Surat Edaran (SE) merupakan peraturan kebijakan (beleidsregel) yang memiliki fungsi sebagai peraturan yang mengikat dalam internal lembaga tersebut tetapi tidak termasuk dalam ranah jenis-jenis peraturan perundang-undangan tetapi memiliki relevansi hukum sebab SE tunduk pada ketentuan asas pembentukan peraturan perUUan. Sehingga fungsinya hanya sebagai petunjuk dan pemberitahuan tentang hal-hal perlu disampaikan. Sehingga SE MENPANRB yang dikeluarkan sangat penting untuk mengatur hal teknis tersebut.
Â
Jika dianalisa keabsahan SE MENPANRB tersebut maka SE merupakan peraturan kebijakan yang mengatur petunjuk teknis bagi tenaga honorer agar tetap netral selama tahapan penyelenggaraan. jika dilihat secara materiil nya, SE ini dibuat secara jelas dan terbuka dalam rangka mengisi kekosongan hukum dalam penegakkan dan implementasi netralitas tenaga honorer, sehingga ketentuan SE tersebut tidak melanggar asas pembentukan peraturan dan UU Pemilu.
Â
Pemilihan umum (Pemilu) merupakan sarana bagi warga negara dalam melaksanakan kedaulatan rakyat agar dapat menyuarakan aspirasinya untuk menentukan pemimpinnya, namun bagi warga negara memegang posisi pegawai pemerintah termasuk ASN dan honorer tidak diperkenankan untuk berpihak bahkan memberi dukungan bagi peserta/pasangan calon sebagaimana diatur secara dalam Pasal 285 UU Nomor 7 Tahun 2017 Pemilu berbunyi: "Pejabat negara, pejabat struktural dan pejabat fungsional dalam jabatan negeri serta aparatur sipil negara lainnya dilarang mengadakan kegiatan yang mengarah kepada keberpihakan terhadap Peserta pemilu sebelum, selama, dan sesudah masa Kampanye".
Pasal tersebut selain memuat larangan juga memberi peran agar lebih memantapkan sikap netralitas pemilu bagi tenaga honorer maka keberadaan SE ini diperlukan guna menunjang sikap birokrasi untuk tetap netral selama tahapan pemilu sekaligus menjaga pelayanan publik tetap lancar. (Martin)
