa sebab dan alasan yang jelas, namun berdasarkan kenaikan upah dan kenaikan biaya pendidikan setiap tahunnya yang berbanding jauh. Biasanya kenaikan upah setiap tahunnya hanya dibawah 8%. Merujuk pada peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upah Minimum Tahun 2024 tertanggal 4 Desember 2024, kenaikan upah di tahun ini saja hanya 6,5%. Disisi lain menurut rilis Bursa Efek Indonesia (BEI), kenaikan biaya pendidikan di indonesia bisa mencapai 10 - 15% setiap tahunnya. Hal ini diperparah dengan kebijakan pemerintahan Prabowo - Gibran yang menjadikan pendidikan tidak lagi menjadi program prioritas, namun program pendukung. Hal ini tentu dinilai mencederai amanat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang secara jelas tertulis bahwa tujuan negara adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

(Sumber : Twitter/X @nowyoucatchme)  

Imbas dari pendidikan yang sulit diakses oleh mayoritas masyarakat, membuat jutaan anak-anak Indonesia harus menelan pil pahit yang membuat mereka terlelap dalam mimpi untuk bisa mengenyam pendidikan. Menurut data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), penduduk Indonesia berjumlah 275,36 juta jiwa pada tahun 2022. Dari jumlah tersebut hanya 6,41% yang sudah mengenyam pendidikan sampai perguruan tinggi. Rinciannya, yang berpendidikan D1 dan D2 proporsinya 0,41%, kemudian D3 sejumlah 1,28%. S1 sejumlah 4,39%, S2 sejumlah 0,31%, dan hanya 0,02% penduduk yang sudah mengenyam pendidikan jenjang S3. Sampai akhir tahun 2022, penduduk Indonesia yang berpendidikan hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) ada sebanyak 20,89%. Kemudian yang berpendidikan hingga Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) sebanyak 14,54%. Sementara itu, 23,4% penduduk Indonesia merupakan tamatan Sekolah Dasar (SD). Ada pula 11,14% yang belum tamat SD, dan penduduk yang tidak sekolah/belum sekolah mencapai 23,61%. Artinya, mayoritas penduduk Indonesia tidak sekolah/belum sekolah.

Gambaran yang membuat saya terkadang tertawa sedih. Bagaimana mungkin narasi "Indonesia Emas 2045" bisa diraih, jika bonus demografi yang didapatkan tidak diiringi dengan penyelesaian problematika pendidikan yang ada. Saya adalah orang yang percaya bahwa dengan pendidikan yang berkualitas dan bisa diakses oleh siapapun dengan mudah, bisa membentuk masyarakat yang mampu bernalar dan berpikir maju terwujud. Karena hanya dengan pendidikan, berbagai macam problematika struktural bisa diatasi. Pada akhirnya, hanya "si kaya" yang bisa mengakses pendidikan hingga Perguruan Tinggi sesuai dengan kampus yang mereka inginkan. Sedangkan "si miskin" ditampar keras oleh realita, "tidak ada uang berarti tidak bisa berkuliah".