[caption id="attachment_354031" align="aligncenter" width="673" caption="Ahok/http://m.liputan6.com"][/caption]
Ahok memang kontroversi. Nampaknya dia terlahir untuk bisa berdiri sendiri melawan hal-hal yang dia anggap bertentangan dengan jati dirinya. Untuk itu dia berani mengorbankan diri. Salah satu tokoh yang saya lihat punya kategori seperti ini, dan menurut saya lebih hebat, adalah Gus Dur yang sampai saat ini masih saya anggap satu-satunya Presiden RI yang patut dipuji.
Tidak banyak tokoh seperti ini yang bisa bertahan di negeri ini. Kebanyakan di antara mereka biasanya tergilas atau larut oleh kondisi. Oleh karenanya amat sayang jika perjuangan Ahok yang membuka mafia anggaran dan kongkalikong para koruptor di Pemerintah Daerah hanya sampai di sini.
Ya, kasus Ahok bukanlah kasus unik yang berdiri sendiri. Kasus ini adalah merupakan kejahatan lama yang sudah berakar, terstruktur dan masif di setiap pemerintah daerah negeri ini. Namun sampai saat ini tidak ada seorangpun yang berani secara terang-terangan melawan karena kekuatan mafia ini sangatlah rapi.
Ini adalah kongkalikong yang melibatkan semua unsur penting dalam pengadaan anggaran pemerintah: para wakil rakyat, pengusaha dan birokrasi. Selama ini mereka bermain dengan aman karena hampir tidak bisa dilacak. Sebenarnya modusnya sederhana: birokrasi menyiapkan anggaran, wakil rakyat mengusulkan kegiatan yang sesuai dengan pengusaha rekanannya. Dengan cara ini uang yang tersedia digelontorkan ke proyek kegiatan, pengadaan dan jasa yang mendatangkan keuntungan bagi para mafia anggaran ini.
Akibatnya sudah jelas. Pembangunanyang seharusnya untuk rakyat terhambat, bahkan sudah lebih dahulu disunat oleh para mafia anggaran ini.
Sebagai alat tawar dari kegiatan ini adalah: biaya kampanye pemilihan oleh pengusaha, tersedia anggaran APBD oleh Pemda dan kebijakan yang menguntungkan seta pengawasan yang asal-asalan oleh para wakil rakyat. Permainan ini memang sangat cocok dengan peran mereka masing-masing.
Jika salah salah satu menghambat maka sanksi dan perlawanan juga sudah disiapkan. Jika pengusaha mangkir maka rejekinya disumbat. Jika kepala daerah atau birokrasi melawan maka pertanggungjawabannya tidak diterima dan bahkan akan digoyang lewat hak angket dan dengar pendapat. Ini memang kombinasi mematikan kejahatan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
Namunyang menarik, para wakil rakyat tidak bisa dihambat. Dengan bertameng padaperannya sebagai pengawasan pembangunan, mereka selalu bisa menekan dan menyandera pejabat yang ingin membuka kejahatan peran mereka.
Nah, di sinilah Ahok sudah membuka wacana dan cara untuk melawan. Dengan keberanian yang didukung oleh perangkat e-budgeting dia menyiapkan “perangkap batman” untuk para begal anggaran ini.
Tentu hal ini jangan hanya sampai di sini, di pemda DKI. Saya harap “virus” Ahok ini terus disebarkan keseluruh negeri. Perangkat yang sama harus diterapkan secara nasional. Tentu mental dan integrasi para pejabat juga harus ditingkatkan. Jika tidak, bila hanya sampai di pemerintahan DKI maka mafia anggaran, pembegalan uang rakyat dan anggaran siluman akan tetap merajalela sehingga perjuangan Ahok boleh dikatakan sia-sia. ***MG