Korupsi di kalangan partai politik Indonesia bukanlah fenomena baru. Dari pucuk pimpinan hingga pengurus teras, berbagai partai telah menghadapi kasus korupsi yang melibatkan kader mereka. Namun, respons dan sikap para ketua partai terhadap kader yang terlibat korupsi menunjukkan perbedaan yang mencolok. Artikel ini akan membahas perbedaan sikap Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Surya Paloh, dan Megawati Soekarnoputri dalam menghadapi kader partai mereka yang terlibat korupsi.
Kasus Korupsi di Berbagai Partai
Partai Golkar telah beberapa kali tersandung kasus korupsi. Mantan Ketua Umum Partai Golkar, Setya Novanto, terlibat dalam skandal korupsi proyek e-KTP yang merugikan negara triliunan rupiah. Selain itu, mantan Sekjen Partai Golkar, Idrus Marham, juga terjerat kasus suap terkait proyek PLTU Riau-1. Idrus divonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara atas keterlibatannya dalam kasus tersebut.
Partai Persatuan Pembangunan (PPP) juga tidak luput dari kasus korupsi. Sekjend PPP saat itu, Muhammad Romahurmuziy, terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait jual beli jabatan di Kementerian Agama. Penangkapan ini terjadi menjelang Pemilu 2019 dan berdampak signifikan pada citra partai.
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga menghadapi kasus korupsi yang melibatkan pucuk pimpinannya. Presiden PKS saat itu, Luthfi Hasan Ishaaq, terlibat dalam kasus suap impor daging sapi dan divonis bersalah oleh pengadilan. Kasus ini mencoreng citra partai yang mengedepankan nilai-nilai religius dalam politik.
Sikap SBY dan Surya Paloh
Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, dikenal tegas dalam menghadapi kadernya yang terlibat korupsi. Ketika ketua dan bendahara Nasdem terlibat kasus korupsi, SBY tidak bersikap defensif dan menyerahkan kasusnya ke KPK, meskipun hal ini sempat menyebabkan partai nya terpuruk.
Surya Paloh, Ketua Umum Partai NasDem, juga menunjukkan ketegasan dalam menghadapi kader yang terlibat korupsi. Saat Sekjen Partai NasDem, Patrice Rio Capella, ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada tahun 2015, Surya Paloh dengan tegas menyatakan bahwa kader yang terbukti terlibat korupsi harus mengundurkan diri atau akan diberhentikan dari partai. Juga kasus yang menjerat kadernya di korupsi Kominfo. Pernyataan ini menunjukkan komitmen NasDem dalam mendukung penegakan hukum dan memberantas korupsi di internal partai.
Sikap Megawati Soekarnoputri
Berbeda dengan SBY dan Surya Paloh, Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDI Perjuangan, kerap menunjukkan sikap defensif ketika kadernya terlibat kasus korupsi. Dalam beberapa kesempatan, Megawati menuduh bahwa kadernya menjadi korban konspirasi politik. Sikap ini tampak bertentangan dengan komitmen partai yang sering disuarakan dalam berbagai kesempatan, termasuk saat pembekalan kader sebelum dilantik, di mana Megawati menegaskan sikap anti korupsi partai.
Salah satu contoh terbaru adalah penangkapan Hasto Kristiyanto, Sekjen PDI Perjuangan, oleh KPK pada Februari 2025 terkait kasus suap dan penghalangan proses hukum. Meskipun Hasto dan partai telah membantah tuduhan tersebut dan mengklaim bahwa penyelidikan ini bermotif politik, KPK menegaskan bahwa kasus ini murni penegakan hukum tanpa intervensi politik.
Analisis dan Kesimpulan
