Optimalisasi Transaksi KKP Melalui Digipay Marketplace: Tinjauan Data Transaksi pada Satuan Kerja Mitra KPPN Singaraja 2023 - 2025 (Agustus)

Abstrak: Transformasi digital dalam pengelolaan keuangan negara menjadi pilar penting dalam mewujudkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Digipay Marketplace, platform pembayaran digital yang dikembangkan oleh Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan, bersama dengan KKP (Kartu Kredit Pemerintah) dan CMS (Cash Management System) telah menjadi pilar utama dalam implementasi digitalisasi pembayaran belanja pemerintah (instrumen non-tunai dan digital). Artikel ini menganalisis perkembangan transaksi KKP melalui Digipay Marketplace pada satker mitra Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Singaraja, Bali, selama periode 2023–2025. Berdasarkan data, transaksi Digipay meningkat dari Rp2,84 miliar pada 2023 menjadi Rp4,41 miliar pada 2024, meskipun mengalami penurunan menjadi Rp2,24 miliar pada data per-31 Agustus 2025. Proporsi transaksi KKP terhadap total transaksi non-tunai juga melonjak dari 41,45% pada 2023 menjadi 81,97% pada cut-off 31 Agustus 2025. Artikel ini mengeksplorasi faktor-faktor pendorong, tantangan, dan strategi optimalisasi untuk mendukung pengelolaan keuangan negara yang lebih efektif.

Pendahuluan

Pengelolaan keuangan negara yang modern memiliki fondasi utama yaitu digitalisasi transaksi, yang berimplikasi mengurangi ketergantungan pada transaksi tunai, digantikan dengan transaksi non-tunai atau cashless, didukung dengan integrasi antar aplikasi digital yang mendukung pengelolaan APBN, akan meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas, dan menciptakan good governance. Digipay Marketplace, sebuah platform digital yang diinisiasi oleh DJPb bersama 3 bank, yaitu: BRI, Mandiri, dan BNI, memungkinkan satker melakukan pengadaan barang dan jasa dari vendor terdaftar dengan pembayaran melalui KKP atau rekening virtual/ VA (Virtual Account). KKP, sebagai alat pembayaran non-tunai, memfasilitasi transaksi hingga Rp50 juta per transaksi, dengan bank penerbit membayar vendor di muka dan satker melunasi kepada bank sesuai jadwal. Kolaborasi antara KKP, Digipay, dan CMS, mendukung Gerakan Nasional Non-Tunai (GNNT) yang dicanangkan sejak 2014.

KPPN Singaraja, yang memiliki mitra kerja sebanyak 64 Satker (di luar satker pengelola dana transfer) di Kabupaten Buleleng dan Jembrana, Bali, telah menjadi pelopor dalam implementasi Digipay dan KKP. Prestasi ini dibuktikan dengan penghargaan Treasury Award untuk Implementasi KKP dan Digipay Award kategori KPPN Tipe A2 pada 2022. Artikel ini menganalisis sederhana data transaksi Digipay dan KKP selama 2023–2025, mengevaluasi tren, faktor pendorong, serta strategi optimalisasi untuk meningkatkan penggunaan keduanya di wilayah kerja KPPN Singaraja.

Data dan Metodologi

Analisis ini menggunakan data transaksi Digipay dan KKP dari Satker mitra KPPN Singaraja selama periode 2023 hingga bulan Agustus 2025, sebagaimana disajikan dalam Tabel 1. Data mencakup nilai transaksi Digipay, total transaksi KKP, dan proporsi transaksi KKP terhadap total transaksi non-tunai. Pendekatan kuantitatif digunakan untuk mengidentifikasi tren, sementara pendekatan kualitatif mengeksplorasi faktor pendorong dan tantangan, dan evaluasi kinerja KPPN Singaraja.

Tabel 1. Data Transaksi Digipay dan KKP Satker Mitra KPPN Singaraja (2023–2025)

Analisis Tren Transaksi

1. Pertumbuhan Transaksi Digipay: Nilai transaksi Digipay meningkat signifikan dari Rp2,84 miliar pada 2023 menjadi Rp4,41 miliar pada 2024, mencerminkan adopsi yang kuat seiring peluncuran aplikasi Digipay Satu versi 2.0 pada awal 2024. Fitur baru, seperti Berita Acara Serah Terima (BAST) interkoneksi dengan SAKTI, mempermudah proses belanja oleh satker. Namun, bulan Agustus 2025, transaksi turun menjadi Rp2,24 miliar, kemungkinan karena data hanya mencakup 8 bulan pertama dalam pengelolaan anggaran.

2. Peningkatan Proporsi KKP: Proporsi transaksi KKP terhadap total transaksi digipay melonjak dari 41,45% pada 2023 menjadi 78,21% pada 2024 dan 81,97% pada s.d bulan Agustus 2025. Peningkatan ini menunjukkan keberhasilan KPPN Singaraja dalam mendorong satker beralih dari pembayaran tunai ke KKP, didukung oleh sosialisasi dan monev secara intensif atas kemudahan transaksi melalui Digipay.

3. Penurunan Total Transaksi KKP: Meskipun proporsi KKP meningkat, total nilai transaksi KKP menurun dari Rp6,85 miliar pada 2023 menjadi Rp5,64 miliar pada 2024 dan Rp2,74 miliar sampai dengan bulan Agustus 2025. Penurunan ini dapat dijelaskan oleh data parsial 2025 dan adanya kebijakan efisiensi anggaran pada TA 2025 sesuai dengan Inpres Nomor 1 Tahun 2025, yang mendorong optimalisasi anggaran oleh satker sehingga lebih selektif dalam belanja negara.

Faktor Pendorong Keberhasilan

Beberapa faktor mendorong peningkatan transaksi Digipay dan KKP di wilayah KPPN Singaraja:

1. Kemudahan Teknologi: Digipay Satu v2.0 menawarkan antarmuka yang ramah pengguna, memungkinkan satker memesan barang/jasa dari vendor terdaftar dan membayar dengan KKP secara otomatis. Integrasi dengan SAKTI juga meminimalkan input manual, mempercepat alur belanja satker melalui marketplace pemerintah.

2.