Optimalisasi Transaksi KKP Melalui Digipay Marketplace: Tinjauan Data Transaksi pada Satuan Kerja Mitra KPPN Singaraja 2023 - 2025 (Agustus)

Abstrak: Transformasi digital dalam pengelolaan keuangan negara menjadi pilar penting dalam mewujudkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Digipay Marketplace, platform pembayaran digital yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan, bersama dengan KKP (Kartu Kredit Pemerintah) dan CMS (Cash Management System) telah menjadi pilar utama dalam implementasi digitalisasi pembayaran belanja pemerintah (instrumen non-tunai dan digital). Artikel ini menganalisis perkembangan transaksi KKP melalui Digipay Marketplace pada satker mitra Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Singaraja, Bali, selama periode 2023–2025. Berdasarkan data, transaksi Digipay meningkat dari Rp2,84 miliar pada 2023 menjadi Rp4,41 miliar pada 2024, meskipun mengalami penurunan menjadi Rp2,24 miliar pada data per-31 Agustus 2025. Proporsi transaksi KKP terhadap total transaksi non-tunai juga melonjak dari 41,45% pada 2023 menjadi 81,97% pada cut-off 31 Agustus 2025. Artikel ini mengeksplorasi faktor-faktor pendorong, tantangan, dan strategi optimalisasi untuk mendukung pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif.

Pendahuluan

Pengelolaan keuangan negara yang modern memiliki fondasi utama yaitu digitalisasi transaksi, yang berimplikasi mengurangi ketergantungan pada transaksi tunai, digantikan dengan transaksi non-tunai atau cashless, didukung dengan integrasi antar aplikasi digital yang mendukung pengelolaan APBN, akan meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas, dan menciptakan good governance. Digipay Marketplace, sebuah platform digital yang diinisiasi oleh DJPb bersama 3 bank, yaitu: BRI, Mandiri, dan BNI, memungkinkan satker melakukan pengadaan barang dan jasa dari vendor terdaftar dengan pembayaran melalui KKP atau rekening virtual/ VA (Virtual Account). KKP, sebagai alat pembayaran non-tunai, memfasilitasi transaksi hingga Rp50 juta per transaksi, dengan bank penerbit membayar vendor di muka dan satker melunasi kepada bank sesuai jadwal. Kolaborasi antara KKP, Digipay, dan CMS, mendukung Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) yang dicanangkan sejak 2014.

KPPN Singaraja, yang memiliki mitra kerja sebanyak 64 Satker (di luar satker pengelola dana transfer) di Kabupaten Buleleng dan Jembrana, Bali, telah menjadi pelopor dalam implementasi Digipay dan KKP. Prestasi ini dibuktikan dengan penghargaan Treasury Award untuk Implementasi KKP dan Digipay Award kategori KPPN Tipe A2 pada 2022. Artikel ini menganalisis sederhana data transaksi Digipay dan KKP selama 2023–2025, mengevaluasi tren, faktor pendorong, serta strategi optimalisasi untuk meningkatkan penggunaan keduanya di wilayah kerja KPPN Singaraja.

Data dan Metodologi

Analisis ini menggunakan data transaksi Digipay dan KKP dari Satker mitra KPPN Singaraja selama periode 2023 hingga bulan Agustus 2025, sebagaimana disajikan dalam Tabel 1. Data mencakup nilai transaksi Digipay, total transaksi KKP, dan proporsi transaksi KKP terhadap total transaksi non-tunai. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengidentifikasi tren, sementara pendekatan kualitatif mengeksplorasi faktor pendorong dan tantangan, dan evaluasi kinerja KPPN Singaraja.

Tabel 1. Data Transaksi Digipay dan KKP Satker Mitra KPPN Singaraja (2023–2025)

Analisis Tren Transaksi

1. Pertumbuhan Transaksi Digipay: Nilai transaksi Digipay meningkat signifikan dari Rp2,84 miliar pada 2023 menjadi Rp4,41 miliar pada 2024, mencerminkan adopsi yang kuat seiring peluncuran aplikasi Digipay Satu versi 2.0 pada awal 2024. Fitur baru, seperti Berita Acara Serah Terima (BAST) interkoneksi dengan SAKTI, mempermudah proses belanja oleh satker. Namun, bulan Agustus 2025, transaksi turun menjadi Rp2,24 miliar, kemungkinan karena data hanya mencakup 8 bulan pertama dalam pengelolaan anggaran.

2. Peningkatan Proporsi KKP: Proporsi transaksi KKP terhadap total transaksi digipay melonjak dari 41,45% pada 2023 menjadi 78,21% pada 2024 dan 81,97% pada s.d bulan Agustus 2025. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan KPPN Singaraja dalam mendorong satker beralih dari pembayaran tunai ke KKP, didukung oleh sosialisasi dan monev secara intensif atas kemudahan transaksi melalui Digipay.

3. Penurunan Total Transaksi KKP: Meskipun proporsi KKP meningkat, total nilai transaksi KKP menurun dari Rp6,85 miliar pada 2023 menjadi Rp5,64 miliar pada 2024 dan Rp2,74 miliar sampai dengan bulan Agustus 2025. Penurunan ini dapat dijelaskan oleh data parsial 2025 dan adanya kebijakan efisiensi anggaran pada TA 2025 sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, yang mendorong optimalisasi anggaran oleh satker sehingga lebih selektif dalam belanja negara.

Faktor Pendorong Keberhasilan

Beberapa faktor mendorong peningkatan transaksi Digipay dan KKP di wilayah KPPN Singaraja:

1. Kemudahan Teknologi: Digipay Satu v2.0 menawarkan antarmuka yang ramah pengguna, memungkinkan satker memesan barang/jasa dari vendor terdaftar dan membayar dengan KKP secara otomatis. Integrasi dengan SAKTI juga meminimalkan input manual, mempercepat alur belanja satker melalui marketplace pemerintah.

2. Dukungan UMKM: Pada 2025, lebih dari 78 UMKM di Buleleng dan Jembrana terdaftar sebagai vendor Digipay dan bertransaksi dengan satker mitra KPPN Singaraja. Ini masih memiliki ruang peningkatan penambahan UMKM sehingga memperluas opsi pengadaan bagi satker dan mendukung ekonomi lokal.

3. Sosialisasi dan Pelatihan: KPPN Singaraja menyelenggarakan bimbingan teknis (bimtek) rutin, minimal 2 kali dalam satu triwulan, yang diikuti seluruh bendahara pengeluaran dan/atau penerimaan satker. Pelatihan ini mencakup penggunaan fitur Digipay dan edukasi keamanan KKP, meningkatkan kepercayaan Satker terhadap sistem non-tunai.

4. Transparansi dan Akuntabilitas: Transaksi melalui Digipay terekam secara digital, mendukung e-audit yang mengurangi risiko penyalahgunaan anggaran. Ini selaras dengan target DJPb untuk meningkatkan akuntabilitas pengelolaan APBN.

Tantangan Implementasi

Meskipun berhasil, implementasi Digipay dan KKP menghadapi beberapa kendala:

1. Kurangnya Pemahaman Teknis Aplikasi: Banyak pejabat perbendaharaan satker dan sekaligus operatornya, khususnya di instansi dengan sumber daya terbatas, memiliki keterbatasan dalam memahami dan mengoperasikan fitur Digipay serta prosedur penggunaan KKP.

2. Keterbatasan Kategori Vendor di Digipay: Meskipun jumlah vendor meningkat jika dibandingkan piloting pertama pada tahun 2019, kategori barang/jasa tertentu masih terbatas, sehingga satker kadang beralih ke metode pengadaan lain.

3. Resistensi Perubahan: Sebagian pejabat perbendaharaan satker masih terbiasa dengan transaksi tunai, memerlukan sosialisasi lebih intensif.

4. Ketidaksesuaian Kebutuhan dengan Kapasitas Platform: Beberapa kebutuhan pengadaan satker, seperti transaksi bernilai besar, tidak dapat sepenuhnya dipenuhi oleh Digipay karena keterbatasan fitur atau limit transaksi KKP, memaksa penggunaan metode lain.

Strategi Optimalisasi Transaksi Digipay dan KKP

Untuk mengatasi tantangan dan memaksimalkan transaksi Digipay-KKP, KPPN Singaraja dapat menerapkan strategi berikut:

1. Perluasan Jaringan Vendor: Memetakan vendor-vendor yang digunakan di KPPN lingkup Bali (KPPN Denpasar dan KPPN Amlapura) sehingga memberikan opsi yang lebih banyak kepada satker mitra kerja KPPN Singaraja.

2. Pelatihan Berkelanjutan: Meningkatkan frekuensi bimtek dan memperluas cakupan ke satker dengan pagu kecil, dengan pelatihan khusus tentang keamanan transaksi Digipay dan KKP. Kolaborasi dengan bank Himbara untuk simulasi transaksi dapat meningkatkan kepercayaan pengguna.

3. Monitoring dan Evaluasi Berbasis Data: Melakukan Monev berkala melalui rekap history transaksi secara periodik Digipay untuk memantau kinerja Satker dan vendor. Penghargaan seperti KPPN Singaraja Awards dapat memotivasi satker mencapai target transaksi non-tunai 80% dari total UP.

4. Kampanye Kesadaran Publik: Melalui seminar, media sosial resmi KPPN, dan publikasi di media lokal, mengedukasi satker dan masyarakat tentang manfaat transaksi non-tunai, seperti penghematan biaya dan dukungan UMKM.

Strategi ini diharapkan mendorong transaksi Digipay-KKP mencapai Rp5 miliar pada akhir TA 2025, sekaligus mendukung tujuan awal Pemerintah untuk menciptakan Cashless Society.

Dampak Ekonomi dan Sosial

Optimalisasi Digipay dan KKP memberikan manfaat signifikan. Bagi satker yang memanfaatkan APBN yaitu K/L, proses pengadaan menjadi lebih cepat dan aman, mengurangi risiko kehilangan dana tunai. Bagi UMKM, pembayaran melalui KKP menjamin kepastian dan rekap transaksi yang prudent, mendorong pertumbuhan ekonomi lokal di Bali Utara. Secara nasional, transaksi non-tunai mengurangi biaya pengelolaan dana (cost of fund) dan mendukung visi GNNT.

Kesimpulan

Digipay Marketplace telah terbukti sebagai akselerator utama dalam meningkatkan transaksi KKP di Satker mitra KPPN Singaraja selama 2023–2025. Data menunjukkan peningkatan proporsi Digipay terhadap KKP dari 41,45% pada 2023 menjadi 81,97% pada per-Agustus 2025, meskipun nilai transaksi Digipay fluktuatif akibat berbagai faktor seperti kebijakan penghematan pemerintah. Melalui strategi seperti pelatihan intensif, perluasan vendor, dan integrasi teknologi oleh Kantor Pusat DJPb, KPPN Singaraja dapat terus mengoptimalkan penggunaan Digipay dan KKP. Upaya ini tidak hanya memperkuat efisiensi pengelolaan APBN, tetapi juga mendukung inklusi ekonomi melalui pemberdayaan UMKM. Dengan komitmen berkelanjutan, KPPN Singaraja dapat menjadi model nasional dalam transformasi keuangan digital.

(Artikel ini ditulis oleh Martha Rizky Aditya, Pejabat Fungsional Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Mahir KPPN Singaraja)