Harimau di Ujung Lidah

Selamat datang di era di mana setiap kata pejabat publik tidak lagi hanyut ke angin, melainkan tersimpan, digandakan, dipotong, lalu disebarluaskan oleh jutaan layar kecil. Pepatah lama, mulutmu adalah harimaumu, kini tak lagi sekadar peringatan moral; ia menjelma manajemen risiko politik dan ekonomi. 

Bukti terbaru bisa kita saksikan dari sosok Purbaya Yudhi Sadewa, menteri keuangan yang baru saja naik pelana. Belum sempat menghangatkan kursi, sudah harus meminta maaf karena ucapannya viral.

Kasus Ucapan yang Viral

Baca juga: Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa: Beda Tipis Optimisme dan Kepedean

Beberapa minggu terakhir, pola ini terasa kian akrab: salah ucap, cepat viral, lalu konsekuensinya datang bertubi-tubi. Purbaya bukan satu-satunya. Presiden sekaligus ketua umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, bahkan sampai harus mengumpulkan para anggota fraksinya. Pesannya jelas: hati-hati bicara, jangan sampai menyakiti rakyat.

Ada pula menteri agama yang mesti menelan ludahnya sendiri usai melontarkan komentar tentang guru yang dianggap merendahkan profesi mulia itu. Tidak ketinggalan, beberapa partai pun harus menonaktifkan kader DPR mereka karena ucapan yang dinilai kasar dan melukai telinga publik. Sanksi internal pun muncul demi menyelamatkan wajah partai.

Dampak ke Pasar dan Politik

Yang menarik, kesalahan tutur pejabat ekonomi tak hanya berakhir di headline, tetapi juga merambat ke pasar. Saham merosot, rupiah melemah, investor gelisah. Sebab di era globalisasi informasi, pernyataan menteri keuangan bukan sekadar obrolan santai di ruang rapat; ia bisa dibaca sebagai sinyal kebijakan. Dan pasar punya satu fobia yang tak pernah sembuh: ketidakpastian.

Baca juga: Prabowo Copot 5 Menteri, Langkah Berani atau Risiko yang Membayangi?

Mengapa Kata Bisa Meledak

Baca juga: Kartu Domino Tunjangan: Dari Rumah Rakyat ke Istana Anggaran

Kenapa kata-kata pejabat bisa meledak sehebat itu? Amplifikasi media sosial membuat satu kalimat menjelma bom waktu. Konteks menguap, sensasi bertahan.

Disiplin pesan pun sering absen. Sejumlah pejabat berbicara tanpa data teruji, tanpa naskah yang sudah diverifikasi, sehingga lahir kontradiksi dan salah tafsir. Publik yang makin sensitif pun memperparah keadaan. Bicara soal agama, profesi, atau kemiskinan, salah sedikit saja bisa dianggap penghinaan.