Menteri Rasa Calon Presiden, Etiskah?

Pemilihan Presiden 2024 masih sekitar dua setengah tahun lagi, namun berita tentang deklarasi, dukung mendukung, tebar pesona, pemasangan gambar di mesin-mesin ATM telah dimulai semaraknya. 

Dengan bantuan media mainstream dan media online, elektabilitas dan popularitas para kandidat akan terangkat. Apalagi Pemilihan Presiden tahun 2024 tidak akan diikuti oleh petahana (incumbent), sehingga peluang semua calon presiden di 2024 akan sama.

Ada 3 (tiga) golongan yang akan berlaga di pemilihan presiden 2024. Pertama, para pemimpin daerah seperti gubernur beberapa daerah yang akan meramaikan konstelasi pilpres 2024. 

Sebut saja Gubernur DKI Jakarta, Anies Bawesdan yang akan berakhir menjadi gubernur Jakarta  di penghujung tahun 2022, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil dan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang keduanya menjabat gubernur di daerahnya hingga 2023. 

Dimana nama terakhir yaitu Ganjar Pranowo, secara bergantian bersama Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menduduki elektibilitas tertingga dari bermacam-macam lembaga survei yang ada. 

Kedua, dari golongan di luar kekuasaan saat ini atau disebut oposisi. Sebut saja nama Agus Harimurti Yudhoyono yang lebih dikenal sebagai AHY, Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo. Walaupun ke-duanya sepertinya akan sulit mendaftarkan diri sebagai calon presiden secara resmi. 

Golongan ketiga, yang belakangan menjadi kekuatan yang tidak terduga yaitu menteri yang berada di kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin dan ketua umum partai pendukung pemerintah. 

Nama-nama yang beredar yang mungkin menjadi calon presiden ke-8 Republik Indonesia, antara lain Prabowo Subianto (Menteri Pertahanan/Ketua Umum Partai Gerindra), Airlangga Hartarto (Menko Perekonomian/Ketua Umum Partai Golkar), Erick Tohir (Menteri BUMN), Sandiaga Uno (Menteri Parawisata dan Ekonomi Kreatif) dan Muhaimin Iskandar (Ketua Umum PKB). 

Kalau negara yang menganut sistem kabinet parlementer, seperti Australia, Malaysia atau Inggris, seorang perdana menteri yang sedang berkuasa bisa saja digantikan oleh salah satu menterinya, baik ketika perdana menteri tersebut mendapat mosi tidak percaya parlemen atau ketika pemilihan selanjutnya, salah satu menteri dari pemerintahan saat itu akhirnya terpilih menjadi Perdana Menteri berikutnya. 

Namun hal ini seperti tidak lumrah terjadi di Indonesia, seorang menteri yang sedang bekerja untuk atasannya yaitu Presiden, sudah punya niat untuk menjadi calon presiden berikutnya.