Oknum ASN Sudah "Ditandai" Jokowi?

Salah satu tuduhan dari kubu Prabowo adalah: Jokowi sudah menggunakan korps ASN untuk memenangkan Pilpres kali ini. Tuduhan ini dibuktikan dengan adanya permintaan seorang menteri agar ASN mensosialisasikan pembangunan dan capaian yang sudah dilakukan oleh Jokowi.

Namun TKN Jokowi membantah tuduhan tersebut. Salah satu bukti yang mereka paparkan adalah berdasarkan bukti survei internal ada 72 % pegawai negri justru memilih pasangan Prabowo - Sandi. Sebenarnya angka ini juga sudah dikeluarkan oleh lembaga survei independen yang memprediksi bahwa mayoritas ASN tidak memilih Jokowi.

Baca selengkapnya: Kaum Terpelajar Tak Dukung Jokowi

Ketika membahas hal ini ada rekan yang nyeletuk, "Wah, kalau begitu ASN sudah ditandai oleh Jokowi...". Benarkah demikian?

Kata "ditandai" membuat Penulis menjadi teringat akan masa Orde Baru. 

Waktu itu jika ada Pemilu, Pegawai Negri, TNI dan aparat negara memang secara jelas dimobilisasi untuk memilih partai Pemerintah Golkar. 

Pada saat itu, Penulis teringat bagaimana suasana Pemilu yang katanya adalah Pesta Demokrasi terasa cukup mencekam. 

Apabila ada kampanye partai politik selain Golkar, maka ada semacam ancaman untuk tidak boleh  diikuti oleh masyarakat, apalagi oleh pegawai negeri dan aparat pemerintah. Jika ada aparat pemerintah yang berani mengikuti acara tersebut maka sudah pasti mendapat sanksi. Sanksi itu bisa berupa teguran atau bahkan sampai pemecatan. 

Pada saat pencoblosan pun mata - mata Pemerintah sangatlah tajam. Entah bagaimana mereka selalu tahu jika ada pegawai negeri atau aparat pemerintah yang mbalelo.

Jika ada satu wilayah Golkar kalah, maka jangan harap pembangunan akan dilakukan di wilayah tersebut, sehingga para kepala daerah akan selalu berusaha dengan berbagai cara supaya di wilayah nya Golkar harus menang. Saat itu intimidasi pada mereka yang tidak memilih Golkar sungguh nyata.

Jika dibandingkan dengan situasi sekarang ini, tentulah tidak sama atau bisa dikatakan bertolak belakang.

Hasil survei internal kubu Jokowi, pasti didasarkan atas pertanyaan survei namun tidak diketahui siapa yang menjawab. 

Memang selama masa kampanye ASN dan aparat negara tidak boleh secara aktif berkampanye. Mereka diharapkan netral. Namun mereka tetap bebas untuk memilih partai dan capres mana yang mereka mau dukung. Intimidasi dan konsekuensi seperti pada jaman Orde Baru jelas tidak terjadi. 

Dukungan yang secara nyata ditunjukkan oleh para kepala daerah juga nampaknya tidak terlalu mempengaruhi masyarakat untuk bebas memilih. 

Lihat saja di Sumatera Barat, Jawa Barat dan Sulawesi Selatan, di mana para kepala daerah sempat mengadakan acara deklarasi untuk mendukung Jokowi. Saat Pilpres dilakukan, tetap saja suara Prabowo menang di wilayah itu.

Jokowi juga tidak "menandai" ASN yang tidak memilihnya. Hal itu terbukti dengan kenaikan gaji ASN dan gaji ke 13 tetap diberikan ke semua ASN.

Untuk wilayah di mana Jokowi kalahpun, dia tetap memberikan bantuan dan membangun di sana sesuai dengan kebutuhan di daerah itu. 

Jadi, apakah ASN sudah "ditandai" Jokowi. Kalau arti "ditandai" seperti jaman Orde Baru rasanya sih tidak.***MG