Mohon tunggu...
Marius Gunawan
Marius Gunawan Mohon Tunggu... Profesional

Tulisan sebagai keber-ada-an diri dan ekspresi hati

Selanjutnya

Tutup

Politik

Ketika Gurauan Jokowi Jadi "Bukti" Para Penuduh Ijazah Palsu

21 Mei 2025   13:23 Diperbarui: 21 Mei 2025   13:23 267
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Mahfud MD dan Jokowi (Antara)


Joko Widodo, Presiden Republik Indonesia ketujuh, telah resmi mengakhiri masa jabatannya pada Oktober 2024 lalu. Namun alih-alih menikmati masa purnatugas dengan tenang, nama Jokowi kembali jadi perbincangan publik karena... sebuah gurauan.

Dalam sebuah acara, Mahfud Md---mantan Menkopolhukam sekaligus tokoh yang dekat dengan Jokowi---berseloroh bahwa nilai Jokowi "tidak sampai 2" tapi bisa jadi presiden. Tawa pun pecah. Tapi tidak bagi sebagian orang yang sejak lama menuduh Jokowi memiliki ijazah palsu. Gurauan itu justru dijadikan "bukti baru" yang memperkuat narasi lawas mereka: bahwa Jokowi tak layak secara akademik, bahkan dituding tak memiliki ijazah sah.

Salah satu pihak yang kembali mempersoalkan isu ini secara terbuka adalah Roy Suryo, mantan Menpora sekaligus komentator publik yang kerap tampil membawa isu-isu kontroversial. Ia mengangkat pernyataan Mahfud Md tersebut sebagai semacam pengakuan terselubung, dan mengaitkannya dengan dugaan bahwa nilai akademik Jokowi tidak memenuhi syarat kelulusan. Tuduhan ini secara terang-terangan diarahkan untuk menggiring opini bahwa ijazah Jokowi palsu.

Dari Tuduhan ke Teori Konspirasi

Kelompok yang gencar menyuarakan bahwa Jokowi memiliki ijazah palsu menggunakan pendekatan khas teori konspirasi. Mereka tidak hanya meragukan dokumen resmi, tetapi juga menuding Universitas Gadjah Mada (UGM), KPU, dan bahkan Kepolisian sebagai bagian dari "konspirasi besar". Argumen seperti ini tidak berdiri di atas logika hukum, melainkan pada prasangka dan bias konfirmasi.

Saat foto kelulusan Jokowi dibantah dengan arsip kampus, mereka menyerang tanda tangan dosen. Saat skripsi Jokowi ditunjukkan, mereka mempersoalkan jenis hurufnya. Ketika KPU menunjukkan salinan legalisir ijazah, mereka menyatakan bahwa KPU "sudah dibeli". Dan ketika semua jalan itu menemui kebuntuan, mereka beralih ke satu hal terakhir: candaan.

Padahal, fakta yang sering luput disampaikan publik adalah bahwa Mustoha Iskandar, teman seangkatan Jokowi di Fakultas Kehutanan UGM, telah memberikan kesaksian terbuka bahwa Jokowi adalah mahasiswa sungguhan---bukan hanya itu, Jokowi bahkan termasuk mahasiswa yang berprestasi karena lulus lebih cepat. "Jokowi itu angkatan 1980 seperti saya. Tapi dia lulus tahun 1985, sedangkan saya sendiri baru lulus 1986," ujar Mustoha. Ia juga menegaskan bahwa Jokowi aktif kuliah dan tidak pernah terdengar bermasalah secara akademik.

Gurauan Bukan Fakta

Pernyataan Mahfud Md yang menyebut nilai Jokowi "tidak sampai 2" jelas adalah gurauan. Konteks pernyataannya, suasana acara, ekspresi pembicara, dan tawa hadirin menunjukkan dengan jelas bahwa itu bukan pernyataan formal, apalagi pengakuan. Dalam analisis komunikasi publik, konteks adalah elemen kunci dalam menentukan maksud suatu ucapan. Jika konteks diabaikan, maka logika pun menjadi kabur.

Lagi pula, sistem pendidikan tinggi di Indonesia tidak menentukan kelulusan hanya dari satu nilai. Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) adalah akumulasi dari berbagai mata kuliah, dan proses akhir berupa skripsi diuji oleh panel dosen. Tidak ada regulasi yang menyatakan bahwa IP di bawah 2 secara otomatis membatalkan kelulusan, apalagi jika ucapan itu hanya berupa candaan ringan.

Yang lebih penting lagi: ijazah asli Jokowi sudah diverifikasi oleh UGM secara resmi, disampaikan ke publik, dan dibuktikan dalam proses hukum yang telah berlangsung berulang kali sejak 2019 hingga 2024. Dalam beberapa gugatan, pengadilan secara tegas menyatakan bahwa tidak ada bukti valid yang menunjukkan pemalsuan dokumen pendidikan oleh Jokowi.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun