Pajak berganda internasional merupakan sistem perpajakan yang ditetapkan antara negara-negara, dimana ketentuan dan tarifnya juga ditentukan oleh kedua belah pihak yang memiliki kepentingan. Kesepakatan ini dibuat untuk Untuk meningkatkan perekonomian dan perdagangan kedua negara dan Menghilangkan hambatan dalam investasi penanaman modal asing akibat pengenaan pajak yang memberatkan wajib pajak dari kedua negara.
Pajak berganda internasional ditentukan oleh keragaman sistem nasional, kekhasan kebijakan perpajakan dan bagaimana menggunakan pajak dan bea ini sebagai pengungkit untuk merangsang atau membatasi kegiatan ekonomi, dan tidak hanya berdampak buruk pada masyarakat, secara umum. Hal ini mempengaruhi efisiensi ekspor dan daya saing eksternal barang karena bea dan pajak mempengaruhi harga barang dan beban pajak lebih besar daripada jika pendapatan atau kekayaan tunduk pada undang-undang perpajakan dari satu negara
Fenomena pajak berganda internasional dapat menimbulkan beberapa dampak negatif, seperti:
- Ketidakadilan: Pajak berganda internasional dapat menimbulkan ketidakadilan, karena subjek pajak dikenakan beban pajak yang lebih besar daripada apabila dikenakan pajak di satu negara saja
- Pemberatan beban pajak: Pajak berganda internasional dapat menyebabkan pemberatan beban pajak pada wajib pajak, yang dapat menyebabkan berkurangnya daya saing
- Menyebabkan berkurangnya daya saing: Pajak berganda internasional dapat menyebabkan berkurangnya daya saing, karena subjek pajak dikenakan beban pajak yang lebih besar daripada apabila dikenakan pajak di satu negara saja
Untuk menghindari pajak berganda internasional, negara-negara dapat mengikuti perjanjian antar negara yang memiliki Perjanjian Berdampak Ganda (P3B), yang merupakan perjanjian yang berisi hukum perjanjian antar negara
Apa saja dua faktor yang memengaruhi terjadinya kesepakatan pajak internasional?
1. Personal connecting factor, yaitu faktor yang menghubungkan hak perpajakan suatu negara berdasarkan status pada suatu subjek pajak negara yang berkaitan, namun untuk Wajib Pajak pribadi ketentuannya dilihat dari tempat tinggal dan keberadaannya.
2. Objective connecting factor, yaitu faktor yang menghubungkan hak perpajakan suatu negara berdasarkan dengan aktivitas ekonomi atau objek pajak yang berkaitan dengan daerah teritorial suatu   negara.
Apa itu P3B?Â
P3B digunakan untuk menentukan alokasi dari hak pemajakan suatu transaksi yang terjadi diantara negara sumber dan negara domisili. Negara sumber adalah negara dengan tempat sumber penghasilan berasal dan negara domisili adalah negara dengan tempat Wajib Pajak tinggal atau menetap.
Dalam proses pengadaan P3B, masing-masing negara akan mengajukan Model P3B masing-masing. Indonesia juga mempunyai model P3B tersendiri. Secara umum, di dunia ada dua Model P3B, yaitu Organization for Economic Cooperation and Development Model (OECD Model) dan United Nations Model (UN Model). OECD Model dibuat berdasarkan perspektif atau kepentingan negara-negara maju, sedangkan UN Model dibuat berdasarkan perspektif atau kepentingan negara-negara berkembang. Model P3B Indonesia adalah merupakan modifikasi dari UN Model.
Dalam PER-15/PJ/2018, Wajib Pajak luar negeri yang berhak untuk menerima penghasilan dari Indonesia dengan memanfaatkan P3B adalah sebagai berikut:
-Wajib Pajak yang menerima penghasilan bukanlah subjek pajak dalam negeri Indonesia. -Wajib Pajak yang menerima penghasilan adalah subjek pajak dalam negeri dari negara mitra atau yurisdiksi mitra yang telah menyepakati P3B.
